DPRD Sulsel Apresiasi Prof Zudan Terima Penghargaan dari Kemendagri
Rabu, 04 Sep 2024 22:10
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna nota keuangan di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (04/09/2024). Foto: Dok DPRD Sulsel
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ni'matullah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh atas penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).
"Kami menyampaikan selamat kepada bapak Pj Gubernur Sulsel, telah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur, dengan kinerja terbaik dengan kategori fisikal rendah," ungkap Ni'matullah saat memimpin rapat paripurna pengantar nota keuangan di DPRD Sulsel padaRabu 4 September 2024.
Ketua DPD Demokrat Sulsel itu menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel sudah menyampaikan pemaparan dengan singkat padat dan sangat jelas sekali.
"Terima kasih setelah mendengar sambutan Pj Gubernur tadi maka akhirnya rapat ini telah selesai kita laksanakan," lanjut mantan aktivis HMI itu.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam pemaparan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Mengacu pada kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu, pada rancangan perubahan APBD 2024 ini dan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 10,163 triliun lebih," kata Prof Zudan.
Rencana penerimaan pendapatan daerah ini tentunya dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dan kondisi tertentu, sehingga dengan hal itu diharapkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 di akhir tahun nanti dapat optimal dan akurat.
Demikian juga dengan proyeksi pendapatan dalam menghadapi inflasi adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan pemerintah.
Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"Oleh karena itu rancangan APBD ini dilakukan secara hati-hati dan diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya
"Kami menyampaikan selamat kepada bapak Pj Gubernur Sulsel, telah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur, dengan kinerja terbaik dengan kategori fisikal rendah," ungkap Ni'matullah saat memimpin rapat paripurna pengantar nota keuangan di DPRD Sulsel padaRabu 4 September 2024.
Ketua DPD Demokrat Sulsel itu menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel sudah menyampaikan pemaparan dengan singkat padat dan sangat jelas sekali.
"Terima kasih setelah mendengar sambutan Pj Gubernur tadi maka akhirnya rapat ini telah selesai kita laksanakan," lanjut mantan aktivis HMI itu.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam pemaparan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Mengacu pada kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu, pada rancangan perubahan APBD 2024 ini dan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 10,163 triliun lebih," kata Prof Zudan.
Rencana penerimaan pendapatan daerah ini tentunya dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dan kondisi tertentu, sehingga dengan hal itu diharapkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 di akhir tahun nanti dapat optimal dan akurat.
Demikian juga dengan proyeksi pendapatan dalam menghadapi inflasi adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan pemerintah.
Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"Oleh karena itu rancangan APBD ini dilakukan secara hati-hati dan diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Sultan Tajang Soroti Rehab Masjid 99 Kubah: Sudah Dianggarkan Rp4,5 Miliar, Kok Masih Bocor
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Sultan Tajang, menegaskan bahwa dengan anggaran Rp4,5 miliar, persoalan atap seharusnya dapat dituntaskan.
Rabu, 04 Mar 2026 22:16
Sulsel
Anggaran Perbaikan Rp4,5 Miliar Masjid 99 Kubah Disorot: Bukan Perbaiki, Malah Tambah Bocor
Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti penggunaan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk rehabilitasi Masjid 99 Kubah Asmaul Husna yang dinilai tidak efektif.
Rabu, 04 Mar 2026 16:37
Sulsel
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi D melakukan kunjungan lapangan terhadap pengerjaan Jalan Hertasning, Kota Makassar, Selasa (03/03/2026).
Selasa, 03 Mar 2026 18:33
Sulsel
Silaturahmi FD-PNI, Cicu Gaungkan Keadilan untuk Daerah Penghasil Nikel
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi menyuarakan pentingnya keadilan bagi daerah penghasil nikel, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Senin, 02 Mar 2026 21:34
News
Angkutan Lebaran 2026, Sulsel Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan transportasi, memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
Jum'at, 27 Feb 2026 20:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Demokrasi “Normatif” Islam
2
Program Podium Sisoppengi jadi Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Diskusi dan Nilai Budaya Lokal
3
Siap Hadapi Arus Mudik 2026, DLU Makassar Prediksi Lonjakan Penumpang
4
Guru Madrasah Maros Keluhkan Keterlambatan Pencairan TPG
5
Anggaran Perbaikan Rp4,5 Miliar Masjid 99 Kubah Disorot: Bukan Perbaiki, Malah Tambah Bocor
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Demokrasi “Normatif” Islam
2
Program Podium Sisoppengi jadi Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Diskusi dan Nilai Budaya Lokal
3
Siap Hadapi Arus Mudik 2026, DLU Makassar Prediksi Lonjakan Penumpang
4
Guru Madrasah Maros Keluhkan Keterlambatan Pencairan TPG
5
Anggaran Perbaikan Rp4,5 Miliar Masjid 99 Kubah Disorot: Bukan Perbaiki, Malah Tambah Bocor