BK DPRD Sulsel Didorong Bentuk Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Seleksi KI-KPID
Tim Sindomakassar
Selasa, 07 Mei 2024 23:46
Suasana Paripurna DPRD Sulsel. Foto: Muhaimin
MAKASSAR - Surat pemberitahuan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel kepada pimpinan terkait informasi dugaan permainan uang dalam seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) mendapat respon banyak pihak.
Salah satunya ialah eks Komisioner KPI Pusat, Azwar Hasan. Ia mendesak agar BK DPRD Sulsel membentuk tim investigasi untuk menelusuri kejanggalan proses seleksi komisioner KPID dan KI yang sementara berjalan di Komisi A.
Azwar Hasan mengatakan, fit and proper test yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel harus berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) dan Peraturan KPI. Ia menyayangkan tertutupnya Komisi A DPRD Sulsel dalam melakukan seleksi.
“Tidak ada aspek publik untuk mengetahui kualitas (calon komisioner), karena dilakukan secara tertutup. Jadi yang lolos, publik tidak mengetahui kualitasnya berdasarkan hasil fit and proper test. Sehingga hal ini mengundang tanda tanya tentang nama-nama yang diloloskan Komisi A,” kata Azwar pada Selasa (07/05/2024) kemarin.
Dari hasil seleksi Komisi A, mereka telah menjaring 5 komisioner KI terpilih diantaranya Fauziah Erwin, Subhan, Herman, Nurhikmah dan Abdul Kadir Patwa. Sementara 7 komisioner KPID terpilih ialah Hamka, Irwan Ade Saputra, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Poppy Trisnawati, Abdi Rahmat dan Ahmad Kaimuddin Ombe.
Mantan Ketua KPID Sulsel ini juga menyayangkan langkah Komisi A yang mengumumkan calon komisioner terpilih ke publik. Padahal sejatinya, unsur pimpinan atau gubernur yang mengemumkan ke media.
Menurutnya, langkah Komisi A untuk mengumumkan calon komisioner terpilih lebih dulu sebelum pimpinan dan gubernur, patut dipertanyakan. Apalagi belakangan muncul informasi dugaan praktik transaksional dalam prosesnya.
Azwar menuturkan, salah satu solusinya ialah mendorong BK untuk membentuk tim investigasi menelusuri deretan kejanggalan yang terjadi. Apalagi sesuai tata tertib DPRD Sulsel, BK punya kewenangan meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD.
"Badan Kehormatan harus membentuk tim investigasi untuk menelusuri sejauh mana transaksional itu terjadi, antara anggota DPRD atau unsur pendukung DPRD Sulsel dengan peserta, harus digali," bebernya.
"Badan Kehormatan harus memberikan solusi. Jangan dibiarkan hal ini dipetieskan. Jadi harus ada solusi. Badan Kehormatan DPRD harus menginvestigasi dan mengevaluasi," jelas mantan Ketua KI Sulsel ini.
Wakil Ketua BK DPRD Sulsel, Selle KS Dalle belum mau berkomentar banyak soal usulan Azwar Hasan terkait dorongan pembentukan tim investigasi. "Iya, nantilah kita anu," kuncinya.
Salah satunya ialah eks Komisioner KPI Pusat, Azwar Hasan. Ia mendesak agar BK DPRD Sulsel membentuk tim investigasi untuk menelusuri kejanggalan proses seleksi komisioner KPID dan KI yang sementara berjalan di Komisi A.
Azwar Hasan mengatakan, fit and proper test yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel harus berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) dan Peraturan KPI. Ia menyayangkan tertutupnya Komisi A DPRD Sulsel dalam melakukan seleksi.
“Tidak ada aspek publik untuk mengetahui kualitas (calon komisioner), karena dilakukan secara tertutup. Jadi yang lolos, publik tidak mengetahui kualitasnya berdasarkan hasil fit and proper test. Sehingga hal ini mengundang tanda tanya tentang nama-nama yang diloloskan Komisi A,” kata Azwar pada Selasa (07/05/2024) kemarin.
Dari hasil seleksi Komisi A, mereka telah menjaring 5 komisioner KI terpilih diantaranya Fauziah Erwin, Subhan, Herman, Nurhikmah dan Abdul Kadir Patwa. Sementara 7 komisioner KPID terpilih ialah Hamka, Irwan Ade Saputra, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Poppy Trisnawati, Abdi Rahmat dan Ahmad Kaimuddin Ombe.
Mantan Ketua KPID Sulsel ini juga menyayangkan langkah Komisi A yang mengumumkan calon komisioner terpilih ke publik. Padahal sejatinya, unsur pimpinan atau gubernur yang mengemumkan ke media.
Menurutnya, langkah Komisi A untuk mengumumkan calon komisioner terpilih lebih dulu sebelum pimpinan dan gubernur, patut dipertanyakan. Apalagi belakangan muncul informasi dugaan praktik transaksional dalam prosesnya.
Azwar menuturkan, salah satu solusinya ialah mendorong BK untuk membentuk tim investigasi menelusuri deretan kejanggalan yang terjadi. Apalagi sesuai tata tertib DPRD Sulsel, BK punya kewenangan meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD.
"Badan Kehormatan harus membentuk tim investigasi untuk menelusuri sejauh mana transaksional itu terjadi, antara anggota DPRD atau unsur pendukung DPRD Sulsel dengan peserta, harus digali," bebernya.
"Badan Kehormatan harus memberikan solusi. Jangan dibiarkan hal ini dipetieskan. Jadi harus ada solusi. Badan Kehormatan DPRD harus menginvestigasi dan mengevaluasi," jelas mantan Ketua KI Sulsel ini.
Wakil Ketua BK DPRD Sulsel, Selle KS Dalle belum mau berkomentar banyak soal usulan Azwar Hasan terkait dorongan pembentukan tim investigasi. "Iya, nantilah kita anu," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Mengancam Kebebasan Pers, IJTI Sulsel Tegas Tolak RUU Penyiaran
IJTI Sulsel secara tegas menolak RUU Penyiaran. Salah satu alasan mendasar karena aturan itu jika disahkan bakal mengancam kebebasan pers.
Senin, 20 Mei 2024 16:24
Sulsel
Bahas Penyelenggaraan Jamsostek, Pansus DPRD Sulsel Kunker ke Sulawesi Utara
Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat (17/05/2024).
Sabtu, 18 Mei 2024 12:54
Sulsel
Survei Pilkada Sidrap 2024, Syahar Unggul Telak dari Semua Kandidat Lain
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem DPD Kabupaten Sidrap merilis sejumlah kandidat Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang akan berkontestasi di Pilkada pada November 2024 mendatang.
Jum'at, 17 Mei 2024 19:10
Sulsel
Ranperda Pengelolaan Terumbu Karang Lebih Optimal Libatkan Elemen Desa
Pansus Ranperda Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat kembali menggelar rapat di DPRD Sulsel, kemarin. Agenda kali ingi menghadirkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.
Rabu, 15 Mei 2024 18:50
Sulsel
PPP Siapkan Andi Ugi Maju Pilkada Bantaeng 2024
PPP mendaulat Andi Sugiarti Mangun Karim sebagai calon tunggal di Pilkada Bantaeng 2024. Partai kakbah ini memprioritaskan kader perempuannya, dengan tidak membuka penjaringan di Butta Toa.
Rabu, 15 Mei 2024 18:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Syahar Gandeng Nurkanaah jadi Wakil, Tokoh Birokrat Sidrap
2
Mengancam Kebebasan Pers, IJTI Sulsel Tegas Tolak RUU Penyiaran
3
Si Jago Merah Ratakan 2 Rumah Kayu di Jeneponto
4
Siswa SMAK Pelita Kasih Dibekali Rencana Karir Profesional Sejak Dini
5
Bawaslu Bantaeng Umumkan Hasil Seleksi Calon Anggota Panwas Tingkat Kecamatan
6
Indosat Luncurkan Empowering Indonesia Report 2024 di Momen Harkitnas
7
Pemimpin Qatar Turut Berduka Atas Kematian Presiden Iran Karena Kecelakaan