Bawaslu Bantaeng Temukan Dugaan Pelanggaran saat Istri Kades Bagi Beras & Sosialisasi Cakada
Tim Sindomakassar
Selasa, 13 Agu 2024 17:42
Beredar sebuah postingan rekaman video di sosial media yang memperlihatkan seorang istri kepala desa Lonrong, Rs membagikan beras dan diduga kampanyekan salah satu Cakada Bantaeng 2024. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Bawaslu Bantaeng akhirnya bergerak cepat melakukan penelusuran terhadap kasus video viral yang diduga istri kepala desa (Kades) Lonrong.
Perempuan berinisial Rs itu membagikan beras sambil diduga mengkampanyekan salah satu Calon Bupati Bantaeng di Kantor Desa Lonrong.
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bantaeng, Ruslan mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran ke bawah. Apalagi ada laporan masuk ke Bawaslu terkait kasus ini.
Hasilnya, Bawaslu Bantaeng menemukan bahwa Rs merupakan ASN sekaligus istri Kades Lonrong. Sebelumnya, Rs juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lonrong, lalu digantikan suaminya.
"Jadi sudah dilakukan penelusuran. (Dia) ASN kecamatan, Kecamatan Eremerasa. Pernah juga jadi kepala desa (Lonrong)," kata Ruslan.
Ruslan menuturkan, pembagian beras dalam video tersebut ternyata kejadiannya sudah lama. Sekira satu atau dua bulan lalu, atau Juni atau Juli 2024.
"Cuma di aturan kami, limitasi waktunya bukan tujuh hari setelah kejadian, tapi tujuh hari sejak diketahui. Kecuali diketahui hari ini, tapi 8 hari kemudian baru dilaporkan, itu sudah limit waktunya," ujarnya.
Dilanjutkan Ruslan, karena Rs merupakan ASN, sehingga ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya Bawaslu Bantaeng yang akan meneruskannya ke KASN.
"Memang ada dugaan pelanggaran netralitas ASN (di kasus ini). Ada dugaan pelanggaran, setelah dilakukan penelusuran," tuturnya.
Ruslan bilang, Bawaslu Bantaeng belum bisa memanggil Rs untuk dimintai klarifikasi. Sebab belum ada penetapan calon oleh KPU.
"Kami Bawaslu yang melakukan penerusan ke KASN.Soal ada sanksi atau tidak, ditentukan KASN karena kami tidak berwenang melakukan sanksi," jelasnya.
"Tadi sudah kami teruskan kasus ini ke KASN melalui website. Iya, sudah kami teruskan," kuncinya.
Sebelumnya, beredar rekaman video di sosial media yang memperlihatkan seorang istri kepala desa Lonrong, Rs membagikan beras dan diduga mensosialisasikan salah satu bakal calon Bupati Bantaeng 2024.
Dalam rekaman tersebut, Rs melakukan sosialisasi salah satu bakal calon dengan menyampaikan dan memberikan ancaman kepada masyarakat yang mendapatkan pembagian beras.
"Ooh Ibu uranggi "ingat" Ilham, nai-nai tena na toddoki Ilham tenamo kusare berasa, "siapa tidak pilih Ilham tidak dikasih beras," kata Rs yang menggunakan bahasa daerah.
Setelah diposting di grup Facebook Info Kejadian Kabupaten Bantaeng, sejumlah netizen berkomentar meminta ketegasan kepada Bawaslu Bantaeng. Apalagi saat ini masuk tahapan Pilkada 2024.
Perempuan berinisial Rs itu membagikan beras sambil diduga mengkampanyekan salah satu Calon Bupati Bantaeng di Kantor Desa Lonrong.
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bantaeng, Ruslan mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran ke bawah. Apalagi ada laporan masuk ke Bawaslu terkait kasus ini.
Hasilnya, Bawaslu Bantaeng menemukan bahwa Rs merupakan ASN sekaligus istri Kades Lonrong. Sebelumnya, Rs juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lonrong, lalu digantikan suaminya.
"Jadi sudah dilakukan penelusuran. (Dia) ASN kecamatan, Kecamatan Eremerasa. Pernah juga jadi kepala desa (Lonrong)," kata Ruslan.
