Anggota DPD RI Asal Sulsel Dorong Pilkades Tak Lagi Dipilih Langsung Warga

MAKASSAR - Anggota DPD RI asal Sulsel Ajiep Padindang mengusulkan agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di seluruh Indonesia ke depan tak lagi dipilih langsung oleh warga.

Hal itu diungkapkan Ajiep pada acara Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk "Politik Berbudaya Menyongsong Pilkada Serentak 2024" di Makassar baru-baru ini.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan berjuang agar pemilihan kepala desa nantinya tidak lagi dipilih secara langsung, karena biaya untuk terpilih itu sangat mahal," ujar Ajiep.

Senator dua periode ini menemukan fakta, seorang calon kepala desa harus menghabiskan uang ratusan juta agar bisa memenangkan Pilkades.

Menurut politisi Golkar itu, dengan biaya yang mahal ini akan membuat sang calon kepala desa akan berupaya mengembalikan "modal" politik yang digunakan saat bertarung.

"Biaya politik khususnya Pilkades itu mahal, makanya tentu dengan sisa masa jabatan saya sebagai anggota DPD RI ini akan saya maksimalkan agar Pilkades tak lagi dipilih langsung," tutur eks legislator Sulsel itu.

Senada dengan Pilkades, Ajiep juga menyoroti pesta demokrasi baru-baru ini yakni Pileg dan Pilpres yang menurutnya sudah lepas dari bilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

"Misalnya ada masyarakat didatangi, ditanya apa sudah ada yang kasih (uang), dia bilang belum, padahal dalam kantongnya sudah ada 2 amplop, ini kan tidak ada kejujuran. Nilai-nilai sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge sudah tidak lagi jadi utama dalam iklim demokrasi kita," jelas Ajiep.

Ajiep juga menyoroti kaderisasi partai politik yang menurutnya tidak berhasil, hal itu dibuktikan dengan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik masih rendah.

"Dalam artian, Calegnya atau kontestan dari Parpol belum matang berpolitik dengan mengutamakan kekuatan uang misalnya, ini saya kira miris dan menjadi kegagalan partai menjalankan pendidikan politik," ungkap Ajiep.

Ajiep pun berharap, agar Pemilu berikutnya Pilpres dan Pilkada justru yang digabung sementara Pileg dipisah dari Pilpres.