Pj Gubernur Sebut Beras jadi Pemicu Inflasi di Sulsel

MAKASSAR - Angka inflasi Sulsel relatif aman berada di kisaran 3,53 persen. Namun tingkat inflasi di Sulsel masih cukup tinggi dibanding angka rata-rata nasional yang mencapai 3,27 persen.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyebut salah satu faktor pemicu inflasi di Sulsel yakni beras. Meskipun begitu, menurutnya angka inflasi di Sulsel cukup stabil dalam 5 tahun terakhir.

"Tapi memang kalau dibandingkan rata-rata nasional itu, Nasionalnya kan kita 3,53 ya nasional 3,27. Jadi kita masih di atas sedikit 0,22 dibandingkan nasional. Tapi itu memang tran 5 tahun terakhir Sulsel memang begitu," ujarnya di usai memimpin rapat mitigasi inflasi di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/9/23).

Sulsel sebagai lumbung beras, kata dia, memiliki masalah dalam hal distribusi beras yang membuat harga beras melonjak naik dan menyebabkan inflasi. Dimana, beras yang berasal dari Sulsel di kirim ke daerah lain dan dipasarkan kembali ke Sulsel dengan harga yang lebih tinggi.

Namun, hal tersebut akan segera diatasi. Sebab, dirinya sudah melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait masalah tersebut. Ia akan mempertimbangkan masukan terkait kebijakan menyimpan stok beras sebelum di salurkan ke daerah lain.

"Tadi ada ide bagus, dari kepala BI, itu mendorong supaya ada kewajiban menyimpan stok beras 5 sampai 10 persen. Jadi silahkan bila mau diperdagangkan di daerah lain, misalnya antar pulau, tapi harus ada stok 5-10 persen. Ini yang sedang kita bicarakan tehnisnya, baru eksekusi," jelas Bahtiar.

Diketahui, pada tahun 2022 lalu, Sulsel surplus beras sebanyak 2,08 juta ton. Jumlah ini mampu berkontribusi sebanyak 25 persen untuk stok beras nasional. Dengan itu, Bahktiar mengaku akan mempertimbangkan ide tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait 5 daerah yang dijadikan sempling oleh BPS terkait inflasi di Sulsel. Menurutnya, data dari 5 daerah tersebut tidak bisa menjadi patokan pasti jumlah inflasi di Sulsel, sebab, masih ada 19 daerah yang kemungkinan mengalami inflasi namun tidak masuk dalam data BPS.

"Di Sulsel yang jadi sempling BPS ada 5, Makassar, Parepare, Palopo, Bulukumba dan Bone. Itu sempling, karena BPS tidak melakukan riset 514 kabupaten/kota, tidak di sampling. Pertanyaan, kalau hanya 5 yang sampling secara nasional oleh BPS apakah 19 kabupaten lain tidak ada inflasi, pasti ada," pungkasnya.

Dengan itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk menggunakan APBD kabupaten/kota untuk membantu melakukan pengukuran inflasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat terpenuhi.

"Saya minta mungkin dibantu BPS menggunakan APBD kabupaten kota supaya semua melakukan pengukuran terhadap inflasi. Karena intinya inflasi adalah ketersediaan pangan untuk masyarakat. Kalau dulu namanya sembako, Sekarang 21 kebutuhan pokok yang wajib tersedia," kata Bahtiar.

Sementara itu, Kepala BPS Sulsel, Aryanto mengatakan, target inflasi di Sulsel masih sesuai dengan terget BI. Dengan itu, ia berharap semua stakeholder bisa melakukan upaya pengendalian.

Aryanto juga menyebut, inflasi dipengaruhi oleh harga makanan yang sangat fluktuatif. Seperti daging ayam, telur yang bergantung pada supply dan demand.

"Antisipasinya misal beras mulai menanjak, bulog sudah mulai mengantisipasi. Itu salah satu upaya, daging ayam ras sudah mulai menurun sudah terkendali dibandingkan puncaknya maret. Termasuk telur ayam ras sudah menurun," kata dia.

Adapun langkah, kata dia, dengan mengendalikan harga. Kalaupun pasokannya kurang, harus ditambah. Segala upaya harus dilakukan untuk memenuhi pasokan tersebut, untuk mendapatkan hasil.

"Kan ada 3 aspek, produksi, distribusi dan konsumsi. Produksinya ada musiman, misalkan beras naik kenapa. Distribusi juga penting, misalkan harga produsen holtikultura buah, kalau jalan jelek sampai sudah busuk. Konsumen juga penting, misal di HBK konsumsi kan biasa diluar normal, hari raya liburan, anak sekolah. Itu konsumsi yang bisa diprediksi kalau mau waktunya, maka harga naik," ungkapnya.