Kanwil Kemenkum Sulsel Siap Fasilitasi Seleksi PPPK Tahap II

Senin, 21 Apr 2025 20:17
Kanwil Kemenkum Sulsel Siap Fasilitasi Seleksi PPPK Tahap II
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kemenkumham Tahun 2024.
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kemenkumham Tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal, usai mengikuti rapat virtual persiapan seleksi pada Senin, (21/4/2025).

"Dengan segala persiapan yang matang, kami optimis Seleksi Kompetensi PPPK Kemenkumham 2024 untuk wilayah Sulsel dapat berjalan lancar dan membawa hasil optimal," ujar Andi Basmal.

Rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kemenkumham, Dr. Fajar Sulaeman Taman, membahas strategi dan langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan seleksi menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT-BKN).

Dr Fajar dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme di setiap tahapan seleksi. Ia juga meminta seluruh jajaran memberikan perhatian khusus kepada peserta dengan kebutuhan tertentu, seperti ibu hamil.

Kenyamanan dan keamanan peserta selama ujian menjadi prioritas kita. Pastikan media layanan pengaduan selalu terpantau dan informasi serta komunikasi tersedia dengan jelas bagi seluruh peserta.

Meydi Zulqadri, Kepala Bagian TU dan Umum selaku penanggung jawab teknis, menjelaskan bahwa seleksi untuk wilayah Sulsel akan digelar di Kantor Regional IV BKN Makassar pada 22 April 2025. "Sebanyak 36 peserta dari Sulsel akan mengikuti seleksi ini. Secara nasional, terdapat 1.162 peserta yang akan menjalani tahapan yang sama," ungkapnya.

Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan Hukum dan HAM di Indonesia
(GUS)
Berita Terkait
Berita Terbaru