Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar angkat bicara terkait informasi dugaan praktik transaksional seleksi anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.

Lembaga Ombusdman Repulblik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan menyikapi informasi dugaan praktik transaksional seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Sulsel yang telah dilaksanakan Komisi A DPRD Sulsel.

Surat pemberitahuan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel kepada pimpinan terkait informasi dugaan permainan uang dalam seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) mendapat respon banyak pihak.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel mengendus adanya dugaan praktik transaksional dalam seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berproses di Komisi A. Surat pemberitahuan pun dilayangkan ke pimpinan.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Syafiuddin Patahuddin blak-blakan menyebut proses seleksi calon Komisioner KPID dan KIP banyak titipan.

Komisi A DPRD Sulsel akan melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan 15 calon Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan pada awal April 2024.

Timsel menyerahkan berkas 15 nama peserta yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada Pemprov untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD.

Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KI Prov Sulsel) melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Komisi A DPRD Sulsel baru-baru ini.

Perindo Sulsel siap menjalani monitoring dan evaluasi (Monev) badan publik. Itu setelah Komisi Informasi (KI) Sulsel melakukan kunjungan ke sekretariat DPW pada Senin (27/3) kemarin.

Pada kesempatan itu, Fahir menyebut keterbukaan informasi atau akses informasi terhadap pemerintahan di Pinrang sudah cukup baik.