Harmonisasi Rancangan Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kota Makassar

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan di Ruang Rapat Harmonisasi, Selasa (7/7/2026).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris DPRD Kota Makassar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Makassar, pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar selaku inisiator, Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar, tim penyusun naskah akademik, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.

Dalam pembahasan, pemrakarsa menjelaskan bahwa rancangan peraturan tersebut disusun untuk mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang seiring meningkatnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Makassar. Rancangan tersebut juga dimaksudkan mengatur lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat, objek dan subjek strategis, serta aspek perizinan yang dinilai belum terakomodasi secara optimal.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel kemudian memberikan sejumlah masukan terhadap substansi maupun teknik penyusunan regulasi. Di antaranya, perlunya mempertimbangkan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai media pengaturan, mengingat substansi pengendalian pemanfaatan ruang pada dasarnya merupakan materi muatan Perda RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Selain itu, tim harmonisasi juga menyarankan agar materi muatan yang belum terakomodasi dalam RTRW dapat diatur melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), melakukan harmonisasi dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, serta menyusun matriks perbandingan antara regulasi yang telah berlaku dengan rancangan yang diusulkan sebagai dasar kebutuhan pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, forum harmonisasi menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan. Keputusan tersebut diambil karena materi muatan pengendalian pemanfaatan ruang seharusnya diakomodasi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati, menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan forum penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta disusun sesuai kebutuhan pengaturan.

“Harmonisasi bertujuan menghasilkan regulasi yang efektif, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Karena itu, setiap masukan yang diberikan dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan implementatif,” ujar Heny.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.

Menurutnya, harmonisasi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan regulasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.