Sahat Paparkan Komitmen Stranas PK Badan Karantina Indonesia di Universitas Hasanuddin

Tri Yari Kurniawan
Kamis, 01 Feb 2024 16:26
Sahat Paparkan Komitmen Stranas PK Badan Karantina Indonesia di Universitas Hasanuddin
Kepala Barantin Sahat M Panggabean saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Aksi Stranas PK di Lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar (31/1). Foto/Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean menegaskan bahwa karantina mendorong penuh program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satunya adalah melalui penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi layanan perkarantinaan. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Aksi Stranas PK di Lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar (31/1).

"Dari awal Badan Karantina Indonesia sudah aktif dan berkomitmen dalam aksi Stranas PK, tidak hanya aktif tapi kami juga termasuk menjadi yang diawal berkolaborasi dengan instansi terkait membuat sistem dalam pembentukan zona hijau pelabuhan dan digitalisasi layanan karantina baik lingkup nasional maupun dengan negara tujuan ekspor dan impor," jelas Sahat.

Seperti diketahui Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Dalam acara tersebut Sahat menjelaskan bahwa fungsi Barantin dalam perlindungan sumber daya hayati akan selalu dikolaborasikan dengan kepentingan strategis nasional lain seperti program Stranas PK. Terutama dalam hal ini adalah terkait dengan pembangunan Ekosistem Logistik Nasional atau yang sering disebut sebagai National Logistics Ecosystem (NLE).

"Untuk mewujudkan zona hijau di pelabuhan dan bandara dalam rangka Stranas PK, kami berkolaborasi dengan berbagai institusi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo, LNSW, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya," ungkapnya.

Dengan sistem digitalisasi yang digagas bersama Stranas PK, maka sistem pembayaran dapat dilakukan hanya sekali ( one single billing), hal tersebut memberikan dampak nyata dalam memangkas waktu dan biaya layanan di Kawasan Pelabuhan, biaya logistik serta menghapus pungutan liar (pungli). Cargo stay dan port stay yang berkurang juga turut menghantarkan pelabuhan Indonesia memiliki performa tingkat dunia (20 besar terbaik di dunia versi UNCTAD 2022).

Menurut Sahat, berbagai program Barantin dalam mendukung Stranas PK di antaranya adalah dengan mewujudkan ekosistem logistik nasional di pelabuhan untuk mendorong zona hijau. Selain itu, Barantin juga berkolaborasi melakukan pemeriksaan bersama antara karantina dan bea cukai melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) guna mewujudan sistem pemeriksaan yang terintegrasi, efektif dan efisien baik impor maupun ekspor.

Juga termasuk mendorong terciptanya sistem NLE dan zona hijau di 32 pelabuhan serta 6 bandara. Upaya lainnya dilakukan melalui pertukaran sertifikat elektronik tingkat ASEAN ( ASEAN Single Window ) serta perluasan proses SSm QC.

Sedangkan capaian Stranas PK Badan Karantina Indonesia, menurut Sahat diantaranya adalah terlaksananya SSm QC dan zona hijau di pelabuhan dan bandara utama, terwujudnya kolaborasi dengan ASEAN Single Window dan pertukaran data elektronik.

"Peran akademisi dalam program Stranas PK tentu sangat penting, agar apa yang kami lakukan dapat dicermati, dianalisis bahkan diberikan masukan yang membangun, sekaligus mengajak peranserta sivitas akademika dalam aksi Stranas PK," pungkas Sahat.

Hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, Direktur Utama PT. Pelindo, Arif Suhartono, Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Informasi, Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan, Ircham Habib, Tenaga ahli Stranas PK, Fridolin Berek serta Asisten Deputi Investasi Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bimo Wijayanto.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru