Pemkab Bantaeng Susun RDTR Bissappu hingga Uluere, Dorong Kepastian Investasi

Kamis, 19 Nov 2026 16:26
Pemkab Bantaeng Susun RDTR Bissappu hingga Uluere, Dorong Kepastian Investasi
Pemkab Bantaeng melanjutkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk dua wilayah perencanaan melalui Focus Group Discussion (FGD) II. Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
Comment
Share
BANTAENG - Pemerintah Kabupaten Bantaeng melanjutkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk dua wilayah perencanaan melalui Focus Group Discussion (FGD) II. Pembahasan ini diarahkan untuk menghasilkan perencanaan ruang yang terintegrasi, sekaligus menjadi pedoman pembangunan dan pengembangan investasi daerah.

FGD II penyusunan RDTR Kecamatan Bissappu–Bantaeng–Eremerasa dan RDTR Kecamatan Sinoa–Uluere tersebut dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Muhammad Tafsir, di Ruang Rapat Hotel Kirei Bantaeng, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 20 November 2026 ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RDTR. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang wilayah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Muhammad Tafsir menjelaskan bahwa RDTR merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Dokumen ini memiliki peran strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Menurutnya, RDTR juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan antarsektor. Selain itu, dokumen tersebut menjadi dasar penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk kegiatan investasi.

Ia menegaskan, penyusunan RDTR untuk kedua wilayah perencanaan harus mempertimbangkan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta aspek lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

"Melalui penyusunan RDTR yang terencana dan terintegrasi, diharapkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan kepastian dalam pengembangan wilayah dan mendorong masuknya investasi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan," ujarnya.

Pada hari pertama, pembahasan FGD II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR mencakup peraturan zonasi dan program pemanfaatan ruang atau indikasi program.

Sementara itu, agenda hari kedua difokuskan pada analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Melalui pembahasan tersebut, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan wilayah Bantaeng yang tertata, produktif, dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Supervisi Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah D Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), May Asrita, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Bantaeng, serta tim penyusun dan supervisi RDTR dari kedua wilayah perencanaan.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru