BK DPRD Sulsel Terima Informasi Dugaan Praktik Transaksional Seleksi KI-KPID
Ahmad Muhaimin
Senin, 06 Mei 2024 21:44
Wakil Ketua BK DPRD Sulsel, Selle KS Dalle. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel mengendus adanya dugaan praktik transaksional dalam seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berproses di Komisi A. Surat pemberitahuan pun dilayangkan ke pimpinan.
"Kemarin kita memberikan warning. BK merespon desas desus yang adanya (kabar) tidak sedap terkait seleksi dan penjaringan KPID. BK menyurat ke pimpinan untuk memanggil dan menyampaikan kepada komisi A," kata Wakil Ketua BK DPRD Sulsel, Selle KS Dalle saat dihubungi pada Senin (06/05/2024).
Komisi A telah menjaring 5 komisioner KI terpilih diantaranya Fauziah Erwin, Subhan, Herman, Nurhikmah dan Abdul Kadir Patwa. Sementara 7 komisioner KPID terpilih ialah Hamka, Irwan Ade Saputra, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Poppy Trisnawati, Abdi Rahmat dan Ahmad Kaimuddin Ombe.
Selle mengaku mendengar informasi adanya praktik transaksional dalam seleksi komisioner KI dan KPID yang digelar Komisi A DPRD Sulsel. Informasi awal ini membuat BK bergerak.
"Katanya ada permainan permintaan uang. Tetapi kan desas-desus sampai saat ini hanya desas-desus saja karena tidak ada yang bisa membuktikan, tapi kami tetap memberikan warning (dengan mengirim surat ke pimpinan)," ujarnya.
Politisi Demokrat ini mengajak kepada calon komisioner yang merasa dirugikan untuk melapor ke BK. Ia janji identitas pelapor dirahasiakan demi keamanan.
"Kalau ada yang pernah dimintai uang, suruh datang melapor ke BK, bahwa kami dimintain uang. Kalau mau lulus, dimintai uang. Kalau ada, itu suruh datang ke BK," tuturnya.
"Kami jaga dan lindungi itu sebagai informan. Kami BK menjaga itu tidak mempublikasikan pelapornya," sambung Selle.
Dia menuturkan, bila laporan tersebut bisa dibuktikan, maka fakta itu bisa menjadi acuan. BK akan meminta pimpinan DPRD Sulsel untuk tidak meneruskan nama-nama calon komisioner KI dan KPID ke Pj Gubernur Sulsel.
"Kalau itu terbukti kami meminta untuk membatalkan, cuman sampai saat ini belum ada bukti untuk membatalkan. Bahwa desas desus itu memang nyata adanya," tuturnya.
"Kalau ada satu orang saja, saya bilang kita akan ngotot untuk membatalkan. BK akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk tidak melanjutkan ke gubernur. Dan tentu gubernur tidak akan memproses, membuat SK penetapan," sambungnya.
Menurut Selle, langkah yang diambil BK ini semata-mata menjaga marwah DPRD Sulsel dari hal-hal yang tercela. Upaya ini sebagai bentuk mitigasi untuk menjawab isu dugaan permainan permintaan uang.
"Kasian teman-teman Komisi A jika desas-desus berkembang tapi tidak terbukti. Kalau tidak ada melapor, berarti tidak terbukti. Tapi kalau ada melapor satu orang saja, kami akan meminta kepada pemimpin agar tidak diteruskan (ke gubernur). Karena secara moral dan etis itu tidak pantas untuk diteruskan, cacat moral dan etik," kuncinya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Irwan tak mempersoalkan langkah BK melayangkan surat ke pimpinan terkait dugaan praktik transaksional dalam seleksi calon komisioner KI dan KPID. "Silahkan, gk apa"," singkat politisi Nasdem ini.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel lainnya, Arfandy Idris mengaku belum tahu soal langkah BK yang melayangkan surat ke pimpinan. Ia juga enggan mengomentari saat dimintai konfirmasi.
"Oo, tidak tahu coba tanya BK. Saya ndak tahu apa yang disampaikan BK," jelas politisi Golkar ini.
Adapun Ketua Komisi A, Andi Syafiuddin Patahuddin tidak menjawab pertanyaan Sindo Makassar. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya tidak direspon.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari membenarkan ada surat yang diterima dari BK terkait proses pemilihan calon komisioner KI dan KPID di Komisi A. Namun pihaknya tidak mau gegabah jika tak ada bukti yang kuat.
Makanya Andi Ina meminta kepada calon komisioner yang merasa dirugikan untuk melapor. “Jika ada yang merasa dirugikan silakan melapor ke BK, dan akan ditindaklanjuti kalau ada dugaan seperti itu,” kuncinya
"Kemarin kita memberikan warning. BK merespon desas desus yang adanya (kabar) tidak sedap terkait seleksi dan penjaringan KPID. BK menyurat ke pimpinan untuk memanggil dan menyampaikan kepada komisi A," kata Wakil Ketua BK DPRD Sulsel, Selle KS Dalle saat dihubungi pada Senin (06/05/2024).
Komisi A telah menjaring 5 komisioner KI terpilih diantaranya Fauziah Erwin, Subhan, Herman, Nurhikmah dan Abdul Kadir Patwa. Sementara 7 komisioner KPID terpilih ialah Hamka, Irwan Ade Saputra, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Poppy Trisnawati, Abdi Rahmat dan Ahmad Kaimuddin Ombe.
Selle mengaku mendengar informasi adanya praktik transaksional dalam seleksi komisioner KI dan KPID yang digelar Komisi A DPRD Sulsel. Informasi awal ini membuat BK bergerak.
