Waka Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral
Rabu, 01 Apr 2026 19:15
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin agenda tersebut yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Foto: DPR RI
JAKARTA - Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk terkait capaian tahun 2025 serta rencana pengembangan usaha 2026.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid menyampaikan bahwa penguatan tata kelola perusahaan menjadi kunci agar pengelolaan sumber daya mineral, termasuk emas, dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain hilirisasi, pihaknya juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“Komisi VI DPR RI mendorong PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah Tbk untuk melakukan pengembangan produk hilir yang bernilai tambah besar secara selektif melalui strategi investasi yang tepat dan berbasis kelayakan ekonomi jangka panjang. Serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat," tutur Nurdin saat memimpin agenda tersebut yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Setali tiga uang, baginya, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme juga dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan komoditas tambang berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian negara. Terlebih, Komisi VI DPR juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam operasional perusahaan tambang.
Pun, ia mendukung perusahaan didorong tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan serta kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang. “Kami juga mendorong akselerasi penerapan operasi usaha secara berkelanjutan dengan lebih memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar," jelas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia pun menilai kemitraan dengan masyarakat dan penambang rakyat perlu diperkuat secara sistematis. Baginya, skema kemitraan formal dinilai penting agar aktivitas penambangan rakyat, termasuk yang berkaitan dengan emas, dapat terintegrasi dalam ekosistem industri yang legal dan terkelola dengan baik.
“Penguatan kemitraan dengan masyarakat dan penambang rakyat perlu diperkuat secara lebih sistematis melalui skema kemitraan formal. Termasuk melalui badan hukum korporasi, pembinaan teknis, serta akses legalitas, agar aktivitas penambangan rakyat berterangkum dengan keadaan ekosistem formal," pungkasnya.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid menyampaikan bahwa penguatan tata kelola perusahaan menjadi kunci agar pengelolaan sumber daya mineral, termasuk emas, dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain hilirisasi, pihaknya juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“Komisi VI DPR RI mendorong PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah Tbk untuk melakukan pengembangan produk hilir yang bernilai tambah besar secara selektif melalui strategi investasi yang tepat dan berbasis kelayakan ekonomi jangka panjang. Serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat," tutur Nurdin saat memimpin agenda tersebut yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Setali tiga uang, baginya, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme juga dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan komoditas tambang berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian negara. Terlebih, Komisi VI DPR juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam operasional perusahaan tambang.
Pun, ia mendukung perusahaan didorong tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan serta kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang. “Kami juga mendorong akselerasi penerapan operasi usaha secara berkelanjutan dengan lebih memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar," jelas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia pun menilai kemitraan dengan masyarakat dan penambang rakyat perlu diperkuat secara sistematis. Baginya, skema kemitraan formal dinilai penting agar aktivitas penambangan rakyat, termasuk yang berkaitan dengan emas, dapat terintegrasi dalam ekosistem industri yang legal dan terkelola dengan baik.
“Penguatan kemitraan dengan masyarakat dan penambang rakyat perlu diperkuat secara lebih sistematis melalui skema kemitraan formal. Termasuk melalui badan hukum korporasi, pembinaan teknis, serta akses legalitas, agar aktivitas penambangan rakyat berterangkum dengan keadaan ekosistem formal," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Ekbis
OJK dan DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Sinjai
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Senin, 26 Okt 2026 18:51
News
Unhas dan Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama Perkuat Riset dan Kebijakan
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Selasa, 20 Okt 2026 19:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
3
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
4
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
5
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
3
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
4
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
5
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas