Ratusan Ojol Makassar, Gowa dan Maros Tolak Potongan 10 Persen

MAKASSAR - Setelah aksi 177 yang dilakukan di Monas mulai muncul banyak komunitas ojol lainnya yang berani menyuarakan bahwa mereka tidak sepakat dengan opini yang beredar selama ini yaitu komisi harus turun dari 20% menjadi 10%.

Penolakan terhadap rencana penurunan skema potongan komisi menjadi 10 persen dari aplikator transportasi online terus bergulir, kali ini datang dari wilayah Makassar, Gowa, dan Maros.

Ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam berbagai komunitas secara tegas menyuarakan dukungan terhadap skema komisi 20 persen yang selama ini telah diberlakukan. Mereka menilai skema saat ini tidak hanya adil, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan yang layak bagi para mitra.

Budi Yaya, Ketua komunitas Unit Reaksi Cepat Makassar Gowa Maros (URC MGM), menyatakan bahwa skema 20 persen selama ini sudah menjadi bagian dari sistem yang mendukung kesejahteraan driver. Ia menegaskan bahwa potongan tersebut dibarengi dengan berbagai benefit yang konkret dan sangat dibutuhkan di lapangan.

"Kami tetap mendapatkan bantuan asuransi, layanan bantuan 24 jam, GrabBenefits, dan pusat pengaduan yang aktif. Itu sudah sangat membantu kami di lapangan. Kalau sistem seperti ini tiba-tiba diganti tanpa pertimbangan yang matang, maka yang akan paling terdampak adalah kami sendiri yang tiap hari menggantungkan hidup dari jalan," ujar Budi.

Yohanes, Ketua Komunitas Grab Bike Sektor Manggala, juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan platform digital. Menurutnya, penurunan potongan tanpa strategi kelangsungan yang jelas justru bisa berdampak negatif terhadap kesehatan operasional aplikator.

“Kalau aplikasi sehat, driver pun ikut aman. Jangan hanya lihat dari angka potongan saja. Tanpa insentif dan promo, order bisa sepi. Itu yang justru bisa menghancurkan penghasilan kami,” tegas Yohanes.

Nurmila Burhan, Ketua komunitas Grab Gowa Community, menambahkan bahwa aplikasi transportasi online selama ini tidak hanya membantu para driver, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik dan distribusi untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Ia menyebut, keputusan yang gegabah bisa berakibat pada terputusnya mata rantai ekonomi yang sudah terbentuk.

"Aplikator bukan cuma soal driver, tapi juga ribuan pelaku UMKM yang bergantung pada platform. Jangan gegabah ambil keputusan hanya karena tekanan pihak-pihak yang tidak tahu kondisi lapangan," tegas Nurmila.

Senada dengan itu, Arif Budianto dari Grab Hero Community menilai bahwa skema 20 persen tidak memberatkan jika aplikator tetap berkomitmen memberikan layanan dan benefit yang mendukung. Menurutnya, potongan itu justru menjadibagiandarisistemyang memungkinkan perusahaan memberikan perlindungan, promosi, dan pelatihan bagi mitra.

“Kami tidak keberatan selama ada timbal balik yang jelas dan menguntungkan. Kalau aplikator ditekan dan rugi, yang paling duluan kena dampaknya pasti kami, driver di jalan,” katanya.

Sultan, Ketua Komunitas Sapu Rata Kota Desa, mengingatkan bahwa suara dari mitra aktif yang benar-benar bekerja di lapangan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.Ia menyayangkan narasi publik yang kerap didorong oleh pihak yang sudah tidak lagi aktif sebagai driver.

“Kami yang tiap hari kerja harusnya jadi sumber suara utama. Bukan orang yang sudah pensiun dari jalanan tapi masih ingin atur sistem,” ujar Sultan.

Berbagai komunitas di wilayah Makassar, Gowa, dan Maros lainnya juga menyuarakan dukungan terhadap komisi 20 persen dan menolak rencana penurunan yang dianggap berisiko

Dalam pernyataan kolektif, mereka mengingatkan bahwa potongan komisi bukan sekadar soal pengurangan pendapatan mitra, tetapi juga soal keberlangsungan layanan yang telah menghidupi jutaan orang di Indonesia.

Potongan tersebut digunakan oleh aplikator untuk membiayai berbagai program penting seperti perlindungan kecelakaan, pelayanan pelanggan, bonus kinerja, pelatihan, dan promosi pelanggan.

Para ketua komunitas juga mengingatkan bahwa penurunan komisi bisa membuat aplikator kehilangan daya saing terhadap layanan transportasi konvensional dan bisa berdampak pada penurunan kualitas layanan.

“Kami tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus berpihak pada keberlangsungan semua pihak, bukan hanya satu sisi,” tegas Budi Yaya.

Mereka berharap Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI lebih banyak mendengar suara mitra aktif yang bekerja setiap hari, bukan hanya masukan dari pihak-pihak yang tidak merepresentasikan realitas di lapangan.

Komunitas ini juga meminta agar setiap kebijakan yang dibuat tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan driver, aplikator, dan konsumen, agar sistem yang sudah berjalan dengan baik tidak rusak oleh keputusan yang tergesa-gesa.

Oleh karenanya, komunitas-komunitas ini memutuskan untuk tidak turun ke jalan 21 Juli 2025 nanti yang diinisiasi oleh Garda, karena tidak sepaham dengan hati nurani mereka.