Tahun Politik, Pemprov Sulsel Imbau ASN Bijak Menggunakan Media Sosial
Selasa, 17 Okt 2023 08:36

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel mengimbau para jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk bijak dalam menggunakan sosial media di tengah tahun politik saat ini.
Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni
Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dilakukan jajaran Pemprov Sulsel yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah, Muhammad Arsjad dan disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10/23).
Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyampaikan penandatangan Pakta Integritas hari ini melibatkan semua unsur ASN baik PNS maupun PPPK. Ia menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengawasi penggunaan media sosial para ASN, sehingga postingan yang berbau kampanye juga akan menjadi sebuah pelanggaran.
Hanya saja kata dia, jika beberapa ASN yang sempat berfoto dengan salah satu tokoh dan sudah ditetapkan sebagai calon, tentu tak dapat lagi dilakukan publikasi bersamaan dengan penetapan calon baik pilpres maupun calon untuk pemilihan umum lainnya.
“Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya, itu kita dilarang untuk meng like, komen, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia mengatakan, dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian tentu jejak digital yang para ASN juga akan dipantau per hari ini setelah dilakukan penandatanganan pakta integritas.
“Kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian jadi itu bisa dideteksi, (jejak digital menyukai postingan caleg,red),” paparnya.
Bahkan kata dia, jika para ASN terbukti melakukan tindakan yang tidak netral itu akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang ASN yang dapat berujung pada pemecatan.
Sampai sejauh ini, kata dia, untuk kasus netralitas ASN belum tampak secara jelas di permukaan publik. Hanya saja ada beberapa ASN sudah mendapatkan atensi dari penegakan netralitas ASN.
Adapun untuk pengawasan dan penindakannya itu juga akan dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu).
“Sudah jelas pak gub penekanannya kita betul-betul harus netral karena itu diatur undang-undang jadi tidak bisa setengah-setengah netral, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal,” pungkasnya.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengingatkan para ASN untuk bijak menggunakan jempol dalam bermedia sosial. Kata dia, Pemprov Sulsel telah melakukan deklarasi netralitas ASN yang tentu harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya, apalagi netralitas ASN sendiri itu oleh undang-undang ASN, undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menekankan, meski ASN memiliki hak untuk memilih pada pelaksanaan pemilu nantinya, namun tak dapat menunjukkan gestur dukungan kepada salah satu calon yang akan dipilihnya kepada khalayak publik.
“Meskipun memiliki hak untuk memilih, dilemanya dia harus netral, itulah kalau jadi ASN, tentu akan dalam dalam pikiran kita pasti ada apalagi kalau saudara kandungnya, caleg atau cakada, apa yang ada dalam benaknya itu tidak boleh diartikulasikan ke publik. baik untuk gestur tubuh maupun lisannya,” paparnya.
Ia melanjutkan, untuk pengawasan netralitas itu juga akan di pantau oleh aparat ‘Gakumdu’ yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejati dan pihak kepolisian yang akan memiliki cara dan pertimbangan untuk memberikan hukuman jika memang terbukti tak netral menuju tahun politik.
“Nasibnya anak-anakta tergantung dari jempol, lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta dari pada menyulitkan dari hal sederhana," tuturnya.
Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni
Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dilakukan jajaran Pemprov Sulsel yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah, Muhammad Arsjad dan disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10/23).
Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyampaikan penandatangan Pakta Integritas hari ini melibatkan semua unsur ASN baik PNS maupun PPPK. Ia menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengawasi penggunaan media sosial para ASN, sehingga postingan yang berbau kampanye juga akan menjadi sebuah pelanggaran.
Hanya saja kata dia, jika beberapa ASN yang sempat berfoto dengan salah satu tokoh dan sudah ditetapkan sebagai calon, tentu tak dapat lagi dilakukan publikasi bersamaan dengan penetapan calon baik pilpres maupun calon untuk pemilihan umum lainnya.
“Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya, itu kita dilarang untuk meng like, komen, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia mengatakan, dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian tentu jejak digital yang para ASN juga akan dipantau per hari ini setelah dilakukan penandatanganan pakta integritas.
“Kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian jadi itu bisa dideteksi, (jejak digital menyukai postingan caleg,red),” paparnya.
Bahkan kata dia, jika para ASN terbukti melakukan tindakan yang tidak netral itu akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang ASN yang dapat berujung pada pemecatan.
Sampai sejauh ini, kata dia, untuk kasus netralitas ASN belum tampak secara jelas di permukaan publik. Hanya saja ada beberapa ASN sudah mendapatkan atensi dari penegakan netralitas ASN.
Adapun untuk pengawasan dan penindakannya itu juga akan dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu).
“Sudah jelas pak gub penekanannya kita betul-betul harus netral karena itu diatur undang-undang jadi tidak bisa setengah-setengah netral, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal,” pungkasnya.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengingatkan para ASN untuk bijak menggunakan jempol dalam bermedia sosial. Kata dia, Pemprov Sulsel telah melakukan deklarasi netralitas ASN yang tentu harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya, apalagi netralitas ASN sendiri itu oleh undang-undang ASN, undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menekankan, meski ASN memiliki hak untuk memilih pada pelaksanaan pemilu nantinya, namun tak dapat menunjukkan gestur dukungan kepada salah satu calon yang akan dipilihnya kepada khalayak publik.
“Meskipun memiliki hak untuk memilih, dilemanya dia harus netral, itulah kalau jadi ASN, tentu akan dalam dalam pikiran kita pasti ada apalagi kalau saudara kandungnya, caleg atau cakada, apa yang ada dalam benaknya itu tidak boleh diartikulasikan ke publik. baik untuk gestur tubuh maupun lisannya,” paparnya.
Ia melanjutkan, untuk pengawasan netralitas itu juga akan di pantau oleh aparat ‘Gakumdu’ yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejati dan pihak kepolisian yang akan memiliki cara dan pertimbangan untuk memberikan hukuman jika memang terbukti tak netral menuju tahun politik.
“Nasibnya anak-anakta tergantung dari jempol, lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta dari pada menyulitkan dari hal sederhana," tuturnya.
(GUS)
Berita Terkait