"Katanya ada permainan permintaan uang. Tetapi kan desas-desus sampai saat ini hanya desas-desus saja karena tidak ada yang bisa membuktikan, tapi kami tetap memberikan warning (dengan mengirim surat ke pimpinan)," ujarnya.
Politisi Demokrat ini mengajak kepada calon komisioner yang merasa dirugikan untuk melapor ke BK. Ia janji identitas pelapor dirahasiakan demi keamanan.
"Kalau ada yang pernah dimintai uang, suruh datang melapor ke BK, bahwa kami dimintain uang. Kalau mau lulus, dimintai uang. Kalau ada, itu suruh datang ke BK," tuturnya.
"Kami jaga dan lindungi itu sebagai informan. Kami BK menjaga itu tidak mempublikasikan pelapornya," sambung Selle.
Dia menuturkan, bila laporan tersebut bisa dibuktikan, maka fakta itu bisa menjadi acuan. BK akan meminta pimpinan DPRD Sulsel untuk tidak meneruskan nama-nama calon komisioner KI dan KPID ke Pj Gubernur Sulsel.
"Kalau itu terbukti kami meminta untuk membatalkan, cuman sampai saat ini belum ada bukti untuk membatalkan. Bahwa desas desus itu memang nyata adanya," tuturnya.
"Kalau ada satu orang saja, saya bilang kita akan ngotot untuk membatalkan. BK akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk tidak melanjutkan ke gubernur. Dan tentu gubernur tidak akan memproses, membuat SK penetapan," sambungnya.
Menurut Selle, langkah yang diambil BK ini semata-mata menjaga marwah DPRD Sulsel dari hal-hal yang tercela. Upaya ini sebagai bentuk mitigasi untuk menjawab isu dugaan permainan permintaan uang.
"Kasian teman-teman Komisi A jika desas-desus berkembang tapi tidak terbukti. Kalau tidak ada melapor, berarti tidak terbukti. Tapi kalau ada melapor satu orang saja, kami akan meminta kepada pemimpin agar tidak diteruskan (ke gubernur). Karena secara moral dan etis itu tidak pantas untuk diteruskan, cacat moral dan etik," kuncinya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Irwan tak mempersoalkan langkah BK melayangkan surat ke pimpinan terkait dugaan praktik transaksional dalam seleksi calon komisioner KI dan KPID. "Silahkan, gk apa"," singkat politisi Nasdem ini.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel lainnya, Arfandy Idris mengaku belum tahu soal langkah BK yang melayangkan surat ke pimpinan. Ia juga enggan mengomentari saat dimintai konfirmasi.
"Oo, tidak tahu coba tanya BK. Saya ndak tahu apa yang disampaikan BK," jelas politisi Golkar ini.
Adapun Ketua Komisi A, Andi Syafiuddin Patahuddin tidak menjawab pertanyaan Sindo Makassar. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya tidak direspon.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari membenarkan ada surat yang diterima dari BK terkait proses pemilihan calon komisioner KI dan KPID di Komisi A. Namun pihaknya tidak mau gegabah jika tak ada bukti yang kuat.
Makanya Andi Ina meminta kepada calon komisioner yang merasa dirugikan untuk melapor. “Jika ada yang merasa dirugikan silakan melapor ke BK, dan akan ditindaklanjuti kalau ada dugaan seperti itu,” kuncinya
(UMI)
Berita Terkait
News
Mengancam Kebebasan Pers, IJTI Sulsel Tegas Tolak RUU Penyiaran
IJTI Sulsel secara tegas menolak RUU Penyiaran. Salah satu alasan mendasar karena aturan itu jika disahkan bakal mengancam kebebasan pers.
Senin, 20 Mei 2024 16:24
Sulsel
Bahas Penyelenggaraan Jamsostek, Pansus DPRD Sulsel Kunker ke Sulawesi Utara
Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat (17/05/2024).
Sabtu, 18 Mei 2024 12:54
Sulsel
Survei Pilkada Sidrap 2024, Syahar Unggul Telak dari Semua Kandidat Lain
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem DPD Kabupaten Sidrap merilis sejumlah kandidat Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang akan berkontestasi di Pilkada pada November 2024 mendatang.
Jum'at, 17 Mei 2024 19:10
Sulsel
Ranperda Pengelolaan Terumbu Karang Lebih Optimal Libatkan Elemen Desa
Pansus Ranperda Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat kembali menggelar rapat di DPRD Sulsel, kemarin. Agenda kali ingi menghadirkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.
Rabu, 15 Mei 2024 18:50
Sulsel
PPP Siapkan Andi Ugi Maju Pilkada Bantaeng 2024
PPP mendaulat Andi Sugiarti Mangun Karim sebagai calon tunggal di Pilkada Bantaeng 2024. Partai kakbah ini memprioritaskan kader perempuannya, dengan tidak membuka penjaringan di Butta Toa.
Rabu, 15 Mei 2024 18:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Syahar Gandeng Nurkanaah jadi Wakil, Tokoh Birokrat Sidrap
2
Mengancam Kebebasan Pers, IJTI Sulsel Tegas Tolak RUU Penyiaran
3
Si Jago Merah Ratakan 2 Rumah Kayu di Jeneponto
4
Siswa SMAK Pelita Kasih Dibekali Rencana Karir Profesional Sejak Dini
5
Indosat Luncurkan Empowering Indonesia Report 2024 di Momen Harkitnas
6
Prudential Indonesia dan Syariah Luncurkan Dua PRUWell Medical
7
Pemimpin Qatar Turut Berduka Atas Kematian Presiden Iran Karena Kecelakaan