Dewan Pendidikan Nilai Keputusan DO SMKN 1 Gowa Potensi Ganggu Masa Depan Siswi

MAKASSAR - Dewan Pendidikan Sulsel menyesalkan sikap SMKN 1 Gowa yang menjatuhkan sanksi drop out (DO) kepada dua siswi yang viral di sosial media beberapa hari ini. Dewan Pendidikan khawatir, sanksi itu berpotensi merusak masa depan anak.

Kekhawatiran ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar. Menurutnya, ada sanksi yang seharusnya dijatuhkan secara bertingkat, alih-alih langsung memecat.

"Menurut saya, itu terburu-buru. Saya pikir ada proses-proses, katakan lah tata tertib sekolah karena di dalamnya ada sanksi-sanksi bertingkat, ada peringatan lisan, tertulis, skorsing, dan sebagainya," ucap Prof Arismunandar saat dihubungi SINDO Makassar, Minggu (3/8/2025).

Prof Arismunandar merasa cemas dengan keputusan pihak sekolah yang dia duga langsung menjatuhkan sanksi drop out tersebut.

"Akan tetapi, untuk langsung mengeluarkan siswa, kekhawatiran saya itu malah justru membuat anak-anak merasa misalnya kehilangan masa depan, karena itu juga menciptakan trauma baru bagi siswa," bebernya.

Kejadian ini kata Prof Arismunandar patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi dalam tata kelola pendidikan di Sulsel, terutama dalam penanganan masalah yang melibatkan siswa sebagai peserta didik dan guru.

Dalam pandangan Prof Arismunandar, aksi R yang mengacungkan jari tengah ke guru, serta temannya, N yang merekam, harus diidentifikasi terlebih dahulu, apakah dilakukan secara spontan, atau memang bagian dari perilaku negatif kedua siswi tersebut.

"Apakah itu gejalanya bersifat perilaku permanen atau perilaku sementara saja," kata dia lagi.

Normalnya ketika siswa melakukan tindakan yang dinilai melanggar, termasuk seperti yang dilakukan R dan N, ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh.

"Misalnya, siswa itu minta maaf kepada guru. Kedua, kalau bandel atau sering melakukan seperti itu, maka bisa ditangani oleh guru bimbingan konseling. Kalau permanen bisa ditangani secara profesional oleh guru-guru bimbingan konseling," beber dia.

Kemudian penjatuhan sanksi yang tahapannya bertingkat, seperti peringatan lisan dan tertulis, skorsing, dan paling terakhir adalah DO. Sanksi itu sebagai efek jerah, agar tidak berulang, pun tidak menular ke siswa yang lain.

"Harus (juga) dipanggil orang tuanya. Sekolah harus memanggil orang tua untuk menyampaikan hal itu. Boleh jadi perilaku seperti ini adalah juga bagian ada kontribusinya di lingkungan keluarga karena kurang pengawasan anak-anak itu," sambung Prof Arismunandar.

Oleh karena itu, Prof Arismunandar mengingatkan kepada semua elemen pendidikan, agar senantiasa meningkatkan pendidikan karakter kepada siswa di masa depan. Sehingga, kejadian serupa tidak terulang.

"Bukan hanya sekolah saja tapi lingkungan rumah tangga, jadi saya kira yang pertama yakni diingatkan kepada orang tua siswa yang bersangkutan dan semua orang tua juga. Boleh jadi sikap-sikap seperti itu bukan hanya sekali saja karena sikap, karakter, adab itu dari keseharian, karena ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Boleh jadi anak-anak mendapat stimulasi lingkungan kurang bagus, sehingga memunculkan perilaku-perilaku yang tidak elok di dalam lingkungan sekolah itu," ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) itu menyampaikan bahwa peran guru-guru di sekolah sangat dibutuhkan, terutama guru yang berkaitan dengan pendidikan karakter.

"Ini juga berkaitan dengan norma-norma lingkungan sekolah, seperti tata tertib sekolah. Jangan sampai tata tertib sekolah belum mencakup perilaku-perilaku seperti itu. Oleh siswa dianggap itu di antara mereka itu biasa, tapi kan kepada gurunya itu sangat tidak wajar dilakukan oleh siswa," jelas Arismunandar.

Sebagai informasi, kejadian itu direkam pada 30 Juli 2025 dan secara cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Belakangan, baik R dan N pun disanksi DO oleh sekolah. Informasi terbaru, kedua siswa tersebut telah mendapatkan sekolah yang bersedia menerima mereka.