News
Tinjau Lokasi Banjir, Prof Fadjry Djufry Harap Ada Solusi Permanen
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry meninjau langsung beberapa titik banjir yang terjadi di Kota Makassar, Rabu, (12/02/2025).
Rabu, 12 Feb 2025 16:27

News
Beri Kuliah Umum di IPDN, Prof Fadjry Djufry: Kejujuran dan Integritas Kunci Sukses
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry memberikan Kuliah Umum di Kampus Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kabupaten Gowa, Selasa, (11/02/2025).
Selasa, 11 Feb 2025 19:59

News
Prof Fadjry Djufry Launching Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas Tamalate
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry resmi melaunching program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Skrining Ulang Tahun), yang dilaksanakan di Puskesmas Tamalate Makassar, Jalan Daeng Tata, Senin, (10/02/2025).
Senin, 10 Feb 2025 13:06

News
Jufri Rahman Harap Stakeholder Kompak Selesaikan Persoalan Ketahanan Pangan
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan sekaligus Sosialisasi dan Optimalisasi Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2025
Jum'at, 07 Feb 2025 14:24

Sulsel
Kunjungi Jalan Pamanjengan Maros, DPRD Sulsel Desak Perbaikan Secepatnya
Komisi D DPRD Sulsel meninjau langsung kerusakan jalan yang terletak di Poros Pamanjengan Moncongloe, Kabupaten Maros. Jalan Provinsi ini tergenang air saat hujan, bahkan kerap kali membuat pengendara kecelakaan.
Rabu, 05 Feb 2025 16:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
2

Polres Jeneponto Gelar Pengamanan Jelang Sidang MK Sengketa Pilkada
3

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
4

Eksekusi Lahan di Jalan AP Pettarani Makassar Berujung Ricuh
5

Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
2

Polres Jeneponto Gelar Pengamanan Jelang Sidang MK Sengketa Pilkada
3

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
4

Eksekusi Lahan di Jalan AP Pettarani Makassar Berujung Ricuh
5

Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah di Sulsel