Pemprov Sulbar Menyerahkan LKPD Tahun 2022 ke BPK

MAMUJU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekertari Provinsi Sulbar Muhammad Idris memgatakan, penyampaian LKPD sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Pelajari Sistem Smart Farming saat Berkunjung ke Korsel

"Tim penyusun LKPD telah melaksanakan tugasnya sehingga pada hari ini kewajiban untuk menyerahkan LKPD audited kepada badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi Sulawesi Barat dapat kami penuhi," ungkapnya.

Idris mengaku, telah mendapatkan kendala dalam penyusunan LKPD tersebut, seperti
laporan penggunaan dana BOS satuan pendidikan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Sulawesi Barat, hal ini masih berulang dari tahun ke tahun.

Kendala lainnya, kata dia, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan atau rehab gedung sekolah SMA dan SMK se-Sulawesi Barat, karena paket-paket pekerjaan tersebut yang anggarannya bersumber dari DAK dan dilaksanakan secara swakelola, ditemukan sampai saat akhir Desember masih ada beberapa sekolah yang belum selesai.

"Kedua hal ini menjadi tugas utama dari bapak Inspektur sekaligus sebagai Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana caranya agar ke depan pengelolaan dana BOS ini lebih baik lagi dan persoalan pembangunan atau rehab gedung SMA/SMK dapat diselesaikan secepatnya," ungkapnya.

Baca Juga: Prof Husain Syam Siapkan Program Jitu Atasi Stunting di Sulbar

Idris melanjutkan, terkait laporan keuangan BLUD pada RSUD Sulbar, pihaknya terus melakukan pembenahan salah satunya dengan mengganti direktur baru.

"Mudah-mudahan dengan direktur yang baru dapat segera mengatasi persoalan yang ada di rsud termasuk pengelolaan BLUD," kata Idris.

Terkait Perseroda Sulbar Malaqbi, yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

Melalui kesempatan itu, Idris juga menyampaikan realisasi APBD provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, yakni Realisasi Pendapatan 99,91 persen dari pagu Rp1,896 triliun. Realisasi Belanja 95,70 persen dari pagu Rp2,206 triliun,

Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Pantau Keluarga Berisiko Stunting

Untuk Pembiayaan terealisasi 100,5 persen dari pagu Rp310,308 miliar. selanjutnya Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp116,9 miliar.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, doa, dan kerjasama dari semua pihak sehingga penyerahan LKPD 2022 ini dapat terlaksana sesuai jadwal," tutup Idris.