DPRD Sulsel Apresiasi Prof Zudan Terima Penghargaan dari Kemendagri
Rabu, 04 Sep 2024 22:10

DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna nota keuangan di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (04/09/2024). Foto: Dok DPRD Sulsel
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ni'matullah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh atas penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).
"Kami menyampaikan selamat kepada bapak Pj Gubernur Sulsel, telah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur, dengan kinerja terbaik dengan kategori fisikal rendah," ungkap Ni'matullah saat memimpin rapat paripurna pengantar nota keuangan di DPRD Sulsel padaRabu 4 September 2024.
Ketua DPD Demokrat Sulsel itu menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel sudah menyampaikan pemaparan dengan singkat padat dan sangat jelas sekali.
"Terima kasih setelah mendengar sambutan Pj Gubernur tadi maka akhirnya rapat ini telah selesai kita laksanakan," lanjut mantan aktivis HMI itu.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam pemaparan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Mengacu pada kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu, pada rancangan perubahan APBD 2024 ini dan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 10,163 triliun lebih," kata Prof Zudan.
Rencana penerimaan pendapatan daerah ini tentunya dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dan kondisi tertentu, sehingga dengan hal itu diharapkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 di akhir tahun nanti dapat optimal dan akurat.
Demikian juga dengan proyeksi pendapatan dalam menghadapi inflasi adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan pemerintah.
Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"Oleh karena itu rancangan APBD ini dilakukan secara hati-hati dan diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya
"Kami menyampaikan selamat kepada bapak Pj Gubernur Sulsel, telah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur, dengan kinerja terbaik dengan kategori fisikal rendah," ungkap Ni'matullah saat memimpin rapat paripurna pengantar nota keuangan di DPRD Sulsel padaRabu 4 September 2024.
Ketua DPD Demokrat Sulsel itu menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel sudah menyampaikan pemaparan dengan singkat padat dan sangat jelas sekali.
"Terima kasih setelah mendengar sambutan Pj Gubernur tadi maka akhirnya rapat ini telah selesai kita laksanakan," lanjut mantan aktivis HMI itu.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam pemaparan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Mengacu pada kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu, pada rancangan perubahan APBD 2024 ini dan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 10,163 triliun lebih," kata Prof Zudan.
Rencana penerimaan pendapatan daerah ini tentunya dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dan kondisi tertentu, sehingga dengan hal itu diharapkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 di akhir tahun nanti dapat optimal dan akurat.
Demikian juga dengan proyeksi pendapatan dalam menghadapi inflasi adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan pemerintah.
Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"Oleh karena itu rancangan APBD ini dilakukan secara hati-hati dan diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
Andi Sugiarti Mangun Karim melengkapi formasi anggota DPRD Sulsel menjadi 85 orang. Ia resmi dilantik dan mengambil sumpahnya dalam rapat paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (17/09/2025).
Rabu, 17 Sep 2025 18:45

Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
DPRD Sulsel sedang mendalami proyek bermasalah yang nilainya sekira Rp60 miliar di Kabupaten Bone. Proyek ini berupa bendung dan embung yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja.
Selasa, 16 Sep 2025 12:32

Sulsel
Kunjungi DPRD Sulsel, Kementerian PU Anggarkan Rp99 Miliar Perbaikan Gedung Tower
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulsel pasca-dibakar saat aksi demonstrasi anarkis beberapa waktu lalu.
Selasa, 16 Sep 2025 10:40

Sulsel
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja dalam ke Kota Parepare. Rombongan yang dipimpin Andi Tenri Indah ini diterima oleh Plh Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka di Rujab Wali Kota Parepare pada Senin (15/09/2025).
Senin, 15 Sep 2025 23:22

Sulsel
Bupati Andi Rosman Apresiasi Komitmen DPRD Provinsi Atas Perbaikan Infrastruktur di Wajo
Bupati Wajo, Andi Rosman menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sufriadi Arif di Ruang Lounge Kantor Bupati Wajo, Senin (15/09/2025).
Senin, 15 Sep 2025 21:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua Kelompok KPM di Jeneponto Diduga Lakukan Pemotongan Dana PKH
2

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
3

Pemasok Material Proyek Embung Tagih Utang Natsir Ali Rp1 Miliar
4

Dibantu Modal dari Amartha, Ibu Dewi Berjualan Jalangkote hingga Beromset Ratusan Juta
5

Sepakat Perkuat Kolaborasi, AUHM Siap Jadi Mitra Strategis Pemkot Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua Kelompok KPM di Jeneponto Diduga Lakukan Pemotongan Dana PKH
2

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
3

Pemasok Material Proyek Embung Tagih Utang Natsir Ali Rp1 Miliar
4

Dibantu Modal dari Amartha, Ibu Dewi Berjualan Jalangkote hingga Beromset Ratusan Juta
5

Sepakat Perkuat Kolaborasi, AUHM Siap Jadi Mitra Strategis Pemkot Makassar