Kemenkum Sulsel Dampingi 22 Kades Gowa dalam Peacemaker Justice Award 2025
Rabu, 19 Mar 2025 19:45
Sebanyak 22 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa, Rabu (19/2/2025). Foto: Istime
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran kepala desa sebagai mitra keadilan di masyarakat.
Sebanyak 22 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa, Rabu (19/2/2025).
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Sulsel, Puguh Wiyono, menyampaikan bahwa para kepala desa sangat antusias dan proaktif dalam berkonsultasi mengenai syarat serta proses pendaftaran ajang bergengsi ini.
"Antusiasme para kepala desa luar biasa. Mereka sangat aktif bertanya dan berkonsultasi terkait persyaratan untuk mengikuti Peacemaker Justice Award," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan sesi lanjutan setelah sosialisasi sebelumnya.
"Sebelumnya, kami telah menggelar sosialisasi kepada 10 kepala desa. Namun, karena masih banyak kepala desa lain yang ingin mendapatkan pendampingan lebih lanjut, kami kembali hadir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gowa," jelas Heny.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi jajarannya yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan lebih banyak kepala desa dapat berpartisipasi dalam PJA 2025.
"Saya mengapresiasi tim penyuluh hukum Kanwil Sulsel yang telah melakukan pendekatan jemput bola dalam pendampingan ini. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat dan memperluas jangkauan pendaftaran Peacemaker Justice Award di Sulawesi Selatan," ujar Andi Basmal.
Kegiatan ini dihadiri oleh para penyuluh hukum dan pelaksana dari Kanwil Kemenkum Sulsel, yang terus berupaya mendukung kepala desa dalam meningkatkan peran mereka sebagai paralegal di tingkat desa
Sebanyak 22 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa, Rabu (19/2/2025).
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Sulsel, Puguh Wiyono, menyampaikan bahwa para kepala desa sangat antusias dan proaktif dalam berkonsultasi mengenai syarat serta proses pendaftaran ajang bergengsi ini.
"Antusiasme para kepala desa luar biasa. Mereka sangat aktif bertanya dan berkonsultasi terkait persyaratan untuk mengikuti Peacemaker Justice Award," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan sesi lanjutan setelah sosialisasi sebelumnya.
"Sebelumnya, kami telah menggelar sosialisasi kepada 10 kepala desa. Namun, karena masih banyak kepala desa lain yang ingin mendapatkan pendampingan lebih lanjut, kami kembali hadir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gowa," jelas Heny.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi jajarannya yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan lebih banyak kepala desa dapat berpartisipasi dalam PJA 2025.
"Saya mengapresiasi tim penyuluh hukum Kanwil Sulsel yang telah melakukan pendekatan jemput bola dalam pendampingan ini. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat dan memperluas jangkauan pendaftaran Peacemaker Justice Award di Sulawesi Selatan," ujar Andi Basmal.
Kegiatan ini dihadiri oleh para penyuluh hukum dan pelaksana dari Kanwil Kemenkum Sulsel, yang terus berupaya mendukung kepala desa dalam meningkatkan peran mereka sebagai paralegal di tingkat desa
(GUS)
Berita Terkait
News
Evaluasi Kinerja 2025, Kemenkum Sulsel Paparkan Capaian dan Tantangan Strategis
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal memaparkan evaluasi kinerja Kanwil Kemenkum Sulsel Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun
Selasa, 16 Des 2025 21:30
News
Kemenkum Sulsel Optimalkan Penyebaran Informasi Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran humas dalam meningkatkan penyebaran informasi kekayaan intelektual
Senin, 15 Des 2025 18:54
News
Rakor, Kanwil Kemenkum Sulsel Tegaskan Komitmen Dukungan Program Prioritas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakortdal) Kinerja Kementerian Hukum
Senin, 15 Des 2025 16:23
News
BHP Makassar Lakukan Layanan Pengakhiran Pengampuan bagi Wali di Labuan Bajo
Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar melaksanakan layanan pengakhiran pengampuan bagi wali di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan pengampuan, Kamis (11/12/2025).
Sabtu, 13 Des 2025 21:40
Sulsel
Tekankan Peran Kekayaan Intelektual untuk Ekonomi Lokal di Toraja Highland Festival 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) turut meramaikan pembukaan Toraja Highland Festival (THF) 2025 di Alun-alun Kota Rantepao, Kamis (11/12/2025).
Sabtu, 13 Des 2025 20:00
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Capaian CKG di Pangkep 85 Persen, Wamenkes Beri Bantuan Senilai Rp44,9 Miliar
2
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
3
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
4
Bupati Andi Rosman Dorong TMI Wajo jadi Jembatan Petani-Pemerintah
5
KPRP Gali Masukan Akademisi Unhas soal Reformasi Polri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Capaian CKG di Pangkep 85 Persen, Wamenkes Beri Bantuan Senilai Rp44,9 Miliar
2
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
3
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
4
Bupati Andi Rosman Dorong TMI Wajo jadi Jembatan Petani-Pemerintah
5
KPRP Gali Masukan Akademisi Unhas soal Reformasi Polri