Kakanwil Kemenkum Sulsel Terlibat Aktif Susun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal terlibat aktif dalam rapat pembahasan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kementerian Hukum, Selasa Malam (16/12).

Pada kesempatan itu Kakanwil Kemenkum Sulsel bersama Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati menjadi peserta rapat pada Komisi 5 yang berfokus pada bidang Pembinaan Hukum.

Pembahasan ini sendiri merupakan bagian dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Kemayoran Jakarta.

Ada 14 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang didiskusikan dalam forum tersebut, antara lain terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum, meningkatnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat Indonesia dan meningkatnya tingkat kepatuhan hukum lembaga hukum.

Kemudian, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatnya kualitas analisis dan evaluasi hukum serta meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Termasuk, meningkatnya efektivitas layanan bantuan hukum litigasi meningkatnya kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum meningkatnya ketersediaan Pos Bantuan Hukum di daerah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat.serta meningkatnya kualitas pembinaan hukum nasional.

Terakhir, terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan serta meningkatnya kinerja kelembagaan di bidang pembinaan hukum.

Pembahasan kali ini menentukan Indikator Kinerja Utama, target, periode, Rencana Aksi, data dukung dan penanggungjawab sasaran program.

Selain Kakanwil, Kepala Divisi dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum Sulsel juga terlibat dalam pembahasan serupa dengan bidang yang berbeda.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot bergabung di Komisi 2, yang membahas bidang Administrasi Hukum Umum. Sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Medy Zulqadri dan Kepala BHP Makassar Oriza masuk ke Komisi 6, yang membahas bidang Pelaksana Teknis.