Samsat Jeneponto Klarifikasi Keluhan Selisih Nominal Pajak di Aplikasi dan Kasir

JENEPONTO - Kepala Unit Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Cabang Jeneponto (Samsat Jeneponto), Syamsiar Sanusi, memberikan klarifikasi terkait keluhan warga soal perbedaan nominal pembayaran pajak kendaraan bermotor antara aplikasi dan kasir di Samsat Jeneponto.

Syamsiar menjelaskan, nominal yang muncul di aplikasi merupakan estimasi pokok pajak atau informasi awal, sementara saat pembayaran di kasir jumlah tersebut disesuaikan dengan komponen lain seperti SWDKLLJ, denda keterlambatan, dan biaya administrasi jika ada.

”Perbedaan nominal pembayaran lewat aplikasi Bapenda Sulsel Mobile dan pembayaran di kasir itu memang menjadi polemik saat ini, kita bekerja by sistem, pemberitahuan pembayaran lewat aplikasi itu adalah informasi awal yang terkadang ada perbedaan pembayaran di kasir karena ada eror juga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perbedaan juga bisa terjadi karena pembaruan data aplikasi belum real time.

”Info kalau bapak itu ternyata kenapa berbeda karena saat dia bayar tanggal 5 Januari sudah masuk 2 hari jatuh tempo pembayaran pajaknya,” jelasnya.

Pihak Bapenda Sulsel dalam hal ini Samsat Jeneponto berkomitmen meningkatkan sosialisasi dan transparansi agar masyarakat tidak lagi bingung saat melakukan pembayaran pajak.

”Kita juga sudah lakukan sosialisasi di masyatakat terkait pembayaran pajak kendaraan,” imbuhnya.

Sebelumnya, warga sempat memprotes adanya selisih nominal pembayaran antara aplikasi dan kasir di Samsat Jeneponto.

Keluhan tersebut muncul setelah seorang warga wajib pajak mengaku terkejut saat melakukan pembayaran pajak kendaraan. Menurutnya, jumlah yang tercantum di aplikasi Samsat jauh lebih rendah dibandingkan dengan nominal yang diminta petugas kasir.

“Di aplikasi tertulis Rp3.646.430 sedangkan yang disuruh bayar di loket pembayaran sebesar Rp3.716.469, ada apa, begitu sampai di kasir justru bertambah. Tidak ada penjelasan rinci kenapa bisa berbeda,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menilai kondisi tersebut membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecurigaan. Warga berharap sistem digital yang digadang-gadang mempermudah justru tidak menciptakan masalah baru.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Mereka menilai kurangnya transparansi dalam rincian pembayaran pajak kendaraan membuat masyarakat merasa dirugikan. Terlebih, tidak semua warga memahami adanya komponen tambahan seperti denda, SWDKLLJ, atau biaya administrasi lainnya.

“Kalau memang ada tambahan biaya, seharusnya dijelaskan secara terbuka di aplikasi maupun di loket pembayaran. Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan,” kata warga.