Kemenkum Sulsel Kupas Tuntas Dinamika Pembentukan Perundang-Undangan
Minggu, 13 Jul 2025 13:12
    
    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur sipil negara. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur sipil negara, dengan menggelar kegiatan Sharing Knowledge yang kali ini mengangkat tema “Dinamika Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia”.
Kegiatan yang berlangsung virtual dan dihadiri oleh para pejabat struktural, fungsional, serta pegawai dari berbagai divisi. Dalam kesempatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan.
Kepala Kantor Wilayah KemenkumSulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Minggu (13/7) menyampaikan bahwa pemahaman yang utuh terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting bagi setiap insan pengayoman, mengingat regulasi merupakan bagian dari tugas dan pokok kita di jajaran Kementerian Hukum.
“Melalui forum seperti ini, kita tidak hanya memperluas wawasan hukum, tetapi juga memperkuat sinergi dan profesionalisme dalam mendampingi proses legislasi di daerah. Dinamika hukum yang cepat menuntut kita untuk adaptif dan terus belajar,” ujarnya.
Sementara itu, Irma Wahyuni, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, yang hadir menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini, memaparkan berbagai isu strategis dalam pembentukan perundang-undangan, termasuk pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi agar tidak tumpang tindih dan bertentangan.
“Pembentukan peraturan tidak hanya soal legal drafting, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, peran pembina hukum sangat krusial dalam menjaga kualitas regulasi yang dihasilkan,” tutur Irma.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel terus berupaya membangun budaya kerja yang berbasis pengetahuan, sekaligus sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas internal dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel mampu menjadi agen perubahan dalam pembentukan regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di tengah kompleksitas tantangan hukum ke depan.
Kegiatan yang berlangsung virtual dan dihadiri oleh para pejabat struktural, fungsional, serta pegawai dari berbagai divisi. Dalam kesempatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan.
Kepala Kantor Wilayah KemenkumSulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Minggu (13/7) menyampaikan bahwa pemahaman yang utuh terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting bagi setiap insan pengayoman, mengingat regulasi merupakan bagian dari tugas dan pokok kita di jajaran Kementerian Hukum.
“Melalui forum seperti ini, kita tidak hanya memperluas wawasan hukum, tetapi juga memperkuat sinergi dan profesionalisme dalam mendampingi proses legislasi di daerah. Dinamika hukum yang cepat menuntut kita untuk adaptif dan terus belajar,” ujarnya.
Sementara itu, Irma Wahyuni, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, yang hadir menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini, memaparkan berbagai isu strategis dalam pembentukan perundang-undangan, termasuk pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi agar tidak tumpang tindih dan bertentangan.
“Pembentukan peraturan tidak hanya soal legal drafting, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, peran pembina hukum sangat krusial dalam menjaga kualitas regulasi yang dihasilkan,” tutur Irma.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel terus berupaya membangun budaya kerja yang berbasis pengetahuan, sekaligus sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas internal dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel mampu menjadi agen perubahan dalam pembentukan regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di tengah kompleksitas tantangan hukum ke depan.
(GUS)
Berita Terkait
        
            
                            News
                        12 PPPK Ikuti Orientasi, Tekankan Pembentukan Identitas dan Integritas ASN
                            Pembentukan identitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pesan utama dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025
                            Selasa, 04 Nov 2025 16:14
                        
            
                            News
                        Pegawai Kemenkum Sulsel Diminta Jaga Disiplin dan Lengkapi Data Dukung Kinerja
                            Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan apel pagi, Senin (3/11/2025).
                            Senin, 03 Nov 2025 13:38
                        
            
                            News
                        Dorong BHP Makassar Lahirkan Inovasi Layanan Publik
                            Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan arahan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk terus melahirkan inovasi
                            Sabtu, 01 Nov 2025 08:57
                        
            
                            Sulsel
                        Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik Anggota MPDN Parepare Antar Waktu
                            Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melantik dan mengambil sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Parepare dan sekitarnya.
                            Jum'at, 31 Okt 2025 13:20
                        
            
                            News
                        Andi Basmal Dukung Akses Keadilan Melalui Diskusi Strategi Kebijakan
                            Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel) Andi Basmal, mendukung perwujudan akses keadilan di Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui standar layanan bantuan hukum yang berkualitas.
                            Kamis, 30 Okt 2025 18:13
                        Berita Terbaru
        
            
        Artikel Terpopuler
                Topik Terpopuler
            1
            
                                
                            Prof Farida Patittingi Ditunjuk Pimpin UNM sebagai Plh Rektor
                        2
            
                                
                            Siswa SMA Basowa School Juara II Pemilihan Duta Lingkungan Gowa 2025
                        3
            
                                
                            Darmawangsyah Muin Kembalikan Formulir Pencalonan Ketua KONI Sulsel
                        4
            
                                
                            Prof Karta Nonaktif sebagai Rektor UNM Sampai Proses Hukum Rampung
                        5
            
                                
                            CISAC Dukung Transparansi Masalah Royalti di Indonesia
                        Artikel Terpopuler
                Topik Terpopuler
            1
            
                                
                            Prof Farida Patittingi Ditunjuk Pimpin UNM sebagai Plh Rektor
                        2
            
                                
                            Siswa SMA Basowa School Juara II Pemilihan Duta Lingkungan Gowa 2025
                        3
            
                                
                            Darmawangsyah Muin Kembalikan Formulir Pencalonan Ketua KONI Sulsel
                        4
            
                                
                            Prof Karta Nonaktif sebagai Rektor UNM Sampai Proses Hukum Rampung
                        5
            
                                
                            CISAC Dukung Transparansi Masalah Royalti di Indonesia