Calon Komisioner Ikut Sosialisasi Cagub, Seleksi KPID Sulsel Cacat Prosedural
Tim Sindomakassar
Selasa, 17 Sep 2024 23:00
Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) menegaskan bahwa hasil seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) harus diulang. Istimewa
MAKASSAR - Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) menegaskan bahwa hasil seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) harus diulang. Temuan dan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel juga telah memastikan bahwa hasil seleksi yang dilakukan komisi A cacat prosedur dan sarat kepentingan.
Koordinator KJPP, Muhammad Idris juga meminta DPRD Sulsel untuk mengambil sikap tegas. Pasalnya pasca aksi protes yang digelar KJPP pada Mei lalu, hingga kini belum ada langkah tegas dari DPRD.
"Semua bukti sudah dibeberkan. Hasil pertemuan dengan BK juga memastikan jika seleksi kemarin juga secara tegas menyalahi aturan. Jadi kami meminta pekan ini DPRD Sulsel harus menyatakan sikap sikap secara resmi dengan berpedoman pada hasil BK. Di situ jelas dikatakan jika seleksi calon anggota KPID Sulsel dan nama-nama yang sempat dinyatakan lolos tidak memenuhi syarat. Jadi sudah jelas kalau seleksi harus diulang," tegas Idris, Selasa, (17/9/2024).
Pemilihan atau seleksi calon komisioner KPID Sulsel, kata Idris, cukup mendesak untuk diulang. Apalagi sudah jelas dan ada temuan jika hasil seleksi kemarin rawan disusupi kepentingan politik.
Bukti lain yang jadi temuan KJPP, ucap Idris, salah satu calon komisioner KPID yang diloloskan oleh komisi A DPRD Sulsel diduga kuat kini terlibat praktik politik praktis.
"Ada foto yang beredar salah satu nama calon anggota KPID Sulsel yang diloloskan komisi A duduk semeja dengan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Bagi saya ini fatal dan menyalahi prinsip independensi," tegas Tajannang sapaan Idris.
Tajannang pun mengungkapkan dari kasus tersebut sudah cukup kalau seleksi calon anggota KPID Sulsel wajib diulang. "Tidak ada lagi tawar-menawar soal itu. Sikap kami di KJPP jelas, seleksi harus diulang," pungkasnya.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan, Andi Mohammad Sardi, juga menyayangkan sikap Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yang hingga kini belum merespon surat dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran terkait sikap Pemprov Sulsel dalam carut marutnya proses perekrutan KPID Sulsel.
Apalagi adanya isu yang beredar jika pemprov yang mendesak DPRD Sulsel agar segera mengirimkan nama komisioner yang terpilih, meski telah adanya putusan BK untuk diulang.
"Kami sayangkan pemprov yang mendesak dewan mengirimkan nama komisioner KPID, padahal cacat prosedural," tambahnya.
Koordinator KJPP, Muhammad Idris juga meminta DPRD Sulsel untuk mengambil sikap tegas. Pasalnya pasca aksi protes yang digelar KJPP pada Mei lalu, hingga kini belum ada langkah tegas dari DPRD.
"Semua bukti sudah dibeberkan. Hasil pertemuan dengan BK juga memastikan jika seleksi kemarin juga secara tegas menyalahi aturan. Jadi kami meminta pekan ini DPRD Sulsel harus menyatakan sikap sikap secara resmi dengan berpedoman pada hasil BK. Di situ jelas dikatakan jika seleksi calon anggota KPID Sulsel dan nama-nama yang sempat dinyatakan lolos tidak memenuhi syarat. Jadi sudah jelas kalau seleksi harus diulang," tegas Idris, Selasa, (17/9/2024).
Pemilihan atau seleksi calon komisioner KPID Sulsel, kata Idris, cukup mendesak untuk diulang. Apalagi sudah jelas dan ada temuan jika hasil seleksi kemarin rawan disusupi kepentingan politik.
Bukti lain yang jadi temuan KJPP, ucap Idris, salah satu calon komisioner KPID yang diloloskan oleh komisi A DPRD Sulsel diduga kuat kini terlibat praktik politik praktis.
"Ada foto yang beredar salah satu nama calon anggota KPID Sulsel yang diloloskan komisi A duduk semeja dengan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Bagi saya ini fatal dan menyalahi prinsip independensi," tegas Tajannang sapaan Idris.
Tajannang pun mengungkapkan dari kasus tersebut sudah cukup kalau seleksi calon anggota KPID Sulsel wajib diulang. "Tidak ada lagi tawar-menawar soal itu. Sikap kami di KJPP jelas, seleksi harus diulang," pungkasnya.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan, Andi Mohammad Sardi, juga menyayangkan sikap Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yang hingga kini belum merespon surat dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran terkait sikap Pemprov Sulsel dalam carut marutnya proses perekrutan KPID Sulsel.
Apalagi adanya isu yang beredar jika pemprov yang mendesak DPRD Sulsel agar segera mengirimkan nama komisioner yang terpilih, meski telah adanya putusan BK untuk diulang.
"Kami sayangkan pemprov yang mendesak dewan mengirimkan nama komisioner KPID, padahal cacat prosedural," tambahnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
100 Mahasiswa UMMA Maros Belajar 'Kebal Hoaks' di Sekolah Kebangsaan Tular Nalar
Antusiasme generasi muda mengikuti Sekolah Kebangsaan Tular Nalar yang merupakan program dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) kembali terlihat pada, Senin (4/11/2024).
Selasa, 05 Nov 2024 11:08
News
SK Ditandatangani Pj Gubernur, Komisioner KI Sulsel Segera Dilantik
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel, hasil seleksi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.
Kamis, 24 Okt 2024 19:55
News
Prof Zudan Lantik 7 Anggota KPID Sulsel Sesuai Usulan DPRD
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel untuk periode 2024-2027 telah dilantik oleh Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Fakrulloh, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel
Rabu, 09 Okt 2024 19:17
Sulsel
Pj Gubernur Sulsel Respon Dugaan Pelanggaran Seleksi Komisioner KPID-KI
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh akhirnya merespon proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) yang diduga bermasalah karena menuai pelangaran dan menyatakan segera melakukan kajian.
Kamis, 19 Sep 2024 23:48
Sulsel
FGD HPMT UIT Makassar, Mahasiswa Didorong Berperan Antisipasi Konflik di Pilkada 2024
Penyelenggaraan Pilkada serentak November 2024 mendatang diharapkan tidak menghadirkan konflik yang bisa membuat keutuhan dan persatuan di masyarakat tidak terjadi.
Sabtu, 22 Jun 2024 17:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
2
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
3
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
4
Tim Hukum Resmi Laporkan Pendukung Lawan yang Rusak Mobil Uji Nurdin ke Polisi
5
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
2
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
3
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
4
Tim Hukum Resmi Laporkan Pendukung Lawan yang Rusak Mobil Uji Nurdin ke Polisi
5
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan