Pj Gubernur Sulbar Evaluasi TPHD Agar Lebih Efektif dan Efisien

MAMUJU - Sebanyak 12 orang Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) dari Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan berangkat menuju Tanah Suci untuk musim Haji 2023.

Tugas para pendamping ini terbagi atas bidang pembimbing jemaah, bidang kesehatan, bidang perlindungan jemaah, bidang akomodasi, transportasi dan media center haji.

Ke-12 TPHD Sulbar tersebut adalah kuota dari Kementerian Agama (Kemenag), tapi biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten.

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersyukur Kemenag memberi kuota yang banyak, sampai 12 TPHD untuk Sulbar. Namun, menurut Akmal harus rasional dalam rekruitmen dan pembagiannya, mengingat Sulbar memiliki APBD kecil, hanya Rp2 triliun. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia.

Baca Juga: Hardiknas, Pemprov Sulbar Dukung Keberlanjutan Program Merdeka Belajar

"Sementara kita ini sedang fokus pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di Sulbar," ujar Akmal, Selasa (2/5/2023).

Sehingga, Akmal Malik menilai perlu dievaluasi pembiayaan untuk pemberangkatan TPHD Sulbar sebanyak 12 orang, mengingat mereka semua dibebankan pada APBD.

"Sulbar yang cuma enam kabupaten dengan APBD Rp2 triliun harus membiayai Rp150 juta per orang itu (12 tim TPHD), ini sangat tidak proporsional," ujar Ditjen Otda itu.

Namun, jika hal itu dibagi pembiayaannya secara bersama dengan kabupaten akan lebih efektif, harus proporsional antara provinsi dan kabupaten. Sehingga, dipandang perlu merevisi jumlah tim TPHD, khususnya yang akan dibebankan pada APBD provinsi yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Harap Plaza Karampuang Bangkitkan Pariwisata

Akmal mencontohkan, Provinsi Maluku APBD hingga Rp3 triliun namun hanya memberangkatkan lima orang tim TPHD. Papua Barat dengan APBD lebih besar hanya berangkatkan 2 orang. Lalu Maluku Utara dengan penduduk mayoritas muslim dan APBD hampir Rp4,5 triliun cuma mengirim sembilan orang tim TPHD.

"Masa Sulbar mau sampai 12 orang yang dibiayai dengan APBD, ini terlalu banyak," katanya lagi.

Untuk tahun 2023, kuota calon jemaah haji Sulbar 1.454 orang dari enam kabupaten se-Sulbar. Kuota haji Sulbar tersebut juga termasuk untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Calon jemaah haji Sulbar sebanyak 1.453 orang terdiri dari calon jemaah haji asal Kabupaten Mamuju sebanyak 261 orang, calon jemaah haji Mamuju Tengah 183 orang, calon jemaah haji Pasangkayu 151 orang, calon jemaah haji Majene 241 orang dan calon jemaah haji Mamasa 102 orang, calon jemaah haji Polman 498 orang.

Baca Juga: Rektor UNM Terima Kunjungan Siswa SMAN 1 Allu Sulbar

"Kita bersyukur atas kepercayaan Kementerian Agama mengalokasikan kuota TPID yang besar dibandingkan propinsi lain, namun kita juga harus realistis dengan tidak membebani APBD Sulbar yang sangat terbatas ini," katanya.

Oleh karena itu, dia mengajal semua pihak menjaga kepercayaan Kementerian Agama yang sudah mengalokasikan jumlah yang besar untuk TPID, khususnya dalam kondisi tingginya angka antrean untuk kesempatan menunaikan ibadah haji.

"Namun, saya ingatkan, jangan sampai ada yang menyalahgunakan kuota TPID ini untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuannya," pungkas dia.