Kemenkum Sulsel Jadi Lokus Survei Kepuasan Layanan Kekayaan Intelektual
Rabu, 11 Jun 2025 22:51

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Andrieansjah. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia sebagai lokasi pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Kekayaan Intelektual, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.
Pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan. Provinsi ini mencatat tren positif dalam permohonan kekayaan intelektual. Data menunjukkan, permohonan KI periode September 2023-Maret 2024 mencapai 5.780. Angka ini melonjak menjadi 6.221 permohonan pada periode September 2024-Maret 2025, atau naik 7,63%.
"Ini kebanggaan besar bagi kami. Terima kasih kepada Sekretaris Ditjen KI yang telah mempercayakan Sulsel sebagai titik penilaian survei," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, saat membuka acara di Aula Pancasila, Rabu (11/6/2026).
Menurut Andi Basmal, survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan. Bahkan, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi layanan publik lainnya di lingkungan Kanwil Sulsel.
"Survei ini sejatinya menyangkut seluruh pelayanan yang ada. Kami bisa jadikan acuan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DJKI Andrieansjah berharap kegiatan ini memberikan masukan konstruktif atas layanan KI yang telah berjalan. "Ini semakin meneguhkan komitmen kami dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal dengan semangat reformasi birokrasi," katanya.
Survei yang berlangsung hari ini melibatkan 30 responden dari kalangan pengguna layanan kekayaan intelektual. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan instrumen variabel dan komposisi sampel yang ideal serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Lebih dari itu, survei dimaksudkan untuk mengetahui kondisi layanan DJKI saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan di masa mendatang.
Acara yang digelar di Aula Pancasila tersebut dihadiri langsung Sekretaris DJKI Andrieansjah, didampingi Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI Nuralia beserta jajarannya.
Pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan. Provinsi ini mencatat tren positif dalam permohonan kekayaan intelektual. Data menunjukkan, permohonan KI periode September 2023-Maret 2024 mencapai 5.780. Angka ini melonjak menjadi 6.221 permohonan pada periode September 2024-Maret 2025, atau naik 7,63%.
"Ini kebanggaan besar bagi kami. Terima kasih kepada Sekretaris Ditjen KI yang telah mempercayakan Sulsel sebagai titik penilaian survei," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, saat membuka acara di Aula Pancasila, Rabu (11/6/2026).
Menurut Andi Basmal, survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan. Bahkan, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi layanan publik lainnya di lingkungan Kanwil Sulsel.
"Survei ini sejatinya menyangkut seluruh pelayanan yang ada. Kami bisa jadikan acuan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DJKI Andrieansjah berharap kegiatan ini memberikan masukan konstruktif atas layanan KI yang telah berjalan. "Ini semakin meneguhkan komitmen kami dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal dengan semangat reformasi birokrasi," katanya.
Survei yang berlangsung hari ini melibatkan 30 responden dari kalangan pengguna layanan kekayaan intelektual. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan instrumen variabel dan komposisi sampel yang ideal serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Lebih dari itu, survei dimaksudkan untuk mengetahui kondisi layanan DJKI saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan di masa mendatang.
Acara yang digelar di Aula Pancasila tersebut dihadiri langsung Sekretaris DJKI Andrieansjah, didampingi Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI Nuralia beserta jajarannya.
(GUS)
Berita Terkait

News
Komitmen Kawal Indeks Pembangunan Hukum di Provinsi Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), terus mendorong program pemerintah pusat untuk mengawal pembangunan hukum. Termasuk di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 12 Jun 2025 19:23

News
136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Makassar Resmi Berbadan Hukum
Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)
Selasa, 10 Jun 2025 23:17

News
Empat Kantor Wilayah Sembelih 8 Sapi untuk Berbagi Kebahagiaan Idul Adha
Semangat berbagi dan kepedulian mewarnai perayaan Idul Adha 1446 H. Delapan ekor sapi kurban disembelih dan dagingnya dibagikan kepetugas outsourcing dan masyarakat di sekitar rumah pengkurban
Senin, 09 Jun 2025 10:38

News
Monitoring Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Enrekang dan Sidrap
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mengawal percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di dua kabupaten, yakni Enrekang dan Sidrap.
Kamis, 05 Jun 2025 14:10

News
Benteng Rotterdam dan Anjungan Pantai Losari Resmi Jadi Kawasan Berbasis KI
Dua destinasi wisata ikonik Kota Makassar, Yakni Fort Rotterdam dan Anjungan Pantai Losari, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Kategori Karya Cipta.
Rabu, 04 Jun 2025 23:06
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dulu Ngotot Pemberian TPP Sudah Sesuai Perpres, Kini Jadi Temuan BPK Nilainya Rp2,5 Miliar
2

Surya Paloh Percayakan Nasdem Sulsel jadi Tuan Rumah Rakernas 2025
3

Kejari Jeneponto Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penggandaan Soal Ujian Nasional
4

Konsorsium Sultanbatara dan PKK Sulsel Gelar Bimtek Teknologi Hijau Fashion
5

Kejaksaan Pangkep Musnakan Barang Bukti, Termasuk dari 16 Perkara Narkotika
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dulu Ngotot Pemberian TPP Sudah Sesuai Perpres, Kini Jadi Temuan BPK Nilainya Rp2,5 Miliar
2

Surya Paloh Percayakan Nasdem Sulsel jadi Tuan Rumah Rakernas 2025
3

Kejari Jeneponto Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penggandaan Soal Ujian Nasional
4

Konsorsium Sultanbatara dan PKK Sulsel Gelar Bimtek Teknologi Hijau Fashion
5

Kejaksaan Pangkep Musnakan Barang Bukti, Termasuk dari 16 Perkara Narkotika