Tekankan Disiplin dan Etika Pegawai dalam Mendukung Pelayanan Publik

Sabtu, 04 Okt 2025 09:57
Tekankan Disiplin dan Etika Pegawai dalam Mendukung Pelayanan Publik
Comment
Share
MAKASSAR - Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Meydi Zulqadri, menekankan pentingnya disiplin dan etika pegawai dalam mendukung peningkatan pelayanan publik.

Hal ini disampaikannya dalam arahannya secara virtual, Jumat (3/10/2025) kepada jajaran, sebagai bagian dari implementasi kode etik dan perilaku aparatur sipil negara.

Menurutnya, perilaku tertib dan konsisten menjadi salah satu indikator profesionalisme pegawai. “Disiplin dan etika bukan sekadar aturan, tetapi nilai dasar yang mencerminkan integritas aparatur serta berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan,” ungkap Meydi.

Selain itu, ia juga menyinggung manajemen talenta pegawai yang harus dikelola dengan baik agar setiap individu memiliki kesempatan berkembang sesuai potensi.

Meydi juga memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran dalam melaksanakan tugas, sekaligus mengingatkan pentingnya memperkuat sense of belonging di antara pegawai. “Rasa memiliki terhadap organisasi akan memunculkan semangat bekerja lebih baik dan konsisten dalam memberikan pelayanan,” tambahnya.

Tidak hanya menekankan aspek sumber daya manusia, Meydi juga mengingatkan agar sarana dan prasarana kantor yang semakin ditingkatkan dapat dijaga bersama. Ia mendorong seluruh pegawai untuk bekerja sama, saling mengingatkan, dan merawat fasilitas agar tetap nyaman digunakan, baik oleh pegawai maupun pengunjung.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan arahan agar seluruh jajaran terus meningkatkan kedisiplinan dan menjaga etika kerja.

“Integritas ASN tercermin dari kedisiplinan dan etika yang ditunjukkan dalam setiap tugas. Semangat kebersamaan dan kepedulian akan membawa kita pada pelayanan yang lebih prima, serta mengantarkan Kanwil Kemenkum Sulsel meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tegasnya.
(GUS)
Berita Terkait
Diskusi Strategi Kebijakan Ulas Urgensi Partisipasi Publik dalam Penyusunan Produk Hukum
News
Diskusi Strategi Kebijakan Ulas Urgensi Partisipasi Publik dalam Penyusunan Produk Hukum
Urgensi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah menjadi fokus utama dalam Diskusi Strategi Kebijakan Evaluasi Dampak Kebijakan
Selasa, 08 Sep 2026 18:43
Kopi Arabika Kahayya Sulsel Diperkenalkan di Kantor Paten Denmark
News
Kopi Arabika Kahayya Sulsel Diperkenalkan di Kantor Paten Denmark
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memperkenalkan Kopi Arabika Kahayya, produk Indikasi Geografis kebanggaan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam kunjungan lapangan ke Danish Patent and Trademark Office (
Selasa, 08 Sep 2026 06:36
Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Coaching Penguatan Manajemen ASN
News
Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Coaching Penguatan Manajemen ASN
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Coaching Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Senin (7/9/2026).
Senin, 07 Sep 2026 21:22
Andi Basmal Imbau Pedomani Arahan Sekjen Mengenai Pengelolaan BMN
News
Andi Basmal Imbau Pedomani Arahan Sekjen Mengenai Pengelolaan BMN
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengimbau seluruh jajaran untuk memedomani arahan Sekretaris Jenderal Kemenkum terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa (PBJ).
Minggu, 06 Sep 2026 22:06
Kemenkum Sulsel Ikuti Forum PASTI Ada Solusi, Perkuat Pelayanan Publik yang Responsif
News
Kemenkum Sulsel Ikuti Forum PASTI Ada Solusi, Perkuat Pelayanan Publik yang Responsif
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti secara virtual Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas
Sabtu, 05 Sep 2026 10:00
Berita Terbaru