Kasus Korupsi Outsourcing Balai Kereta Api Masuk Tahap II

MAROS - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan belanja jasa tenaga kerja (outsourcing) pada Balai Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA Sulsel) di Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dan 2023, diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Maros.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan terhadap Amana Gappa selaku Kepala Balai Kereta Api Sulsel,, Darly Akbarsyah P selaku Direktur PT FSI, dan Maria Christiani selaku Direktur PT CIS.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, I Ketut Sudiarta kepada wartawan, mengatakan, penyerahan ketiga tersangka dilakukan di dua lokasi berbeda.

Amana Gappa diserahkan di Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, pada senin (21/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara Darly Akbarsyah P dan Maria Christiani diserahkan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Dia mengatakan, Meski telah memasuki tahap II, ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan. Amana Gappa tidak ditahan karena saat ini berstatus sebagai narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung.

"Sementara Darly Akbarsyah P tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan jalan di RS Siloam. Kalau Maria Christiani tidak ditahan karena kooperatif setiap tahapan pemeriksaan,” katanya, Selasa (22/9/2026).

Adapun barang bukti yang diserahkan berupa dokumen terkait jasa tenaga kerja outsourcing serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Ketut menjelaskan, perkara tersebut ditargetkan telah dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu kurang dari 20 hari untuk selanjutnya memasuki tahap persidangan.

Terkait status ketiga tersangka yang tidak ditahan, Ketut mengakui kondisi tersebut berpotensi memengaruhi proses perkara.

Sementara mengenai mekanisme persidangan, termasuk kemungkinan digelar secara daring karena ketiga tersangka berada di lokasi berbeda, pihaknya masih melihat perkembangan.

Sebelumnya, penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik menjalani proses penyidikan secara intensif.

Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa sekitar 350 saksi dan tiga orang ahli.

Penyidik juga telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Dalam penyidikan, jaksa menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan belanja jasa tenaga kerja outsourcing pada BPKA Sulsel.

Di antaranya, metode pemilihan penyedia jasa tenaga kerja pada Tahun Anggaran 2022 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pembayaran upah tenaga kerja oleh PT FSI dan PT CIS disebut tidak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan BPKA Sulsel pada 2022 dan 2023.

Penyidik juga menemukan kedua perusahaan tersebut tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2022.

Sementara pada 2023, terdapat selisih jumlah pekerja yang tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial.

Tak hanya itu, penyidik menemukan adanya pembayaran di luar perjanjian kerja sama terkait biaya pelatihan dan perekrutan tenaga kerja.

Dalam proses tersebut juga ditemukan dugaan pertanggungjawaban fiktif.

Berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp5.485.804.801,66.