Hasil Kajian Refleksi Akhir Tahun, Pemerataan Pendidikan di Sulsel Belum Optimal

MAKASSAR - Dewan Pendidikan Sulsel menggelar Refleksi Akhir Tahun yang menyoroti potret pendidikan sepanjang 2024. Acara dikemas dalam bentuk diskusi bersama awak media di Kopi Dg Sija Mapala Satu Sembilan, Makassar pada Senin (30/12/2024).

Hasilnya, pemerataan pendidikan di Sulsel disebut belum optimal. Hal ini menjadi satu dari tiga kesimpulan dalam hasil kajian dan evaluasi Dewan Pendidikan Sulsel.

"Ditinjau dari aspek pemerataan pendidikan Angka Partisipasi Kasar APK TK/RA, APK/APM perguruan tinggi, dan anak tidak sekolah, dapat disimpulkan bahwa capaian pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan belum optimal," kata Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Aris Munandar.

APK adalah persentase jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) dibandingkan dengan jumlah anak usia 3-6 tahun yang seharusnya bersekolah.

Sulsel berada di peringkat 21 dibandingkan dengan provinsi lain pada tahun 2024. Pada tiga tahun terakhir, APK TK/RA Sulsel yakni 31,18 (2022), kemudian naik 31,58 (2023) dan turun lagi 31,41 (2024).

Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi (PT) adalah persentase jumlah mahasiswa di perguruan tinggi dibandingkan total penduduk usia yang sesuai untuk pendidikan tinggi.

Sulsel berada di peringkat 6 dibandingkan dengan provinsi lain pada tahun 2024. Pada tiga tahun terakhir, APM PT Sulsel terus menurun yakni 30,79 (2022), kemudian 30,41 (2023) dan 29,45 (2024).

Anak Tidak Sekolah (ATS) merujuk pada anak usia 7-18 tahun yang tidak terdaftar dalam pendidikan formal, baik itu yang putus sekolah, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau belum pernah bersekolah.

Peringkat nasional ATS Sulsel 2024 yakni 7-12 tahun dan 13-15 tahun sama-sama berada di ranking 12, sedangkan 16-18 tahun di rangking 14.



Dua kesimpulan hasil kajian Dewan Pendidikan Sulsel ialah dilihat dari berbagai indikator mutu pendidikan (IPM, literasi dan numerasi, akreditasi sekolah/madrasah, angka pengangguran lulusan SMK dan diploma, disimpulkan bahwa capaian mutu pendidikan di Sulawesi Selatan belum optimal sehingga masih perlu upaya-upaya peningkatan secara signifikan.

"Terdapat berbagai isu-isu terkini dan kerap berulang dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan yang perlu mendapatkan penanganan serius dari semua pihak terkait sehingga peristiwa-peristiwa negatif tersebut tidak berulang," ujar Prof Aris Munandar.

Dewan Pendidikan Sulsel juga memberikan enam rekomendasi hasil Refleksi Akhir Tahun potret Pendidikan 2024. Pertama ialah kepada pemimpin pemerintah yang baru terpilih baik di tingkat provinsi Sulsel maupun tingkat kabupaten/kota agar memberikan prioritas program pendidikan pada peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan, seperti peningkatan literasi/numerasi, akreditasi, peningkatan APK/APM TK dan perguruan tinggi, dan penanganan anak tidak sekolah.

Kedua, Pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa perlu mengalokasikan lebih banyak beasiswa bagi penduduk tidak mampu yang akan melanjutkan pendidikan ke PT.

Ketiga, Kepala sekolah perlu memprioritaskan peningkatan mutu Pendidikan melalui penguatan pembelajaran literasi dan numerasi pada semua satuan pendidikan dan peningkatan akreditasi sekolah.

Keempat, Kepala SMK/Direktur Politeknik perlu meningkatkan pembelajaran berbasis industri dan dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja lulusan.

Kelima, Kepada kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan
pendidikan formal perlu meningkatkan peran dalam pelaksanaan Program
Paket A, Paket B, dan Paket C dalam mengatasi anak tidak sekolah.

Keenam, perlu koordinasi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan
dalam mengatasi isu-isu dan kasus-kasus negatif dalam dunia pendidikan.

Hadir Sekretaris Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Hasnawi Haris dan para anggota Dewan Pendidikan Sulsel diantaranya Prof Mansur Razak, Prof Dr Nurdin Noni, Irman Yasin Limpo, Drs Kadir Halid, Dr Ir Hj Nurfadjeri, Dr H Moh Natsir Djalal, Dr H Mulyono Cacok dan Drs H Muh. Amin Thalib MPd.