RMS Sebut Kejaksaan Garda Terdepan Jaga Keadilan dan Kepastian Hukum

Selasa, 22 Jul 2025 18:02
RMS Sebut Kejaksaan Garda Terdepan Jaga Keadilan dan Kepastian Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu, menyoroti pentingnya peran Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Foto: Istimewa
Comment
Share
JAKARTA - Dalam momentum Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 pada 22 Juli, anggota Komisi III DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu, menyoroti pentingnya peran Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

"Hari Adhyaksa adalah momentum refleksi bagi kita semua untuk mengapresiasi dan terus mendorong kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya," ujar Rusdi dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025)

Peringatan tersebut, kata Rusdi, menandai momen bersejarah berdirinya institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, yang memiliki peran sentral dalam sistem hukum dan peradilan di Tanah Air.

"Selama 65 tahun, Kejaksaan telah menjadi pilar penting dalam penegakan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberantas korupsi dan kejahatan lainnya," kata Rusdi.

Ketua DPW NasDem Sulsel itu menyampaikan dukungan penuh terhadap semangat penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas adalah kunci utama bagi Kejagung untuk terus mendapatkan kepercayaan publik.

"Kami di Komisi III DPR akan senantiasa mendukung upaya Kejaksaan dalam mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan," tandasnya.

Di usia ke-65, Rusdi berharap Kejagung semakin kuat, semakin moderen, dan mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era digital dengan inovasi serta adaptasi yang cepat.

"Teruslah menjadi lembaga yang berani, profesional, dan berintegritas tinggi dalam mengawal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap mantan Bupati Sidrap itu.

Peringatan Hari Adhyaksa ke-65 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejaksaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan berdaulat secara hukum.
(UMI)
Berita Terkait
Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
News
Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa DPR telah menyampaikan bakal mencabut beberapa kebijakan, termasuk persoalan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Minggu, 31 Agu 2025 17:30
Pertamina - Komisi XII DPR RI Pastikan Stok BBM & LPG di Sulawesi Aman
News
Pertamina - Komisi XII DPR RI Pastikan Stok BBM & LPG di Sulawesi Aman
Komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke wilayah Regional Sulawesi, yang berlangsung di SPBU COCO 71.951.03 Kota Manado, Jumat (29/8).
Jum'at, 29 Agu 2025 21:49
PLN dan Kejaksaan Tinggi Kolaborasi Majukan Infrastruktur Listrik Sulawesi Tengah
News
PLN dan Kejaksaan Tinggi Kolaborasi Majukan Infrastruktur Listrik Sulawesi Tengah
PLN bersama Kejati Sulteng memperkuat sinergi guna memastikan seluruh proyek kelistrikan berjalan lancar, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kamis, 28 Agu 2025 11:40
Bos Sindikat Uang Palsu Ngaku Diperas Oknum Jaksa, Kejati Sulsel Siap Tindak Tegas
News
Bos Sindikat Uang Palsu Ngaku Diperas Oknum Jaksa, Kejati Sulsel Siap Tindak Tegas
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, membantah tudingan terdakwa Bos Sindikat Uang Palsu UIN Alauddin, Annar Salahuddin Sampetoding terkait adanya oknum jaksa yang meminta uang Rp5 Miliar agar tuntutannya diringankan bahkan bisa dibebaskan.
Rabu, 27 Agu 2025 20:23
Terdakwa Bos Sindikat Uang Palsu Mengaku Dimintai Rp5 Miliar Oleh Oknum Jaksa
News
Terdakwa Bos Sindikat Uang Palsu Mengaku Dimintai Rp5 Miliar Oleh Oknum Jaksa
Terdakwa Bos sindikat peredaran uang palsu UIN Alauddin Makassar, Annar Salahuddin Sampetoding (ASS), mengaku dimintai uang sebesar Rp5 miliar oleh oknum jaksa agar dituntut bebas.
Rabu, 27 Agu 2025 20:00
Berita Terbaru