Pemerintah Masifkan Strategi Menuju Zero Stunting

MAKASSAR - Strategi menuju zero stunting kian masif dilakukan oleh Pemkot maupun Pemprov. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Muhammad Chaidir, mengatakan angka stunting mengalami penurunan.

Di Puskesmas Kaluku Bodoa, yang menaungi 6 kelurahan mencapai 292 anak. Angka itu turun dibandingkan 2021, yang mencapai 436 anak. Sedangkan di Puskesmas Jumpangdang Baru, 39 anak yang menderita stunting. Angka itu juga turun dibandingkan 2021 yakni 49 anak.

Baca Juga: Kebut Penurunan Stunting, Pemerintah Kecamatan-Desa di Lutra Diminta Aktif Edukasi Warga

"Februari ini akan dilakukan lagi penurunan angka stunting oleh Dinas Kesehatan Makassar. Tapi melihat angka stunting saya optimistis jumlahnya akan turun," ucap Chaidir, Minggu (12/2/23).

Sebelumnya, sebagai langkah awal di 2023, Pemkot melalui Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Makassar, Fatmawati Rusdi juga turun ke lapangan memantau langsung perkembangan stunting di setiap Puskesmas, Sabtu (11/2/23).

Di antaranya, Puskesmas Kaluku Bodoa, Jalan Butta-Butta Caddi dan Puskesmas Jumpangdang Baru, Jalan Ir Juanda, Kecamatan Tallo.

"Penanganan stunting adalah tugas kita bersama untuk memberikan gizi seimbang. Karena ketika pemenuhan gizi memenuhi Insyaallah anak-anak kita tidak akan stunting," kata Fatmawati Rusdi.

Gizi seimbang, lanjut Fatmawati Rusdi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ia juga meminta kepada para orang tua membiasakan anaknya mengonsumsi sayur dan buah sebab di dalamnya banyak mengandung vitamin dan mineral.

"Masih banyak kasus stunting karena kenyataannya masih banyak anak-anak kita yang tidak sesuai umur perkembangannya. Tapi alhamdulillah angkanya sudah turun dan ini menjadi pertanda baik," ucap Fatmawati Rusdi.

Adapun Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman didampingi Ketua TP-PKK Sulsel, Naoemi Octarina dan Kadis Kesehatan Sulsel, Rosmini Pandin juga sebelumnya melepas 120 Tenaga Pendamping Gizi Desa (TPGD) dalam Program Aksi Stop Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Dalton, Kamis (9/2/23).

TP Gizi Desa tahun ini, akan turun ke 120 desa lokus di 24 kabupaten/kota. Adapun sejak 2020 Aksi Stop Stunting sejauh ini telah menangani di 395 desa lokus.

Mereka akan bertugas melaksanakan intervensi spesifik berupa pendampingan gizi pada keluarga dengan kelompok: 1.000 hari pertama kehidupan, anak di bawah 2 tahun, ibu hamil, remaja putri dan Pra konsensi (kondisi kesehatan orang tua sebelum terjadi pembuahan).

“Berbagai persoalan stunting di lapangan. Para pendamping menjadi agent perubahan dalam penanganan stunting di masyarakat. Ini arahan Bapak Presiden harus kita sukseskan,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Adapun berdasarkan dua indikator, yakni Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan prevalensi stunting yang menurun menjadi menjadi 27,2 persen. Sedangkan EPPGBM di tahun 2022 menjadi 8,61 persen juga turun.

Selain itu, Gubernur menekankan agar para pendamping gizi selain memberikan sosialisasi dan edukasi terkait gizi, juga agar masyarakat pro pada melahirkan normal dan 6 bulan pemberian ASI Ekslusif serta dilanjutkan dengan ASI hingga usia 2 tahun.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan 100 Paket untuk Korban Banjir Luwu Utara

Para pendamping dimintanya mengenal wilayah kerja dengan baik termasuk masyarakatnya. Lebih lanjut, diharapkan dapat melakukan penelitian terkait kecenderungan penyebab terjadinya stunting.

“Stunting ini termasuk kategori darurat dan mendesak. Untuk laporan stunting silahkan, langsung kontak saya 24 jam sebutnya,” sebutnya.

Sejak 2019, stunting menjadi perhatian khusus. Dengan kebijakan memberikan bantuan keuangan kepada daerah kabupaten/kota. “1 orang anak lebih penting dari 1.000 km jalan. Karena dari 1 anak bisa lahir seorang Presiden,” imbuhnya.