Akmal Malik Minta Penyusunan RKPD Fokus pada Permasalahan

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka secara resmi Musrenbang Provinsi Sulbar Tahun 2023, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, di Graha Sandeq, Kamis, (13/04/2023).

Musrenbang RKPD tersebut dihadiri seluruh kabupaten dan instansi vertikal serta Tim tugas percepatan penurunan stunting di Sulbar. Juga hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Staf Ahli Kemendagri, unsur Forkopimda dan undangan lain.

Baca Juga: Gabung ke Rumah BUMN, UMKM Binaan PLN di Sulsel dan Sulbar Raup Omzet Berlipat

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, penyusunan RKPD 2024, dengan tema peningkatan ekonomi inklusif dan daya saing nasional sejalan dengan tema Nasional. Tema itu juga sangat sejalan dengan kondisi yang dihadapi Sulbar.

"Persoalan utama di Sulbar itu adalah persoalan ekonomi, sejatinya daerah otonom hal yang utama itu bagaimana daerah ini bisa tumbuh menjadi daerah dengan sistem mandiri. meskipun itu tidak mudah," kata Akmal Malik.

Akmal Malik juga mengatakan, budaya mandiri menjadi kunci untuk membangun Sulbar. Budaya ketergantungan dari pusat harus dihilangkan. Tujuannya untuk membangun kemandirian ekonomi.

Dirjen Otda tersebut juga mengatakan, perencanaan yang baik adalah yang bisa memberikan dampak dan dirasakan masyarakat, dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang harus dilakukan yaitu mengatasi kemiskinan ekstrim, stunting, dengan melakukan penguatan ekonomi.

Baca Juga: Mudik Nyaman Pakai Kendaraan Listrik, PLN Sediakan 7 SPKLU di Sulsel, Sulbar & Sultra

"Saya minta, perencanaan harus lebih terarah dan terukur fokus pada permasalahan yang ada. Data menjadi penting dan sinergi dan kolaborasi menjadi hal penting yang harus kita lakukan," ucap Akmal.

Kordinator tim Satuan Tugas percepatan penurunan stunting, Muhammad Hamzih mengatakan, program pola asuh melibatkan pejabat Pemprov untuk melakukan pendampingan yang dicanangkan Pj Gubernur dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim dinilai sangat efektif.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi provinsi Sulbar, seperti kualitas SDM yang masih rendah angka kemiskinan ekstrim yang masih tinggi dan stunting harus menjadi perhatian serius semua pihak.

"Mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem diperlukan upaya keras dan dukungan seluruh pihak untuk menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting, kolaborasi dan sinergi merupakan kunci mengintervensi keduanya," kata Hamzih.

Hamzih juga mengatakan, melalui tim percepatan stunting timnya telah melakukan intervensi pada dua lokus yaitu Desa Sumare dan Desa Rangas.

"Melalui data desa presisi dilakukan dikembangkan 37 ibu hamil anemia, 23 balita enderwig, 105 wig dan 153 wisting dengan jumlah 316 jiwa yang harus diintervensi melalui program pola asuh," ujarnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Luncurkan Gerakan Penanganan Stunting Berbasis Masjid

Beberapa program yang kini dilakukan sesuai arahan Pj Gubernur yaitu melakukan percepatan penurunan stunting, kordinasi data juga dilakukan dengan melihat data desa desa presisi, melakukan intervensi dengan menentukan titik intervensi.

"Gubernur juga meminta agar dilakukan pemberian bantuan seperti telur, susu, beras untuk mencegah stunting dan kemiskinan ekstrem," ujar Hamzih.