Ruslan menuturkan, pembagian beras dalam video tersebut ternyata kejadiannya sudah lama. Sekira satu atau dua bulan lalu, atau Juni atau Juli 2024.
"Cuma di aturan kami, limitasi waktunya bukan tujuh hari setelah kejadian, tapi tujuh hari sejak diketahui. Kecuali diketahui hari ini, tapi 8 hari kemudian baru dilaporkan, itu sudah limit waktunya," ujarnya.
Dilanjutkan Ruslan, karena Rs merupakan ASN, sehingga ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya Bawaslu Bantaeng yang akan meneruskannya ke KASN.
"Memang ada dugaan pelanggaran netralitas ASN (di kasus ini). Ada dugaan pelanggaran, setelah dilakukan penelusuran," tuturnya.
Ruslan bilang, Bawaslu Bantaeng belum bisa memanggil Rs untuk dimintai klarifikasi. Sebab belum ada penetapan calon oleh KPU.
"Kami Bawaslu yang melakukan penerusan ke KASN.Soal ada sanksi atau tidak, ditentukan KASN karena kami tidak berwenang melakukan sanksi," jelasnya.
"Tadi sudah kami teruskan kasus ini ke KASN melalui website. Iya, sudah kami teruskan," kuncinya.
Sebelumnya, beredar rekaman video di sosial media yang memperlihatkan seorang istri kepala desa Lonrong, Rs membagikan beras dan diduga mensosialisasikan salah satu bakal calon Bupati Bantaeng 2024.
Dalam rekaman tersebut, Rs melakukan sosialisasi salah satu bakal calon dengan menyampaikan dan memberikan ancaman kepada masyarakat yang mendapatkan pembagian beras.
"Ooh Ibu uranggi "ingat" Ilham, nai-nai tena na toddoki Ilham tenamo kusare berasa, "siapa tidak pilih Ilham tidak dikasih beras," kata Rs yang menggunakan bahasa daerah.
Setelah diposting di grup Facebook Info Kejadian Kabupaten Bantaeng, sejumlah netizen berkomentar meminta ketegasan kepada Bawaslu Bantaeng. Apalagi saat ini masuk tahapan Pilkada 2024.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Bawaslu Tana Toraja Cari 462 PTPS untuk Awasi Pilkada Serentak 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Toraja akan merekrut Calon PTPS sebanyak 462 orang untuk persiapan mengawal Pilkada serentak 22024. Angka ini sesuai jumlah TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU.
Kamis, 12 Sep 2024 23:21
Sulsel
Bawaslu Luwu Timur Butuh 457 Pengawas TPS untuk Kawal Pilkada 2024
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) bersiap merekrut 457 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kamis, 12 Sep 2024 22:11
Sulsel
Cari 604 PTPS, Bawaslu Maros Butuh Integritasmu untuk Kawal Pilkada 2024
Dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, Bawaslu Kabupaten Maros membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan Pilkada melalui rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kamis, 12 Sep 2024 20:31
Sulsel
Butuh 427 Orang, Bawaslu Sinjai Buka Perekrutan PTPS Untuk Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sinjai membuka pendaftaran untuk pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dalam rangka Pilkada Serentak yang akan datang.
Kamis, 12 Sep 2024 15:40
Sulsel
Bawaslu Kepulauan Selayar Siap Rekrut 301 PTPS untuk Pilkada 2024
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar akan merekrut 301 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Melalui Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar, nantinya mereka akan bertugas mengawasi TPS yang tersebar di 11 kecamatan.
Kamis, 12 Sep 2024 13:40
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Daifest 2024 Banjir Hadiah: Paket Liburan, Emas, hingga Daihatsu Rocky
2
Husniah dan Darmawangsyah Semangati Tim Pemenangan 167 DesaKelurahan di Gowa
3
Bawaslu Luwu Timur Butuh 457 Pengawas TPS untuk Kawal Pilkada 2024
4
Bawaslu Kepulauan Selayar Siap Rekrut 301 PTPS untuk Pilkada 2024
5
Haka Auto Perluas Jangkauan, Dukung Pertumbuhan Mobil Listrik BYD di Indonesia
6
Ilham Azikin Akui Pilkada Bantaeng 2024 Cukup Berat
7
Tenri Olle Yasin Limpo Siap Dukung Pasangan Hati Damai di Pilkada Gowa