Anggota DPR RI Rudi Dukung Penuh Penambahan Anggaran Institusi Penegak Hukum
Kamis, 10 Jul 2025 20:02

Anggota DPR RI, Rudianto Lallo. Foto: Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai pagu indikatif 2026 dari institusi penegak hukum, masih jauh dari ideal. NasDem mendukung penuh penambahan anggaran untuk KPK, PPATK, dan BNN.
"Kalau kawan-kawan fraksi lain mendukung, kalau Fraksi NasDem mendukung penuh penambahan anggaran," kata Rudi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Ketua KPK, Kepala PPATK, dan Kepala BNN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rudi mengatakan, pagu indikatif 2026 dari ketiga lembaga tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan program Presiden Prabowo. Presiden menempatkan kejahatan korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan keuangan sebagai musuh negara.
"Tiga institusi ini punya urusan untuk itu. Transaksi mencurgakan PPATK pasti tahu, narkoba, judi online. Begitu pun KPK, pemberantasan korupsi hari ini masih butuh untuk membawa Indonesia bebas korupsi. Narkoba juga begitu, nilainya mungkin triliun, tapi anggaran yang disiapkan di pagu indikatif 2026 ini sangat rendah," ungkapnya.
Pagu indikatif KPK Tahun 2026 sebesar Rp878. 039.701, Komisi III akan memperjuangkan tambahan yang diajukan sebesar Rp1.347.969.819, sehinga menjadi Rp2.226.009.520.
Sementara, pagu indikatif PPATK sebesar Rp199.025.363, usulan tambahan anggaran sebesar Rp991.945.136, menjadi Rp1.190.970.449.000. Pagu indikatif BNN sebesar Rp1.015.832.652.000, dengan usulan tambahan Rp1.140.833.494.000, menjadi Rp2.156.666.146.000.
"Saya kira ini panduan moral bagi kita, karena selalu Bapak Presiden Prabowo dalam pidatonya mengatakan diksi, musuh negara, dan tiga institusi ini punya kewenangan untuk pemberantasannya. Karena itu, harus betul-betul diperjuangkan," tukas Rudianto.
"Kalau kawan-kawan fraksi lain mendukung, kalau Fraksi NasDem mendukung penuh penambahan anggaran," kata Rudi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Ketua KPK, Kepala PPATK, dan Kepala BNN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rudi mengatakan, pagu indikatif 2026 dari ketiga lembaga tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan program Presiden Prabowo. Presiden menempatkan kejahatan korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan keuangan sebagai musuh negara.
"Tiga institusi ini punya urusan untuk itu. Transaksi mencurgakan PPATK pasti tahu, narkoba, judi online. Begitu pun KPK, pemberantasan korupsi hari ini masih butuh untuk membawa Indonesia bebas korupsi. Narkoba juga begitu, nilainya mungkin triliun, tapi anggaran yang disiapkan di pagu indikatif 2026 ini sangat rendah," ungkapnya.
Pagu indikatif KPK Tahun 2026 sebesar Rp878. 039.701, Komisi III akan memperjuangkan tambahan yang diajukan sebesar Rp1.347.969.819, sehinga menjadi Rp2.226.009.520.
Sementara, pagu indikatif PPATK sebesar Rp199.025.363, usulan tambahan anggaran sebesar Rp991.945.136, menjadi Rp1.190.970.449.000. Pagu indikatif BNN sebesar Rp1.015.832.652.000, dengan usulan tambahan Rp1.140.833.494.000, menjadi Rp2.156.666.146.000.
"Saya kira ini panduan moral bagi kita, karena selalu Bapak Presiden Prabowo dalam pidatonya mengatakan diksi, musuh negara, dan tiga institusi ini punya kewenangan untuk pemberantasannya. Karena itu, harus betul-betul diperjuangkan," tukas Rudianto.
(UMI)
Berita Terkait

News
Anggota DPR RI Rudianto Lallo Dukung Penuh Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Hakim
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kesejahteraan para hakim.
Rabu, 09 Jul 2025 19:45

Ekbis
Komisi VI DPR RI Dukung Transformasi Bisnis Manajemen Baru Telkom
Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan atas langkah transformasi bisnis dan budaya yang dijalankan oleh direktur utama dan manajemen baru PT Telkom Indonesia.
Jum'at, 04 Jul 2025 10:53

News
TP Pertanyakan Urgensi Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Khusus di Tingkat Daerah
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengungkapkan banyaknya keluhan yang ia terima di media sosial terkait penetapan staf khusus atau tenaga ahli oleh beberapa kepala daerah.
Rabu, 02 Jul 2025 12:21

News
Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe terus menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 01 Jul 2025 16:37

Sulsel
Siddiq BM Resmi Diganti, Jihadin Paruge Dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Lutim
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler menghadiri Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna, Malili, Rabu (25/06/2025).
Rabu, 25 Jun 2025 16:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

UPM dan Unhas Perkuat Kolaborasi Kesehatan Lewat Seminar Internasional
2

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
3

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Beautiful Malino 2025 Tonjolkan Keindahan Alam dan Kebudayaan, Harap Kembali Masuk KEN
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

UPM dan Unhas Perkuat Kolaborasi Kesehatan Lewat Seminar Internasional
2

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
3

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Beautiful Malino 2025 Tonjolkan Keindahan Alam dan Kebudayaan, Harap Kembali Masuk KEN