Kemenkum Sulsel Targetkan Realisasi Anggaran 60 Persen pada Triwulan Kedua 2025
Minggu, 18 Mei 2025 14:01
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (KaKanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menargetkan realisasi anggaran mencapai 60 persen pada triwulan kedua tahun 2025. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (KaKanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menargetkan realisasi anggaran mencapai 60 persen pada triwulan kedua tahun 2025.
Target ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi pengelolaan anggaran di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel.
"Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian utama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel. Para pengelola anggaran perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana," ujar Andi Basmal dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).
Rapat evaluasi ini melibatkan para pengelola anggaran dari tujuh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, yang tercantum dalam DIPA Kanwil Sulsel. Ketujuh satker tersebut meliputi Sekretaris Jenderal, Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Balai Harta Peninggalan Makassar.
Kakanwil menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan mengantisipasi adanya anggaran yang diblokir. Ia juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi."Jangan bekerja sendiri, bekerjalah secara tim," tegas Andi Basmal.
Ia juga menyoroti beberapa indikator penting dalam pelaksanaan anggaran yang perlu dijaga, terutama terkait serapan anggaran, konsistensi dalam Rencana Penarikan Dana (RPD), serta pelaksanaan revisi anggaran.
Senada dengan Kakanwil, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, menghimbau seluruh pengelola keuangan untuk saling berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik.
"Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sehingga realisasi anggaran Kanwil Sulsel dapat berjalan sesuai dengan target yang telah disepakati," ujar Meydi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh para Fungsional Analis Keuangan dan Perencanaan serta Tim Perencanaan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Target ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi pengelolaan anggaran di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel.
"Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian utama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel. Para pengelola anggaran perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana," ujar Andi Basmal dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).
Rapat evaluasi ini melibatkan para pengelola anggaran dari tujuh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, yang tercantum dalam DIPA Kanwil Sulsel. Ketujuh satker tersebut meliputi Sekretaris Jenderal, Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Balai Harta Peninggalan Makassar.
Kakanwil menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan mengantisipasi adanya anggaran yang diblokir. Ia juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi."Jangan bekerja sendiri, bekerjalah secara tim," tegas Andi Basmal.
Ia juga menyoroti beberapa indikator penting dalam pelaksanaan anggaran yang perlu dijaga, terutama terkait serapan anggaran, konsistensi dalam Rencana Penarikan Dana (RPD), serta pelaksanaan revisi anggaran.
Senada dengan Kakanwil, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, menghimbau seluruh pengelola keuangan untuk saling berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik.
"Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sehingga realisasi anggaran Kanwil Sulsel dapat berjalan sesuai dengan target yang telah disepakati," ujar Meydi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh para Fungsional Analis Keuangan dan Perencanaan serta Tim Perencanaan Kanwil Kemenkum Sulsel.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Ikut Penutupan TOF Implementasi KUHP Angkatan IX Secara Virtual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Penutupan Training of Facilitator (TOF) Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rabu, 05 Nov 2025 22:38
News
Dorong Perlindungan Produk Unggulan Daerah Melalui Indikasi Geografis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual produk-produk unggulan daerah di Sulawesi Selatan.
Rabu, 05 Nov 2025 17:35
News
Cegah Pencucian Uang, Kemenkum Sulsel Perketat Pengawasan Notaris
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggencarkan pengawasan terhadap notaris sebagai upaya pencegahan pencucian uang.
Rabu, 05 Nov 2025 12:28
News
12 PPPK Ikuti Orientasi, Tekankan Pembentukan Identitas dan Integritas ASN
Pembentukan identitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pesan utama dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025
Selasa, 04 Nov 2025 16:14
News
Pegawai Kemenkum Sulsel Diminta Jaga Disiplin dan Lengkapi Data Dukung Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan apel pagi, Senin (3/11/2025).
Senin, 03 Nov 2025 13:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kasus Prof Karta Jayadi Disebut Pintu Masuk Evaluasi Proses Penjaringan Rektor
2
Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa Diapresiasi
3
Sulsel Export Day 2025 Gerakkan Ekonomi di Hari Pahlawan
4
Kisruh Lahan Tanjung Bunga, JK Sebut Beli 30 Tahun Lalu, Tiba-tiba Ada yang Mau Merampok
5
Ketum IKA UNM Nurdin Halid Tanggapi Penonaktifan Prof Karta Sebagai Rektor
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kasus Prof Karta Jayadi Disebut Pintu Masuk Evaluasi Proses Penjaringan Rektor
2
Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa Diapresiasi
3
Sulsel Export Day 2025 Gerakkan Ekonomi di Hari Pahlawan
4
Kisruh Lahan Tanjung Bunga, JK Sebut Beli 30 Tahun Lalu, Tiba-tiba Ada yang Mau Merampok
5
Ketum IKA UNM Nurdin Halid Tanggapi Penonaktifan Prof Karta Sebagai Rektor