Polda Sulsel Serahkan SPDP Kasus Dugaan Penipuan Mantan Cawalkot Makassar ke Kejaksaan
Selasa, 20 Mei 2025 19:04
Kasus Mantan Calon Wali Kota (Cawalkot) Makassar 2014, Muhyina Muin, yang diduga melakukan tindak pidana penipuan penggelapan terhadap mantan suaminya, Soefian Abdullah, memasuki babak baru. Foto: Ist
MAKASSAR - Kasus Mantan Calon Wali Kota (Cawalkot) Makassar 2014, Muhyina Muin, yang diduga melakukan tindak pidana penipuan penggelapan terhadap mantan suaminya, Soefian Abdullah, memasuki babak baru.
Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel yang menangani kasus dugaan penipuan atas penggelapan berupa objek Sertifikat Ruko di Jalan Sunu, Kota Makassar itu telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati Sulsel.
Hal itu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/892/IV/Res.1.24/2025/DITRESKRIMUM tanggal 28 April 2025 yang sebelumnya telah dikeluarkan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel.
"Iya (sudah dikirim SPDP ke Kejaksaan)," kata Kanit 1 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Ridwan Saenong dikonfirmasi wartawan, Senin (19/05/2025).
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP kasus yang menjerat Dosen Ekonomi Universitas Negeri Maakssar (UNM) itu.
"SPDP-nya (kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor Muhyina Muin) sudah ada dari penyidik kepolisian," ujar Soetarmi.
Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Soefian Abdullah, Ibdrahim Bando menyampaikan dalam kasus ini ada beberapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan dipanggil projustitia.
"Mereka diantaranya berinisial TA dan MUS. Adapun keterlibatannya, diduga karena menggunakan dokumen yang lahir dari akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh pembantu Notaris Ibu Fahriani, SH dokumen itu digunakan untuk proses peralihan sertipikat, dan ia akui yang menyuruh adalah Muhyina Muin," ucapnya.
"Penyidik telah melakukan panggilan terhadap ibu Fahriani, SH namun mangkir, penyidik akan melayangkan panggilan kedua," tambahnya menandaskan.
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan mantan Calon Walikota Makassar 2024, Muhyina Muin, naik tahap penyidikan.
Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel telah melakukan gelar perkara pada Selasa (15/04/2025). Dimana mereka berkesimpulan bahwa perbuatan terlapor berinisial SM alias Muhyina Muin terhadap pelapor SA alias Soefian Abdullah telah memenuhi unsur pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan.
"Iya, Lp/157/I/2024 Spkt Polretabes Makassar, tgl 29 Januari 2024 yang dilaporkan SA dan terlapor SM telah dilakukan gelar perkara khusus pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dan disimpulkan bahwa telah terpenuhi unsur Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana dan direkomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto.
Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel yang menangani kasus dugaan penipuan atas penggelapan berupa objek Sertifikat Ruko di Jalan Sunu, Kota Makassar itu telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati Sulsel.
Hal itu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/892/IV/Res.1.24/2025/DITRESKRIMUM tanggal 28 April 2025 yang sebelumnya telah dikeluarkan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel.
"Iya (sudah dikirim SPDP ke Kejaksaan)," kata Kanit 1 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Ridwan Saenong dikonfirmasi wartawan, Senin (19/05/2025).
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP kasus yang menjerat Dosen Ekonomi Universitas Negeri Maakssar (UNM) itu.
"SPDP-nya (kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor Muhyina Muin) sudah ada dari penyidik kepolisian," ujar Soetarmi.
Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum Soefian Abdullah, Ibdrahim Bando menyampaikan dalam kasus ini ada beberapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan dipanggil projustitia.
"Mereka diantaranya berinisial TA dan MUS. Adapun keterlibatannya, diduga karena menggunakan dokumen yang lahir dari akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh pembantu Notaris Ibu Fahriani, SH dokumen itu digunakan untuk proses peralihan sertipikat, dan ia akui yang menyuruh adalah Muhyina Muin," ucapnya.
"Penyidik telah melakukan panggilan terhadap ibu Fahriani, SH namun mangkir, penyidik akan melayangkan panggilan kedua," tambahnya menandaskan.
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan mantan Calon Walikota Makassar 2024, Muhyina Muin, naik tahap penyidikan.
Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel telah melakukan gelar perkara pada Selasa (15/04/2025). Dimana mereka berkesimpulan bahwa perbuatan terlapor berinisial SM alias Muhyina Muin terhadap pelapor SA alias Soefian Abdullah telah memenuhi unsur pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan.
"Iya, Lp/157/I/2024 Spkt Polretabes Makassar, tgl 29 Januari 2024 yang dilaporkan SA dan terlapor SM telah dilakukan gelar perkara khusus pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dan disimpulkan bahwa telah terpenuhi unsur Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana dan direkomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Polda dan Disnakertrans Sulsel Siapkan Langkah Tekan 231 Ribu Pengangguran
Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel menyiapkan langkah kolaboratif untuk menekan angka pengangguran terbuka yang mencapai 231 ribu orang.
Kamis, 19 Nov 2026 16:56
Sulsel
Iwan Aras Dukung Program Poliran, Cegah Kriminalitas dengan Membuka Peluang Kerja
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menilai pengangguran menjadi salah satu faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.
Kamis, 19 Nov 2026 13:39
News
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
Polda Sulawesi Selatan resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Kegiatan ini berlangsung di Aula Mappaodang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 12:43
News
PDAM Makassar Gandeng Polda Sulsel Usut Hilangnya 4.519 Meter Air Bekas
Perumda Air Minum Kota Makassar menyerahkan penanganan kasus hilangnya meter air bekas (meter eks) berbahan kuningan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).
Selasa, 17 Nov 2026 16:00
News
Pertamina dan Polda Sulsel Perkuat Koordinasi Jaga Distribusi Energi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjajaki penguatan koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan, terutama dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi hingga ke tingkat konsumen.
Kamis, 05 Nov 2026 16:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
Ketika Laut Kundur Tak Lagi Jadi Satu-satunya Sandaran
3
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
4
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
5
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
Ketika Laut Kundur Tak Lagi Jadi Satu-satunya Sandaran
3
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
4
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
5
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026