UPRI Gelar Kuliah Pakar, Jawab Tantangan SDH untuk Pemberdayaan Masyarakat Marjinal

MAKASSAR - Fakultas Kesehatan (Fakes) Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), menggelar kegiatan Kuliah Pakar dengan menghadirkan Ketua Komite Akreditasi Bidang Kesmas LAMPTKes, Dr Ridwan Mochtar Thaha.

Kuliah yang mengangkat tema "Sosial Determinants of Health (SDH) dalam Intervensi Pemberdayaan Masyarakat Marjinal" ini diikuti oleh para civitas akademik serta mahasiswa program studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakes UPRI.

Kegiatan diawali dengan penyampaian oleh Rektor UPRI, Dr Darwis Nur Tinri yang bertindak sebagai keynote speaker sekaligus membuka Kuliah Pakar yang berlangsung di ruang rektor, Kamis (11/12/2025).

Dalam penyampaiannya, Rektor menekankan bahwa Kuliah Pakar ini sangat penting karena dapat menjawab tantangan untuk menghubungkan masyarakat marjinal dengan hak fundamentalnya yaitu hidup sehat dan bermartabat.

"Ini akan membantu kita menjawab berbagai tantangan dalam dunia kesehatan yang sangat kompleks. Untuk itu kita berterima kasih kepada Dekan Fakes UPRI, Erni Kadir yang telah mengagas kegiatan luar biasa seperti ini," ujarnya.

Dekan Fakes UPRI, Erni Kadir menjelaskan, pemberdayaan masyarakat berbasis SDH menjadi pendekatan yang penting untuk menciptakan intervensi kesehatan yang berkelanjutan, efektif, dan kontekstual.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan peningkatan kapasitas dosen dan peneliti dalam memahami konsep, model analisis, serta strategi intervensi praktis terkait isu tersebut.

"Program ini bertujuan memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen melalui pemahaman dan aplikasi Social Determinants of Health (SDH) dalam intervensi pemberdayaan masyarakat marginal dengan menghadirkan narasumber dari FKM UNHAS," ucapnya.

Selaku narasumber, Ridwan Mochtar Thaha mengemukakan terkait pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Dimana semua berbasis kuratif dan tidak menyelesaikan masalah.

"Karena itu pada 2018 WHO menemukan resolusi besar SDH menjadi penting terutama karena melibatkan sosial budaya, ekonomi dan politik dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan," bebernya.

Dalam paparannya, lanjut Ridwan, menjelaskan berbagai hal penting, mulai dari konsep kesehatan dan kesejahteraan, serta tanggung jawab negara untuk menjaga kesehatan penduduknya.

Kemudian bagaimana mengidentifikasi faktor sosial ekonomi, biologis dan perilaku yang mempengaruhi kesehatan sebagai determinan sosialnya, serta model pemberdayaan untuk intervensi perubahan SDH.

Bicara soal konsep kesehatan dan kesejahteraan, Ridwan menyebut, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.

"Kesehatan adalah hak individu dan isu keadilan sosial kesehatan juga merupakan barang milik publik," jelasnya.

"Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi melalui penyediaan langkah-langkah kesehatan dan sosial yang memadai," kata dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Hasanuddin Makassar ini.