Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel untuk periode 2024-2027 telah dilantik oleh Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Fakrulloh, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh akhirnya merespon proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) yang diduga bermasalah karena menuai pelangaran dan menyatakan segera melakukan kajian.

Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP)  menegaskan bahwa hasil seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) harus diulang.

Penyelenggaraan Pilkada serentak November 2024 mendatang diharapkan tidak menghadirkan konflik yang bisa membuat keutuhan dan persatuan di masyarakat tidak terjadi.

BK memanggil sejumlah calon komisioner untuk diminta klarifikasi usai menerima laporan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel mulai menyelidiki dugaan pelanggaran Komisi A dalam proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Penyelidikan dilakukan setelah menindaklanjuti pertemuan dengan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.

IJTI Sulsel secara tegas menolak RUU Penyiaran. Salah satu alasan mendasar karena aturan itu jika disahkan bakal mengancam kebebasan pers.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar angkat bicara terkait informasi dugaan praktik transaksional seleksi anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.

Lembaga Ombusdman Repulblik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan menyikapi informasi dugaan praktik transaksional seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Sulsel yang telah dilaksanakan Komisi A DPRD Sulsel.

Surat pemberitahuan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel kepada pimpinan terkait informasi dugaan permainan uang dalam seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) mendapat respon banyak pihak.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel mengendus adanya dugaan praktik transaksional dalam seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang berproses di Komisi A. Surat pemberitahuan pun dilayangkan ke pimpinan.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Syafiuddin Patahuddin blak-blakan menyebut proses seleksi calon Komisioner KPID dan KIP banyak titipan.

Komisi A DPRD Sulsel akan melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan 15 calon Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan pada awal April 2024.

Timsel Calon Anggota KPID melalui Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan 21 nama calon komisioner ke DPRD Sulsel untuk dilakukan fit and proper test.

DPRD Sulsel belum menjalankan fit and proper test terhadap calon KPID Sulsel, disebabkan karena belum ada surat pemberitahuan atau pengantar dari pihak Pemprov.

Tokoh masyarakat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mendorong KPI, termasuk KPID Sulsel untuk lebih meningkatkan pengawasan penyiaran menjelang Pemilu 2024

Salah satu kategori yang menarik dari KPI Award 2023 adalah KPID Inovatif yan merupakan ketegori pertama yang dilombakan selama KPI Berdiri sejak 2003. Terdapat 33 KPID se-Indonesia yang sebagian besar mengikuti kompetisi ini.

Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023 hingga 2026 segera melaporkan hasil tes tahapan kedua kepada KPI Pusat.