Kemenkum Sulsel Jadi Lokus Survei Kepuasan Layanan Kekayaan Intelektual

Rabu, 11 Jun 2025 22:51
Kemenkum Sulsel Jadi Lokus Survei Kepuasan Layanan Kekayaan Intelektual
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Andrieansjah. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia sebagai lokasi pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Kekayaan Intelektual, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.

Pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan. Provinsi ini mencatat tren positif dalam permohonan kekayaan intelektual. Data menunjukkan, permohonan KI periode September 2023-Maret 2024 mencapai 5.780. Angka ini melonjak menjadi 6.221 permohonan pada periode September 2024-Maret 2025, atau naik 7,63%.

"Ini kebanggaan besar bagi kami. Terima kasih kepada Sekretaris Ditjen KI yang telah mempercayakan Sulsel sebagai titik penilaian survei," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, saat membuka acara di Aula Pancasila, Rabu (11/6/2026).

Menurut Andi Basmal, survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan. Bahkan, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi layanan publik lainnya di lingkungan Kanwil Sulsel.

"Survei ini sejatinya menyangkut seluruh pelayanan yang ada. Kami bisa jadikan acuan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DJKI Andrieansjah berharap kegiatan ini memberikan masukan konstruktif atas layanan KI yang telah berjalan. "Ini semakin meneguhkan komitmen kami dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal dengan semangat reformasi birokrasi," katanya.

Survei yang berlangsung hari ini melibatkan 30 responden dari kalangan pengguna layanan kekayaan intelektual. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan instrumen variabel dan komposisi sampel yang ideal serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lebih dari itu, survei dimaksudkan untuk mengetahui kondisi layanan DJKI saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan di masa mendatang.

Acara yang digelar di Aula Pancasila tersebut dihadiri langsung Sekretaris DJKI Andrieansjah, didampingi Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI Nuralia beserta jajarannya.
(GUS)
Berita Terkait
Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK Secara Virtual
News
Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK Secara Virtual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Selasa (08/07).
Selasa, 08 Jul 2025 17:14
Kemenkum Sulsel Matangkan Persiapan  Peringatan Hari Pengayoman ke-80
News
Kemenkum Sulsel Matangkan Persiapan Peringatan Hari Pengayoman ke-80
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pengayoman ke-80 yang akan diperingati pada 19 Agustus 2025.
Selasa, 08 Jul 2025 15:43
Tingkatkan Kualitas Layanan, Kakanwil Kemenkum Sulsel Tinjau Fasilitas Lyanan Publik
News
Tingkatkan Kualitas Layanan, Kakanwil Kemenkum Sulsel Tinjau Fasilitas Lyanan Publik
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, turun langsung meninjau kondisi sarana dan prasarana layanan publik di kantornya, Senin (7/7/2025).
Senin, 07 Jul 2025 23:11
Kemenkum Dorong Penerapan Corporate University untuk Tingkatkan Kinerja ASN
News
Kemenkum Dorong Penerapan Corporate University untuk Tingkatkan Kinerja ASN
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Demson Marihot mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), menerapkan konsep Corporate University (Corpu) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Senin, 07 Jul 2025 12:37
Kanwil Kemenkum Sulsel Tegaskan Dukungan pada Kesepakatan DIM RUU KUHAP
News
Kanwil Kemenkum Sulsel Tegaskan Dukungan pada Kesepakatan DIM RUU KUHAP
Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Minggu, 06 Jul 2025 16:42
Berita Terbaru