Rilis Survei: Mentan Amran dan Menkeu Purbaya Jadi Menteri Paling Memuaskan Publik

Senin, 20 Okt 2025 09:22
Rilis Survei: Mentan Amran dan Menkeu Purbaya Jadi Menteri Paling Memuaskan Publik
Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS), Arman Salam. Foto: Istimewa
Comment
Share
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa masuk dalam divisi I yang 'menjuarai' tingkat kepuasan publik tertinggi atas kinerjanya dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua menteri non parpol tersebut dipersepsi mayoritas publik memiliki kinerja sangat puas dan cukup puas paling tinggi. Yaitu, Menteri Amran Sulaiman 83,6% dan Menteri Purbaya Sadewa 82,8%.

Demikian temuan data survei yang disampaikan Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam kepada pers di Jakarta, Senin (20/10/2025). Survei dilakukan dari tanggal 11 – 16 Oktober 2025 di 6 propinsi se-Pulau Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur.

"Terkait alasan memilih 6 wilayah se-Pulau, karena jumlah penduduk di wilayah ini sudah mencerminkan 70% pemilih nasional. Sehingga, pemenang Pilpres di Pulau Jawa sudah bisa dipastikan akan menjadi pemenang Pilpres nasional," katanya.

Survei menggunakan metode standar, Multistage Random Sampling, jumlah Responden awal 800 orang yang diwawancara secara tatap muka langsung, dengan Margin of Error plus minus 3,47%.

Arman menjelaskan, karena banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang harus dipotret, hasil survei tersebut dikelompokan menjadi 4 divisi tingkat kepuasan publik. Pertama, divisi I yang meraih angka kepuasan diatas 80%, divisi II yang dibawah 80%, divisi III yang memiliki tingkat kepuasan dibawah 70% dan divisi IV kepuasan dibawah 60%.

“Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

Dibawahnya, Arman melanjutkan, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

"Selebihnya, ada juga para menteri yang tingkat kepuasaannya dibawah 50% seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 49,7%, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 44,1% dan Menteri HAM Natalius Pigai 32,4%," ungkapnya.

Saat ditanya apa saja yang membuat dua menteri, Amran dan Purbaya masuk dalam kategori divisi I, Arman menjelaskan, dari analisis kualitatif yang diperolehnya, salah satunya karena kedua menteri itu dipersepsi positif sebagai menteri yang tegas, berani, jujur, bersih dan anti korupsi.

“Itu data kualitatif yang kami peroleh, bahwa diantara alasan paling menonjol karena kedua menteri itu dianggap bersih, berani, jujur dan tegas sebagai modal utama berhasil atau tidaknya kerja seorang menteri. Misalnya, Pak Amran tercitrakan sebagai mister clean,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, Amran juga dipersepsi mayoritas publik sebagai menteri yang berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satunya dengan kebijakan tak lagi impor beras.

Begitu juga, lanjut Arman, dengan Purbaya Sadewa yang dalam analisisnya, memiliki gebrakan fenomenal. Meskipun baru menjabat dan belum sampai satu tahun, Purbaya dianggap sudah mengundang perhatian sekaligus harapan publik. Dua figur tersebut, Amran dan Purbaya, sudah melesat menjadi magnet publik yang dirindukan.

“Kedua menteri itu memang tampil dan hadir pada momen yang tepat pada saat mayoritas publik hari ini sedang merindukan sosok pejabat yang bersih, ditengah berbagai temuan praktik mega korupsi triliunan. Nah, mereka tampil seperti menjawab kerinduan dan harapan publik tersebut,” ungkapnya.

Meskipun, menurut Arman, kedua menteri tersebut masih harus diuji oleh waktu, seberapa kuat mereka bertahan dengan citra tersebut. Jika dalam sisa kurang lebih 3 tahun kedepan mereka mampu menjaga citra tersebut dengan kinerja yang nyata, bukan mustahil pada saatnya akan menjadi the next leader yang mewarnai kontestasi pada 2029.

Arman mengakui, problem Amran dan Purbaya adalah tingkat pengenalan yang masih belum ideal dibanding dengan para menteri lainnya. Menteri Amran misalnya, baru dominan dikenal di segmen petani dan menengah atas. Tapi pada segmen yang lebih besar seperti milenial dan segmen grassroot lainnya masih belum dikenal.

Sebagai figur, jelas Arman, Menteri Purbaya dan Menteri Amran sudah masuk dalam kategori moncer. Meskipun, yang ideal itu, antara tingkat pengenalan dan kesukaan berbanding lurus.

“Yang terjadi dengan Pak Amran dan Pak Purbaya, keduanya memiliki tingkat pengenalan yang masih belum ideal, sekitar 51%. Tapi tingkat kesukaannya cukup tinggi, diatas 80%. Kalau di Pilkada atau di Pilpres, biasanya masuk dalam kategori 'Barang Bagus' untuk dipilih," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Berita Terbaru