Tahun Politik, Pemprov Sulsel Imbau ASN Bijak Menggunakan Media Sosial
Selasa, 17 Okt 2023 08:36

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel mengimbau para jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk bijak dalam menggunakan sosial media di tengah tahun politik saat ini.
Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni
Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dilakukan jajaran Pemprov Sulsel yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah, Muhammad Arsjad dan disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10/23).
Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyampaikan penandatangan Pakta Integritas hari ini melibatkan semua unsur ASN baik PNS maupun PPPK. Ia menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengawasi penggunaan media sosial para ASN, sehingga postingan yang berbau kampanye juga akan menjadi sebuah pelanggaran.
Hanya saja kata dia, jika beberapa ASN yang sempat berfoto dengan salah satu tokoh dan sudah ditetapkan sebagai calon, tentu tak dapat lagi dilakukan publikasi bersamaan dengan penetapan calon baik pilpres maupun calon untuk pemilihan umum lainnya.
“Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya, itu kita dilarang untuk meng like, komen, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia mengatakan, dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian tentu jejak digital yang para ASN juga akan dipantau per hari ini setelah dilakukan penandatanganan pakta integritas.
“Kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian jadi itu bisa dideteksi, (jejak digital menyukai postingan caleg,red),” paparnya.
Bahkan kata dia, jika para ASN terbukti melakukan tindakan yang tidak netral itu akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang ASN yang dapat berujung pada pemecatan.
Sampai sejauh ini, kata dia, untuk kasus netralitas ASN belum tampak secara jelas di permukaan publik. Hanya saja ada beberapa ASN sudah mendapatkan atensi dari penegakan netralitas ASN.
Adapun untuk pengawasan dan penindakannya itu juga akan dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu).
“Sudah jelas pak gub penekanannya kita betul-betul harus netral karena itu diatur undang-undang jadi tidak bisa setengah-setengah netral, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal,” pungkasnya.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengingatkan para ASN untuk bijak menggunakan jempol dalam bermedia sosial. Kata dia, Pemprov Sulsel telah melakukan deklarasi netralitas ASN yang tentu harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya, apalagi netralitas ASN sendiri itu oleh undang-undang ASN, undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menekankan, meski ASN memiliki hak untuk memilih pada pelaksanaan pemilu nantinya, namun tak dapat menunjukkan gestur dukungan kepada salah satu calon yang akan dipilihnya kepada khalayak publik.
“Meskipun memiliki hak untuk memilih, dilemanya dia harus netral, itulah kalau jadi ASN, tentu akan dalam dalam pikiran kita pasti ada apalagi kalau saudara kandungnya, caleg atau cakada, apa yang ada dalam benaknya itu tidak boleh diartikulasikan ke publik. baik untuk gestur tubuh maupun lisannya,” paparnya.
Ia melanjutkan, untuk pengawasan netralitas itu juga akan di pantau oleh aparat ‘Gakumdu’ yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejati dan pihak kepolisian yang akan memiliki cara dan pertimbangan untuk memberikan hukuman jika memang terbukti tak netral menuju tahun politik.
“Nasibnya anak-anakta tergantung dari jempol, lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta dari pada menyulitkan dari hal sederhana," tuturnya.
Salah satu yang dilakukan pemerintah yakni
Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dilakukan jajaran Pemprov Sulsel yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah, Muhammad Arsjad dan disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10/23).
Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyampaikan penandatangan Pakta Integritas hari ini melibatkan semua unsur ASN baik PNS maupun PPPK. Ia menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mengawasi penggunaan media sosial para ASN, sehingga postingan yang berbau kampanye juga akan menjadi sebuah pelanggaran.
Hanya saja kata dia, jika beberapa ASN yang sempat berfoto dengan salah satu tokoh dan sudah ditetapkan sebagai calon, tentu tak dapat lagi dilakukan publikasi bersamaan dengan penetapan calon baik pilpres maupun calon untuk pemilihan umum lainnya.
“Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya, itu kita dilarang untuk meng like, komen, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia mengatakan, dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian tentu jejak digital yang para ASN juga akan dipantau per hari ini setelah dilakukan penandatanganan pakta integritas.
“Kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian jadi itu bisa dideteksi, (jejak digital menyukai postingan caleg,red),” paparnya.
Bahkan kata dia, jika para ASN terbukti melakukan tindakan yang tidak netral itu akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang ASN yang dapat berujung pada pemecatan.
Sampai sejauh ini, kata dia, untuk kasus netralitas ASN belum tampak secara jelas di permukaan publik. Hanya saja ada beberapa ASN sudah mendapatkan atensi dari penegakan netralitas ASN.
Adapun untuk pengawasan dan penindakannya itu juga akan dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu).
“Sudah jelas pak gub penekanannya kita betul-betul harus netral karena itu diatur undang-undang jadi tidak bisa setengah-setengah netral, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal,” pungkasnya.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengingatkan para ASN untuk bijak menggunakan jempol dalam bermedia sosial. Kata dia, Pemprov Sulsel telah melakukan deklarasi netralitas ASN yang tentu harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya, apalagi netralitas ASN sendiri itu oleh undang-undang ASN, undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menekankan, meski ASN memiliki hak untuk memilih pada pelaksanaan pemilu nantinya, namun tak dapat menunjukkan gestur dukungan kepada salah satu calon yang akan dipilihnya kepada khalayak publik.
“Meskipun memiliki hak untuk memilih, dilemanya dia harus netral, itulah kalau jadi ASN, tentu akan dalam dalam pikiran kita pasti ada apalagi kalau saudara kandungnya, caleg atau cakada, apa yang ada dalam benaknya itu tidak boleh diartikulasikan ke publik. baik untuk gestur tubuh maupun lisannya,” paparnya.
Ia melanjutkan, untuk pengawasan netralitas itu juga akan di pantau oleh aparat ‘Gakumdu’ yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejati dan pihak kepolisian yang akan memiliki cara dan pertimbangan untuk memberikan hukuman jika memang terbukti tak netral menuju tahun politik.
“Nasibnya anak-anakta tergantung dari jempol, lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta dari pada menyulitkan dari hal sederhana," tuturnya.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
RDP di DPRD Sulsel, APIH Makassar Minta Kemudahan Pelengkapan Izin bagi Pengusaha THM
Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Kota Makassar mendatangi gedung DPRD Sulsel di Makassar pada Senin (07/07/2025).
Senin, 07 Jul 2025 14:22

News
Gubernur Sulsel Instruksikan Penanganan Cepat Banjir di Empat Kabupaten
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel untuk segera turun langsung ke empat daerah terdampak banjir di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.
Sabtu, 05 Jul 2025 18:52

News
Dibahas Bersama, Pembebasan Lahan Bendungan Jenelata Dipercepat
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Satgas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, (1/07/2025).
Selasa, 01 Jul 2025 18:08

Ekbis
Pelindo Perkuat Ekspor Sulawesi Lewat Sinergi dengan Pemerintah dan Pelaku Usaha
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 terus memperkuat peran strategis Pelabuhan Makassar sebagai gerbang utama ekspor di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kamis, 26 Jun 2025 16:08

News
Gubernur Sulsel Terima Kunjungan Kedutaan Besar Palestina, Bahas Dukungan dan Solidaritas
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr Zuhair Al-Shun di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (24/6/2025).
Rabu, 25 Jun 2025 19:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat