DPR dan Kementerian Agama Belum Sepakati Biaya Haji 2023
Rabu, 15 Feb 2023 11:47
Ketua Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (tengah). Foto/dpr ri
JAKARTA - DPR RI dan Kementerian Agama belum mencapai kata sepakat terkait biaya haji 2023. Hal itu disebabkan adanya beberapa item pembiayaan haji yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan bahwa, dalam beberapa hal, sejatinya kedua pihak telah menemui kesepakatan.
"Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal," ungkap Marwan usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Selasa (14/2/2023) malam.
Sejauh ini kata dia, besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Sementara besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta. Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta.
Baca juga: Gubernur Sulsel Instruksikan BPBD Turun Evakuasi Warga Terdampak Banjir
“Kemudian Bipih yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta," katanya.
Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada 3 komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.
Marwan menyampaikan, dalam rapat kerja lanjutan hari ini akan ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Sebab, ada tiga item yang akan dibahas, yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair.
Marwan optimistis akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat terkait pelayanan jamaah haji. Dengan catatan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap di lokasi yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masyair.
Baca juga: Kelana Nusantara Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
“Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” katanya.
"Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” imbuh Marwan.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan bahwa, dalam beberapa hal, sejatinya kedua pihak telah menemui kesepakatan.
"Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal," ungkap Marwan usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Selasa (14/2/2023) malam.
Sejauh ini kata dia, besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Sementara besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta. Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta.
Baca juga: Gubernur Sulsel Instruksikan BPBD Turun Evakuasi Warga Terdampak Banjir
“Kemudian Bipih yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta," katanya.
Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada 3 komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.
Marwan menyampaikan, dalam rapat kerja lanjutan hari ini akan ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Sebab, ada tiga item yang akan dibahas, yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair.
Marwan optimistis akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat terkait pelayanan jamaah haji. Dengan catatan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap di lokasi yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masyair.
Baca juga: Kelana Nusantara Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
“Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” katanya.
"Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” imbuh Marwan.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Jaga Kemabruran Haji, Bupati Gowa Ajak IPHI Jadi Teladan di Tengah Masyarakat
Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, mengajak seluruh masyarakat yang telah melaksanakan haji dan pengurus IPHI Kabupaten Gowa untuk menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai kemabruran haji.
Senin, 16 Nov 2026 17:53
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Biaya Pelunasan Haji 2027 Turun Jadi Rp27 Juta
Calon jemaah haji reguler 2027 di Kabupaten Maros hanya perlu menambahkan biaya pelunasan sebesar Rp27.005.700.
Sabtu, 14 Nov 2026 14:53
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Perkuat Digitalisasi UMKM, Netzme Hadirkan QRIS Hub di Makassar
3
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
4
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
5
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Perkuat Digitalisasi UMKM, Netzme Hadirkan QRIS Hub di Makassar
3
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
4
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
5
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen