FGD HPMT UIT Makassar, Mahasiswa Didorong Berperan Antisipasi Konflik di Pilkada 2024

Sabtu, 22 Jun 2024 17:24
FGD HPMT UIT Makassar, