Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Panel Hasil Pembahasan Komisi

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), para Kepala Divisi, hingga Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TUM) mengikuti kegiatan Panel Hasil Pembahasan Komisi yang membahas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rabu (17/12).

Dalam panel yang merupakan rangkaian Rakordal Kemenkum tersebut, masing-masing ketua komisi memaparkan hasil pembahasan rapat komisi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diampu.

Adapun komisi yang menyampaikan paparan meliputi Komisi I Dukungan Manajemen, Komisi II Administrasi Hukum Umum, Komisi III Kekayaan Intelektual, Komisi IV Peraturan Perundang-undangan, Komisi V Pembinaan Hukum, serta Komisi VI Pelaksana Teknis. Paparan ini menjadi gambaran awal arah kebijakan dan langkah strategis yang akan dijalankan pada tahun 2026.

Kakanwil Kemenkum Sulsel menegaskan bahwa panel hasil pembahasan komisi ini merupakan tahapan penting dalam memastikan seluruh rencana aksi disusun secara terukur dan selaras dengan target kinerja kementerian.

“Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 harus menjadi pedoman kerja kita yang realistis, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen bersama serta sinergi lintas bidang dalam pelaksanaannya,” ujar Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil berharap hasil pembahasan komisi ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi langkah operasional yang konkret di masing-masing unit kerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan panel hasil pembahasan ini ditutup oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indradi, yang menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi aktif seluruh peserta.

Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan target kinerja yang telah dirumuskan, diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang berkelanjutan ke depan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel diharapkan mampu menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara komprehensif sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan berkelanjutan.