ASN Kemenkum Sulsel Didorong Wujudkan Integritas Penguatan Karakter dan Kesadaran Diri

MAKASSAR - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) didorong untuk memperkuat budaya integritas dan karakter personal sebagai fondasi utama penyelenggaraan pelayanan publik yang beretika, transparan, dan profesional.

Dorongan tersebut sejalan dengan kegiatan Talkshow Interaktif Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum bertajuk “Pembangunan Personal Character Berintegritas untuk Penguatan Pelayanan Publik: Strategi Teknis dalam Pendekatan Psikologis”, yang digelar pada Senin (29/10) secara luring dan daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kemenkum, termasuk ASN Kanwil Kemenkum Sulsel yang turut berpartisipasi secara aktif.

Dalam sambutan pembuka, panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Disampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sistem, regulasi, maupun digitalisasi, tetapi sangat ditentukan oleh karakter dan integritas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Baroto, dalam paparannya menegaskan bahwa penyimpangan dalam pelayanan publik kerap kali berakar pada lemahnya moral dan karakter aparatur.

“Banyak pelanggaran bukan disebabkan lemahnya aturan, tapi perilaku dan integritas SDM. Sistem dapat dibuat seketat apa pun, namun jika karakternya lemah, potensi penyimpangan tetap ada,” ujar Baroto.

Ia menjelaskan bahwa data internal menunjukkan sekitar 70% kasus korupsi melibatkan aparatur negara. Karena itu, Inspektorat Jenderal mendorong penguatan integritas melalui internalisasi nilai, keteladanan pimpinan, pengawasan berbasis risiko, penegakan disiplin yang transparan, serta digitalisasi proses pembinaan dan pengawasan.

“Integritas tidak cukup melalui aturan. Harus menyentuh sisi personal dan psikologis pegawai agar menjadi karakter, bukan sekadar slogan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, Fajar Sulaeman Taman, menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai standar karakter ASN. Ia menjelaskan bahwa profesionalitas dimulai dari hal-hal sederhana seperti kerapian, sopan santun, komunikasi yang baik, hingga responsivitas terhadap pelayanan publik.

“Bekerja dengan baik bukan untuk dilihat, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Kami mendorong proses pembinaan, penilaian, mutasi, dan promosi pegawai semakin objektif melalui sistem digital yang transparan,” tutur Fajar.

Adapun Psikolog Klinis, Shirley Oktavia, menambahkan bahwa integritas harus dipahami sebagai identitas moral pribadi setiap pegawai.

“Integritas adalah keselarasan antara yang diyakini, dikatakan, dan dilakukan. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi karakter personal yang jujur dan bertanggung jawab dalam setiap situasi, baik pribadi maupun profesional,” jelasnya.

Sesi interaktif yang dipandu Shirley juga menghadirkan simulasi kasus dilema integritas. Peserta, termasuk ASN dari Kanwil Kemenkum Sulsel, diajak untuk berdiskusi dan menentukan langkah etis dalam berbagai situasi kerja nyata. Proses diskusi berlangsung aktif baik dari peserta luring maupun daring, mencerminkan semangat reflektif dan komitmen bersama untuk memperkuat budaya integritas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menilai kegiatan ini sangat relevan dalam membangun karakter ASN yang beretika dan berorientasi pelayanan publik.

“Integritas tidak lahir secara instan, tetapi tumbuh dari kesadaran diri dan kebiasaan yang dibangun setiap hari. ASN harus mampu menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menjaga amanah, serta menunjukkan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan,” ujar Andi Basmal.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus memperkuat pembinaan karakter ASN melalui pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

“Budaya integritas harus menjadi DNA organisasi. Melalui keteladanan, pembinaan, dan kesadaran moral, kita dapat menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga beretika dan berkeadilan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN Kemenkum Sulsel semakin memahami bahwa integritas bukan sekadar kewajiban formal, melainkan identitas profesional yang harus diwujudkan melalui kesadaran diri, karakter kuat, dan komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.