Tamsil Linrung Dorong Kantor Perwakilan DPD Terlibat Sukseskan Program MBG

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung, mendorong agar kantor perwakilan DPD RI di berbagai provinsi mengambil peran aktif dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Keterlibatan DPD harus terlihat secara kelembagaan. Kita sudah mengkaji, program ini efektif mengatrol ekonomi di daerah," kata Tamsil dalam keterangannya pada Kamis (03/07/2025).

Tamsil menuturkan bahwa kantor perwakilan DPD di daerah dapat digunakan menopang program MBG. Termasuk untuk menjadi tempat pelatihan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) program prioritas presiden tersebut.

"Ini bentuk kolaborasi DPD sebagaimana dicanangkan dengan pendekatan paradigma baru dalam mengoptimalkan kewenangan serta memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan lembaga," ujarnya.

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini menambahkan, bahwa program MBG menyentuh hajat hidup masyarakat, sekaligus menjadi instrumen pemerataan pembangunan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan SDM di tingkat lapangan, mulai dari pengelola dapur, pemasok bahan pangan, hingga pengatur distribusi. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat lokal menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan program ini.

“DPD RI bukan hanya mitra strategis pemerintah pusat, tetapi juga penghubung langsung antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Kita tidak boleh diam. Harus ada peran yang nyata di lapangan,” tegasnya.

Menurut Tamsil, pelatihan SDM untuk MBG dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen dapur komunitas, standar kebersihan dan gizi, hingga pelatihan kewirausahaan untuk memaksimalkan efek ekonomi program tersebut. Selain itu, ia menilai pelibatan UMKM dan kelompok perempuan juga harus diperkuat melalui program-program pemberdayaan yang berbasis pelatihan.

“Kita ingin memastikan bahwa MBG tidak hanya soal makan gratis, tapi juga membangun ekosistem ekonomi di desa-desa. Maka DPD di daerah harus menjadi fasilitator penguatan kapasitas masyarakat,” tuturnya.

Tamsil juga menyampaikan bahwa ia akan mendorong agar DPD RI secara institusional menyusun panduan kolaborasi antarperwakilan daerah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar sinergi pelaksanaan MBG berjalan efektif dan terukur.

Program MBG, lanjutnya, telah terbukti memiliki dampak ganda, tidak hanya pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga pada penguatan rantai pasok lokal dan penciptaan lapangan kerja.

“Program ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan tidak harus selalu top down. Dengan partisipasi masyarakat yang diperkuat, kita bisa menjadikan MBG sebagai penggerak pembangunan daerah yang berkualitas” pungkas Tamsil.