Benteng Rotterdam dan Anjungan Pantai Losari Resmi Jadi Kawasan Berbasis KI
Rabu, 04 Jun 2025 23:06
Dua destinasi wisata ikonik Kota Makassar, Yakni Fort Rotterdam dan Anjungan Pantai Losari, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Kategori Karya Cipta.Foto: Dok/Sindo Makassar
JAKARTA - Dua destinasi wisata ikonik Kota Makassar, Yakni Fort Rotterdam dan Anjungan Pantai Losari, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Kategori Karya Cipta.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam acara Ekspos Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertajuk "Satu Dekade Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Apresiasi KI" di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Piagam penetapan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal. Pencapaian ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi dan verifikasi ketat persyaratan Kawasan Karya Cipta melalui Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulsel.
"Penetapan dua kawasan unggulan di Kota Makassar ini adalah buah dari kerja keras tim Kanwil Sulsel," ungkap Andi Basmal saat dikonfirmasi. "Ke depan, kami akan terus mendorong kedua kawasan ini untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta perlindungan karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan."
"Penetapan ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai destinasi wisata budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kreativitas lokal," ungkap Andi Basmal.
Dalam sambutannya, Menkumham Supratman menekankan pentingnya kolaborasi strategis antarlembaga untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual secara maksimal dalam era transformasi digital.
Kementerian Hukum melalui DJKI telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Roadmap ini dirancang mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029.
Selain itu, DJKI juga berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi para peneliti Indonesia.
Supratman mengungkapkan ambisi besar Indonesia di bidang indikasi geografis. "Khususnya untuk indikasi geografis, kami berharap target tahun ini Indonesia menjadi peringkat pertama se-ASEAN dalam jumlah indikasi geografis terdaftar," tegas Supratman.
Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Andi Haris.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam acara Ekspos Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertajuk "Satu Dekade Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Apresiasi KI" di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Piagam penetapan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal. Pencapaian ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi dan verifikasi ketat persyaratan Kawasan Karya Cipta melalui Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulsel.
"Penetapan dua kawasan unggulan di Kota Makassar ini adalah buah dari kerja keras tim Kanwil Sulsel," ungkap Andi Basmal saat dikonfirmasi. "Ke depan, kami akan terus mendorong kedua kawasan ini untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta perlindungan karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan."
"Penetapan ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai destinasi wisata budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kreativitas lokal," ungkap Andi Basmal.
Dalam sambutannya, Menkumham Supratman menekankan pentingnya kolaborasi strategis antarlembaga untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual secara maksimal dalam era transformasi digital.
Kementerian Hukum melalui DJKI telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Roadmap ini dirancang mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029.
Selain itu, DJKI juga berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi para peneliti Indonesia.
Supratman mengungkapkan ambisi besar Indonesia di bidang indikasi geografis. "Khususnya untuk indikasi geografis, kami berharap target tahun ini Indonesia menjadi peringkat pertama se-ASEAN dalam jumlah indikasi geografis terdaftar," tegas Supratman.
Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Andi Haris.
(GUS)
Berita Terkait
News
Balai Bahasa Sulsel Gandeng Kemenkum Sulsel Kawal Penggunaan Bahasa Negara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menjadi salah satu instansi pemerintah yang menerima pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara
Selasa, 03 Mar 2026 20:52
News
Lantik Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Non Manajerial Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (2/3/2026).
Senin, 02 Mar 2026 22:59
News
Dukung Pusdatin Evaluasi Pengelolaan Jaringan Internet
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya optimalisasi jaringan internet dengan mengikuti rapat virtual bertema Evaluasi Pengelolaan Jaringan Internet
Senin, 02 Mar 2026 15:55
News
Perkuat Reformasi Birokrasi, Kemenkum Sulsel Genjot Inovasi untuk Pembangunan ZI 2026
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi, melalui optimalisasi peran tim inovatif guna mendukung pembangunan Zona Integritas
Senin, 02 Mar 2026 15:25
News
Layanan Prima di Ramadhan, Kemenkum Sulsel Fasilitasi Pemohon Legalisasi dan Apostille
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama bulan suci Ramadan.
Minggu, 01 Mar 2026 19:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
5
Tekan Angka Kecelakaan di Gowa, Asmo Sulsel Edukasi Aparat Kelurahan Tombolo Safety Riding
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
5
Tekan Angka Kecelakaan di Gowa, Asmo Sulsel Edukasi Aparat Kelurahan Tombolo Safety Riding