Kemenkum Sulsel Instrusikan Jajaran Perkuat Integritas dan Pengawasan
Selasa, 16 Des 2025 12:16
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo. Foto: Istimewa
JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), menginstruksikan jajarannya di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk melaksanakan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pesan serta arahan Inspektur Jenderal Kementerian HuHukum
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12/2025).
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo menyampaikan empat poin penting yang menjadi fokus dan instruksi bagi seluruh Insan Pengayoman.
Pertama, apresiasi dan ucapan terima kasih atas sinergi serta kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas. Kedua, peningkatan efektivitas penerapan pengendalian internal serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan secara berjenjang di setiap unit kerja.
Poin ketiga menekankan percepatan penyelesaian seluruh temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara poin keempat adalah penguatan budaya integritas di lingkungan kerja yang dibarengi dengan upaya pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menegaskan bahwa arahan Inspektur Jenderal tersebut harus menjadi pedoman dan komitmen bersama seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
"Pengendalian kinerja yang efektif dan pengawasan yang kuat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Andi Basmal.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan arahan senada kepada seluruh pegawai agar menjadikan pengendalian kinerja dan pengawasan internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi, ketepatan pelaporan, serta komitmen bersama dalam menindaklanjuti setiap temuan pengawasan secara cepat dan akuntabel.
Menurut Meydi, penguatan budaya integritas harus dimulai dari kesadaran individu dan didukung oleh sistem kerja yang transparan dan terukur. “Seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga integritas, mematuhi aturan, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran di lingkungan kerja,” ujarnya.
Melalui implementasi arahan tersebut secara konsisten, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas demi mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12/2025).
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo menyampaikan empat poin penting yang menjadi fokus dan instruksi bagi seluruh Insan Pengayoman.
Pertama, apresiasi dan ucapan terima kasih atas sinergi serta kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas. Kedua, peningkatan efektivitas penerapan pengendalian internal serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan secara berjenjang di setiap unit kerja.
Poin ketiga menekankan percepatan penyelesaian seluruh temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara poin keempat adalah penguatan budaya integritas di lingkungan kerja yang dibarengi dengan upaya pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menegaskan bahwa arahan Inspektur Jenderal tersebut harus menjadi pedoman dan komitmen bersama seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
"Pengendalian kinerja yang efektif dan pengawasan yang kuat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Andi Basmal.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan arahan senada kepada seluruh pegawai agar menjadikan pengendalian kinerja dan pengawasan internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi, ketepatan pelaporan, serta komitmen bersama dalam menindaklanjuti setiap temuan pengawasan secara cepat dan akuntabel.
Menurut Meydi, penguatan budaya integritas harus dimulai dari kesadaran individu dan didukung oleh sistem kerja yang transparan dan terukur. “Seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga integritas, mematuhi aturan, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran di lingkungan kerja,” ujarnya.
Melalui implementasi arahan tersebut secara konsisten, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas demi mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
News
Penyuluhan Hukum Terkait Arah Baru Pidana Melalui KUHP Baru
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar penyuluhan hukum bertema "Arah Baru Pidana Indonesia" berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Sabtu, 29 Nov 2025 20:57
News
Uji Kompetensi Perancang Peraturan Langkah Nyata Tingkatkan Kualitas SDM Hukum
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi bukti nyata komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Kamis, 13 Nov 2025 14:26
News
Dukung Arahan Menkum RI Terkait Penguatan Layanan Posbankum
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap arahan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, terkait penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
Kamis, 06 Nov 2025 17:33
News
Kembangkan Sistem Penerimaan Royalti Musik Berbasis Digital Agar Lebih Transparan
Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum), bakal mengembangkan pengelolaan royalti musik berbasis digital agar bisa lebih transparan.
Rabu, 08 Okt 2025 18:13
Sulsel
Imam Fauzan Jabat Sekjen PPP, Langsung Terima SK dari Kemenkum
PPP dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono hasil Muktamar X akhirnya mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
Kamis, 02 Okt 2025 15:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gardu Garuda Season 5 Palopo, Asmo Sulsel Hadirkan Turnamen Domino & Mini Launching Scoopy
2
Pemkot Makassar dan Bank Mandiri Bahas Penataan Kawasan Karebosi Jadi Livin Land
3
DLH Makassar Pilih Motor Listrik Tyranno sebagai Randis, Langsung Borong 38 Unit
4
Hotel Mercure Makassar Gelar Christmas Light Bersama Panti Asuhan
5
Festival Daur Bumi: Menutup Tahun, Membuka Perjalanan Baru Persampahan Kota Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gardu Garuda Season 5 Palopo, Asmo Sulsel Hadirkan Turnamen Domino & Mini Launching Scoopy
2
Pemkot Makassar dan Bank Mandiri Bahas Penataan Kawasan Karebosi Jadi Livin Land
3
DLH Makassar Pilih Motor Listrik Tyranno sebagai Randis, Langsung Borong 38 Unit
4
Hotel Mercure Makassar Gelar Christmas Light Bersama Panti Asuhan
5
Festival Daur Bumi: Menutup Tahun, Membuka Perjalanan Baru Persampahan Kota Makassar