Pakar Energi Unhas Dukung Langkah Pemerintah Kembangkan Energi Nuklir

MAKASSAR - Pemerintah Indonesia didukung untuk mengembangkan energi nuklir untuk mendorong ketahanan energi, demi mencapai swasembada energi di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Muhammad Bachtiar Nappu. Dirinya mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadlia untuk mengembangkan energi nuklir dalam negeri.

Dia menilai energi nuklir merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target transisi menuju energi bersih.

“Maka PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)modular dalam bentuk SMR (Small Modular Reactor) itu truly energy security for the future adalah PLTN, tapi dalam bentuk yang small,” kata Bachtiar dalam diskusi energi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/02/2026).

Menurut Bachtiar, Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium yang menjadi bahan baku dasar nuklir. Daerah yang memiliki sumber daya ini pun, kata dia, juga tersebar di banyak daerah seperti di Bangka Belitung, Kalimantan, bahkan di Mamuju. Oleh karena itu, teknologi SMR lebih cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel dibanding PLTN konvensional.

Reaktor modular ini kata dia, dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.

“Lebih baik dibangun yang small ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MW. Tapi kalau small, misalnya 50 MW,” ujar Bachtiar.

Sementara itu, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik M Kafrawy Saenong menilai kebijakan pemerintah mengembangkan energi nuklir merupakan bagian dari diversifikasi energi nasional yang harus didukung melalui tata kelola yang kuat dan keterlibatan banyak pihak. Ia menekankan, pengembangan nuklir perlu ditempatkan sebagai opsi energi masa depan yang realistis untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

“Energi nuklir adalah salah satu alternatif yang menjadi pilihan negara kita,” kata Kafrawy.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan aspek keselamatan dan riset menjadi prioritas utama agar pengembangan PLTN dapat diterima masyarakat. Kafrawy menilai pelibatan sains dan pengawasan ketat akan membuat energi nuklir menjadi pilihan yang wajar dan pantas untuk Indonesia menuju swasembada energi bersih. Selain itu, ia juga mendukung pemerintah memulai proses pengembangan PLTN di Kalimantan Barat yang notabene merupakan daerah yang kaya akan uranium.

"Kalau ini dijadikan lahan uji coba, dengan potensi yang ada di Kalimantan Barat, tentu ini sangat menjanjikan. Ini bisa menjadi model utama, lalu pengembangan selanjutnya untuk daerah-daerah terpencil. Karena nuklir bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi penyediaan bahan baku juga penting," ujarnya.

Dari sudut pandang ekonomi, Ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Syamsuri Rahim menilai pengembangan energi nuklir dapat mendorong pemerataan elektrifikasi yang efisien dan murah di daerah terpencil. Melalui elektrifikasi ini, kata dia, akan membuka ruang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini belum menikmati pasokan listrik memadai.

“Kalau energi sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, seluruh warga negara, maka ekonomi juga akan tumbuh,” kata Syamsuri.

Syamsuri menilai pembangunan PLTN juga harus dibarengi dengan pemetaan kebutuhan energi nasional yang berbasis data agar investasi besar di sektor ini benar-benar efektif dan berkelanjutan. Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah juga mengembangkan energi bersih mengikuti karakteristik daerah masing-masing dan tidak terpaku pada PLTN saja.

"Pemerintah memang harus punya program diversifikasi energi. Karena tidak semua kebutuhan energi bisa dipenuhi hanya dengan energi nuklir. Bisa saja ada beberapa daerah yang tidak sampai (infrastruktur PLTN)," pungkasnya.