DPR dan Kementerian Agama Belum Sepakati Biaya Haji 2023
Luqman Zainuddin
Rabu, 15 Feb 2023 11:47
Ketua Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (tengah). Foto/dpr ri
JAKARTA - DPR RI dan Kementerian Agama belum mencapai kata sepakat terkait biaya haji 2023. Hal itu disebabkan adanya beberapa item pembiayaan haji yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan bahwa, dalam beberapa hal, sejatinya kedua pihak telah menemui kesepakatan.
"Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal," ungkap Marwan usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Selasa (14/2/2023) malam.
Sejauh ini kata dia, besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Sementara besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta. Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta.
Baca juga: Gubernur Sulsel Instruksikan BPBD Turun Evakuasi Warga Terdampak Banjir
“Kemudian Bipih yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta," katanya.
Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada 3 komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.
Marwan menyampaikan, dalam rapat kerja lanjutan hari ini akan ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Sebab, ada tiga item yang akan dibahas, yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair.
Marwan optimistis akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat terkait pelayanan jamaah haji. Dengan catatan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap di lokasi yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masyair.
Baca juga: Kelana Nusantara Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
“Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” katanya.
"Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” imbuh Marwan.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan bahwa, dalam beberapa hal, sejatinya kedua pihak telah menemui kesepakatan.
"Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal," ungkap Marwan usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Selasa (14/2/2023) malam.
Sejauh ini kata dia, besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Sementara besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta. Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta.
Baca juga: Gubernur Sulsel Instruksikan BPBD Turun Evakuasi Warga Terdampak Banjir
“Kemudian Bipih yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta," katanya.
Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada 3 komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.
Marwan menyampaikan, dalam rapat kerja lanjutan hari ini akan ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Sebab, ada tiga item yang akan dibahas, yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair.
Marwan optimistis akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat terkait pelayanan jamaah haji. Dengan catatan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap di lokasi yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masyair.
Baca juga: Kelana Nusantara Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
“Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” katanya.
"Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” imbuh Marwan.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Paket Fauzi-Ajie, Dua Kekuatan Besar Menyatu di Pilkada Luwu Utara
Pasangan Muhammad Fauzi-Ajie Saputra merepresentasikan dua kekuatan besar yang menyatu di Pilkada Luwu Utara 2024. Paket ini menjadi pendaftar keempat di KPU Luwu Utara.
Senin, 02 Sep 2024 15:37
News
Pemerintah Segera Undangkan Perubahan PKPU Pilkada
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), segera mengundangkan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada yang telah disetujui DPR.
Senin, 26 Agu 2024 05:50
News
Dewan Ma'had Aly Mahasantri As'adiyah Sengkang Temui Muhammad Aras di DPR RI
Anggota Komisi V Fraksi PPP DPR RI, Muhammad Aras menerima Dewan Ma'had Aly Mahasantri As'adiyah Sengkang di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (13/08/2024). Sebanyak 100 santri dan 3 dosen pendamping yang hadir dalam rombongan ini.
Rabu, 14 Agu 2024 10:35
Sulsel
Aji Aras Lakukan Peletakan Batu Pertama Masjid Griya Emerald Al Arasy
Presiden Direktur PT Emerald Indonesia, Muhammad Aras melakukan peletakan batu pertama masjid di Kompleks Griya Emerald di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada Senin (12/08/2024).
Senin, 12 Agu 2024 14:00
News
Pertamina Sulawesi Catat Konsumsi Avtur di Musim Haji 2024 Naik 51,4 Persen
Pertamina Patra Niaga Sulawesi mencatat konsumsi avtur untuk penerbangan haji 2024 meningkat sebesar 51,4 persen dibanding tahun lalu.
Senin, 05 Agu 2024 13:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei SSI, Hanya 5,19% Masyarakat Sangat Puas Kinerja Pemerintahan Budiman-Akbar
2
Tak Mau Diintervensi, Warga Desa Lonrong Totalitas Menangkan Uji-Sah di Bantaeng
3
Himpun 17 Organisasi, Rembuk Pemuda Gowa Dukung Aura-Irma di Pilkada 2024
4
KPU Soppeng Mantapkan Persiapan Kampanye dan LADK Pilkada 2024
5
Di Kota Kelahirannya, Fatmawati Rusdi Panen Dukungan Lintas Elemen Warga Parepare
6
PT Masmindo Dwi Area Klarifikasi Tuduhan Penyerobotan Lahan
7
Dipimpin Ust Das'ad Latif, Ribuan Warga Sholawat Bersama Appi-Aliyah