PLN UIP Sulawesi Perkuat Kepatuhan Penggunaan Kawasan Hutan di Sulteng

PALU - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mulai memproses evaluasi pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk dua proyek jaringan listrik di Sulawesi Tengah. Langkah ini dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi kehutanan.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Palu, yang membahas tahapan awal permohonan evaluasi pengembalian PPKH untuk proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Poso–Ampana dan SUTT 150 kV GI Luwuk–PLTMG Luwuk–GI Toili.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal sebelum tim melakukan pengecekan lapangan untuk memverifikasi kondisi aktual kawasan hutan yang telah digunakan. Hasil evaluasi dan verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengembalian PPKH kepada Kementerian Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Sulawesi, Henry Donald Mangatas Silaen, mengatakan proses tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan secara tertib dan bertanggung jawab.

“PLN berkomitmen menjalankan setiap tahapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengembalian PPKH menjadi bagian dari tertib administrasi sekaligus bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan penggunaan kawasan hutan dikelola secara akuntabel,” ujar Donald.

Menurut Donald, koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan BPKH Wilayah XVI diperlukan untuk memastikan setiap tahapan evaluasi berjalan sesuai prosedur.

“Kami mengapresiasi dukungan dan koordinasi yang telah terjalin. Melalui sinergi ini, kami berharap proses evaluasi hingga pengembalian PPKH dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan,” katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Susanto Wibowo, menyambut baik langkah PLN UIP Sulawesi dalam memproses pengembalian PPKH. Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi tahapan penting untuk menyamakan pemahaman sebelum verifikasi kondisi kawasan dilakukan.

“Kami menyambut baik langkah PLN UIP Sulawesi dalam memproses pengembalian PPKH ini. Rapat koordinasi menjadi tahapan penting untuk menyamakan pemahaman sebelum dilakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi aktual kawasan sesuai ketentuan teknis kehutanan,” ujar Susanto.

Tahapan selanjutnya mencakup pembentukan tim dan pengecekan lapangan. Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menindaklanjuti proses pengembalian PPKH sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui koordinasi lintas instansi, PLN UIP Sulawesi berupaya memastikan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Langkah ini sekaligus mendukung tata kelola kawasan hutan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.