Kemenkum Sulsel Dampingi 22 Kades Gowa dalam Peacemaker Justice Award 2025
Rabu, 19 Mar 2025 19:45
Sebanyak 22 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa, Rabu (19/2/2025). Foto: Istime
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran kepala desa sebagai mitra keadilan di masyarakat.
Sebanyak 22 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa, Rabu (19/2/2025).
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Sulsel, Puguh Wiyono, menyampaikan bahwa para kepala desa sangat antusias dan proaktif dalam berkonsultasi mengenai syarat serta proses pendaftaran ajang bergengsi ini.
"Antusiasme para kepala desa luar biasa. Mereka sangat aktif bertanya dan berkonsultasi terkait persyaratan untuk mengikuti Peacemaker Justice Award," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan sesi lanjutan setelah sosialisasi sebelumnya.
"Sebelumnya, kami telah menggelar sosialisasi kepada 10 kepala desa. Namun, karena masih banyak kepala desa lain yang ingin mendapatkan pendampingan lebih lanjut, kami kembali hadir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gowa," jelas Heny.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi jajarannya yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan lebih banyak kepala desa dapat berpartisipasi dalam PJA 2025.
"Saya mengapresiasi tim penyuluh hukum Kanwil Sulsel yang telah melakukan pendekatan jemput bola dalam pendampingan ini. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat dan memperluas jangkauan pendaftaran Peacemaker Justice Award di Sulawesi Selatan," ujar Andi Basmal.
Kegiatan ini dihadiri oleh para penyuluh hukum dan pelaksana dari Kanwil Kemenkum Sulsel, yang terus berupaya mendukung kepala desa dalam meningkatkan peran mereka sebagai paralegal di tingkat desa
Sebanyak 22 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa mendapatkan pendampingan dalam pendaftaran Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa, Rabu (19/2/2025).
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Sulsel, Puguh Wiyono, menyampaikan bahwa para kepala desa sangat antusias dan proaktif dalam berkonsultasi mengenai syarat serta proses pendaftaran ajang bergengsi ini.
"Antusiasme para kepala desa luar biasa. Mereka sangat aktif bertanya dan berkonsultasi terkait persyaratan untuk mengikuti Peacemaker Justice Award," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan sesi lanjutan setelah sosialisasi sebelumnya.
"Sebelumnya, kami telah menggelar sosialisasi kepada 10 kepala desa. Namun, karena masih banyak kepala desa lain yang ingin mendapatkan pendampingan lebih lanjut, kami kembali hadir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gowa," jelas Heny.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi jajarannya yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan lebih banyak kepala desa dapat berpartisipasi dalam PJA 2025.
"Saya mengapresiasi tim penyuluh hukum Kanwil Sulsel yang telah melakukan pendekatan jemput bola dalam pendampingan ini. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat dan memperluas jangkauan pendaftaran Peacemaker Justice Award di Sulawesi Selatan," ujar Andi Basmal.
Kegiatan ini dihadiri oleh para penyuluh hukum dan pelaksana dari Kanwil Kemenkum Sulsel, yang terus berupaya mendukung kepala desa dalam meningkatkan peran mereka sebagai paralegal di tingkat desa
(GUS)
Berita Terkait
News
Kanwil Kemenkum Sulsel Dukung Pelaksanaan Pembinaan FMD bagi PPPK 2025
Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti secara virtual pembukaan Pelatihan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Selasa, 25 Nov 2025 17:16
News
Lantik 3 Profesi Strategis, Andi Basmal Tekankan Profesionalisme Penegakan dan Layanan Hukum
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, resmi melantik tiga profesi strategis, yaitu 2 orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 1 orang Pengganti Antar Waktu
Senin, 24 Nov 2025 19:27
News
Jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel Dihimbau Waspadai Cuaca Ekstrem
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), melaksanakan kegiatan internal yang kemudian ditutup dengan arahan akhir pekan
Minggu, 23 Nov 2025 20:12
Sulsel
Perubahan Perbup Standar Harga Satuan Barru Dibahas dalam Rapat Harmonisasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali memfasilitasi pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Barru
Sabtu, 22 Nov 2025 23:01
News
Ditjen AHU dan Kemenkum Sulsel Perkuat Transformasi Digital Layanan Kenotariatan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI terus memperkuat transformasi digital dalam layanan kenotariatan melalui kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan
Sabtu, 22 Nov 2025 20:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
2
Empat Dekade Mengabdi, Kisah Rahmi Saleh Menyambut Hari Guru
3
Bupati Majene Apresiasi Kinerja & Layanan Kantor Imigrasi Polman
4
GRT Laporkan Wakil Ketua DPRD Jeneponto ke BK, Buntut Dugaan Perselingkuhan
5
Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
2
Empat Dekade Mengabdi, Kisah Rahmi Saleh Menyambut Hari Guru
3
Bupati Majene Apresiasi Kinerja & Layanan Kantor Imigrasi Polman
4
GRT Laporkan Wakil Ketua DPRD Jeneponto ke BK, Buntut Dugaan Perselingkuhan
5
Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas