Meity Rahmatia Desak Bongkar Jaringan Narkoba di Lapas Bollangi, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum
Selasa, 31 Mar 2026 17:38
Anggota DPR RI, Meity Rahmatia. Foto: Humas Fraksi PKS
JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Meity Rahmatia, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan integritasnya dan bekerja keras dalam memberantas jaringan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
Hal ini ia tegaskan setelah mendapat kabar penangkapan sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja yang dikaitkan dengan jaringan Lapas Narkotika di Bollangi, Kabupaten Gowa.
“Saya mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan agar bekerja serius. Bongkar jaringan ini. Seluruh petugas yang terbukti terkait dibina. Dan kalau tidak bisa lagi dibina, dipecat. Pemerintah harus menunjukkan sikap tegasnya dalam pemberantasan narkoba,” jelas Meity dari keterangan tertulisnya yang diterima Sindo Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat tim BNNK Toraja yang mencakup wilayah kerja Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Tim melakukan observasi lapangan selama empat hari, dimulai sejak Senin (23/3/2026) hingga Kamis (26/3/2026).
Dari tujuh orang yang diamankan, satu di antaranya berinisial K, seorang perempuan muda yang diketahui sebagai tenaga kontrak di kantor BPS Gereja Toraja. Ia diduga masuk dalam jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Sungguminasa atau Lapas Bollangi, Kabupaten Gowa. Dari hasil pengembangan, total orang yang ditahan kini sebanyak 10 orang.
Meity sangat menyayangkan adanya dugaan jaringan ini. Ia mengatakan masalah ini sebagai bahan evaluasi terhadap program zero narkoba dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Selain menyampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Sulsel, insyaallah saya akan membawa masalah ini ke rapat Komisi XIII dan berusaha menghadirkan kembali mitra-mitra terkait, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ungkapnya.
Menyusul kasus ini, sejumlah tuntutan kini muncul dari masyarakat, yaitu mendesak agar Kepala Lapas Bollangi dicopot. Sebagaimana beredar luas di platform media sosial yang di antaranya datang dari Ketua Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan, Muhammad Akbar. Ia dengan tegas mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian narkoba di Lapas Bollangi telah gagal, bahkan terkesan ditutupi.
“Jangan lagi ada upaya menutup-nutupi. Kejadian ini membuka tabir yang selama ini disembunyikan. Jika praktik seperti ini terus berulang, maka patut diduga ada pembiaran, atau bahkan sesuatu yang lebih sistematis di dalam,” tegasnya.
Aktivis itu bahkan menduga jaringan narkoba di Lapas Bollangi melibatkan orang lama. “Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkoba yang diduga tumbuh dari dalam lapas. Dan ini bukan pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk kemunduran serius dalam pemberantasan narkoba,” tukasnya.
Sejalan dengan Akbar, Meity juga mencurigai jaringan narkoba di Lapas Bollangi melibatkan banyak pihak, termasuk petugas dalam lapas karena nyaris tak terendus publik.
“Kalau tidak ada penangkapan pelaku penyalahgunaan di Tana Toraja itu, kasus ini tidak akan muncul ke publik. Saya bahkan yang pernah masuk ke lapas untuk melihat kondisi di sana seperti semuanya normal-normal saja. Ini akan jadi bahan catatan bagi saya,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Hal ini ia tegaskan setelah mendapat kabar penangkapan sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja yang dikaitkan dengan jaringan Lapas Narkotika di Bollangi, Kabupaten Gowa.
“Saya mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan agar bekerja serius. Bongkar jaringan ini. Seluruh petugas yang terbukti terkait dibina. Dan kalau tidak bisa lagi dibina, dipecat. Pemerintah harus menunjukkan sikap tegasnya dalam pemberantasan narkoba,” jelas Meity dari keterangan tertulisnya yang diterima Sindo Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat tim BNNK Toraja yang mencakup wilayah kerja Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Tim melakukan observasi lapangan selama empat hari, dimulai sejak Senin (23/3/2026) hingga Kamis (26/3/2026).
Dari tujuh orang yang diamankan, satu di antaranya berinisial K, seorang perempuan muda yang diketahui sebagai tenaga kontrak di kantor BPS Gereja Toraja. Ia diduga masuk dalam jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Sungguminasa atau Lapas Bollangi, Kabupaten Gowa. Dari hasil pengembangan, total orang yang ditahan kini sebanyak 10 orang.
Meity sangat menyayangkan adanya dugaan jaringan ini. Ia mengatakan masalah ini sebagai bahan evaluasi terhadap program zero narkoba dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Selain menyampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Sulsel, insyaallah saya akan membawa masalah ini ke rapat Komisi XIII dan berusaha menghadirkan kembali mitra-mitra terkait, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ungkapnya.
Menyusul kasus ini, sejumlah tuntutan kini muncul dari masyarakat, yaitu mendesak agar Kepala Lapas Bollangi dicopot. Sebagaimana beredar luas di platform media sosial yang di antaranya datang dari Ketua Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan, Muhammad Akbar. Ia dengan tegas mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian narkoba di Lapas Bollangi telah gagal, bahkan terkesan ditutupi.
“Jangan lagi ada upaya menutup-nutupi. Kejadian ini membuka tabir yang selama ini disembunyikan. Jika praktik seperti ini terus berulang, maka patut diduga ada pembiaran, atau bahkan sesuatu yang lebih sistematis di dalam,” tegasnya.
Aktivis itu bahkan menduga jaringan narkoba di Lapas Bollangi melibatkan orang lama. “Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkoba yang diduga tumbuh dari dalam lapas. Dan ini bukan pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk kemunduran serius dalam pemberantasan narkoba,” tukasnya.
Sejalan dengan Akbar, Meity juga mencurigai jaringan narkoba di Lapas Bollangi melibatkan banyak pihak, termasuk petugas dalam lapas karena nyaris tak terendus publik.
“Kalau tidak ada penangkapan pelaku penyalahgunaan di Tana Toraja itu, kasus ini tidak akan muncul ke publik. Saya bahkan yang pernah masuk ke lapas untuk melihat kondisi di sana seperti semuanya normal-normal saja. Ini akan jadi bahan catatan bagi saya,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
(UMI)
Berita Terkait
News
Komisi I DPR RI Desak Negara Bersikap, Usai Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, mengecam keras serangan Israel yang menewaskan seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon, serta melukai tiga prajurit lainnya.
Senin, 30 Mar 2026 15:17
News
Dari Tanah Suci, Nurdin Halid Ajak Masyarakat Syukuri Ramadan dan Sambut Idulfitri
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci bersama keluarga pada momentum Ramadan 1447 Hijriah.
Jum'at, 20 Mar 2026 13:44
News
Kunker Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, NH Dorong Kemandirian Industri Baja Nasional
Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Kamis (12/3/26) baru-baru ini.
Minggu, 15 Mar 2026 14:22
News
NH Sebut Penundaan Rapat Program Gerai Desa Agar Pembahasan Lebih Komperhensif
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid menyatakan rapat terkait pembangunan gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP) ditunda.
Kamis, 12 Mar 2026 18:33
News
TP Salurkan 5000 Paket Sembako Murah untuk Warga Parepare
Anggota DPR RI Komisi II, Taufan Pawe, membuka kegiatan "Pasar Murah oleh Taufan Pawe" dalam rangka Safari Ramadan 2026 di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Kamis (05/03/2026).
Kamis, 05 Mar 2026 19:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Program Tukar Tambah Dongkrak Penjualan New Veloz Hybrid EV
2
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
3
Pertamina Pastikan Stok Aman dan Distribusi BBM Optimal di Seluruh Wilayah Sulawesi
4
Bawaslu Sulsel Perketat Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan, Cegah Data Ganda
5
Listrik Padam di Kantor Pajak Jeneponto, Pelayanan Sempat Terganggu
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Program Tukar Tambah Dongkrak Penjualan New Veloz Hybrid EV
2
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
3
Pertamina Pastikan Stok Aman dan Distribusi BBM Optimal di Seluruh Wilayah Sulawesi
4
Bawaslu Sulsel Perketat Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan, Cegah Data Ganda
5
Listrik Padam di Kantor Pajak Jeneponto, Pelayanan Sempat Terganggu