Kemenkum Sulsel Jadi Lokus Survei Kepuasan Layanan Kekayaan Intelektual
Rabu, 11 Jun 2025 22:51
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Andrieansjah. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia sebagai lokasi pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Kekayaan Intelektual, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.
Pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan. Provinsi ini mencatat tren positif dalam permohonan kekayaan intelektual. Data menunjukkan, permohonan KI periode September 2023-Maret 2024 mencapai 5.780. Angka ini melonjak menjadi 6.221 permohonan pada periode September 2024-Maret 2025, atau naik 7,63%.
"Ini kebanggaan besar bagi kami. Terima kasih kepada Sekretaris Ditjen KI yang telah mempercayakan Sulsel sebagai titik penilaian survei," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, saat membuka acara di Aula Pancasila, Rabu (11/6/2026).
Menurut Andi Basmal, survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan. Bahkan, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi layanan publik lainnya di lingkungan Kanwil Sulsel.
"Survei ini sejatinya menyangkut seluruh pelayanan yang ada. Kami bisa jadikan acuan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DJKI Andrieansjah berharap kegiatan ini memberikan masukan konstruktif atas layanan KI yang telah berjalan. "Ini semakin meneguhkan komitmen kami dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal dengan semangat reformasi birokrasi," katanya.
Survei yang berlangsung hari ini melibatkan 30 responden dari kalangan pengguna layanan kekayaan intelektual. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan instrumen variabel dan komposisi sampel yang ideal serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Lebih dari itu, survei dimaksudkan untuk mengetahui kondisi layanan DJKI saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan di masa mendatang.
Acara yang digelar di Aula Pancasila tersebut dihadiri langsung Sekretaris DJKI Andrieansjah, didampingi Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI Nuralia beserta jajarannya.
Pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan. Provinsi ini mencatat tren positif dalam permohonan kekayaan intelektual. Data menunjukkan, permohonan KI periode September 2023-Maret 2024 mencapai 5.780. Angka ini melonjak menjadi 6.221 permohonan pada periode September 2024-Maret 2025, atau naik 7,63%.
"Ini kebanggaan besar bagi kami. Terima kasih kepada Sekretaris Ditjen KI yang telah mempercayakan Sulsel sebagai titik penilaian survei," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, saat membuka acara di Aula Pancasila, Rabu (11/6/2026).
Menurut Andi Basmal, survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan. Bahkan, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi layanan publik lainnya di lingkungan Kanwil Sulsel.
"Survei ini sejatinya menyangkut seluruh pelayanan yang ada. Kami bisa jadikan acuan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DJKI Andrieansjah berharap kegiatan ini memberikan masukan konstruktif atas layanan KI yang telah berjalan. "Ini semakin meneguhkan komitmen kami dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal dengan semangat reformasi birokrasi," katanya.
Survei yang berlangsung hari ini melibatkan 30 responden dari kalangan pengguna layanan kekayaan intelektual. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan instrumen variabel dan komposisi sampel yang ideal serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Lebih dari itu, survei dimaksudkan untuk mengetahui kondisi layanan DJKI saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan di masa mendatang.
Acara yang digelar di Aula Pancasila tersebut dihadiri langsung Sekretaris DJKI Andrieansjah, didampingi Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI Nuralia beserta jajarannya.
(GUS)
Berita Terkait
News
Dorong Perlindungan Produk Unggulan Daerah Melalui Indikasi Geografis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual produk-produk unggulan daerah di Sulawesi Selatan.
Rabu, 05 Nov 2025 17:35
News
Cegah Pencucian Uang, Kemenkum Sulsel Perketat Pengawasan Notaris
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggencarkan pengawasan terhadap notaris sebagai upaya pencegahan pencucian uang.
Rabu, 05 Nov 2025 12:28
News
12 PPPK Ikuti Orientasi, Tekankan Pembentukan Identitas dan Integritas ASN
Pembentukan identitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pesan utama dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025
Selasa, 04 Nov 2025 16:14
News
Pegawai Kemenkum Sulsel Diminta Jaga Disiplin dan Lengkapi Data Dukung Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan apel pagi, Senin (3/11/2025).
Senin, 03 Nov 2025 13:38
News
Dorong BHP Makassar Lahirkan Inovasi Layanan Publik
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan arahan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk terus melahirkan inovasi
Sabtu, 01 Nov 2025 08:57
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kasus Prof Karta Jayadi Disebut Pintu Masuk Evaluasi Proses Penjaringan Rektor
2
Hadji Kalla Tegaskan Tak Terikat Putusan Soal Eksekusi Lahan GMTD di Tanjung Bunga
3
Sulsel Export Day 2025 Gerakkan Ekonomi di Hari Pahlawan
4
Penjualan Suzuki di Sulselbar Tembus Seribu Unit, Pasar Hybrid Kian Bergairah
5
Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa Diapresiasi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kasus Prof Karta Jayadi Disebut Pintu Masuk Evaluasi Proses Penjaringan Rektor
2
Hadji Kalla Tegaskan Tak Terikat Putusan Soal Eksekusi Lahan GMTD di Tanjung Bunga
3
Sulsel Export Day 2025 Gerakkan Ekonomi di Hari Pahlawan
4
Penjualan Suzuki di Sulselbar Tembus Seribu Unit, Pasar Hybrid Kian Bergairah
5
Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa Diapresiasi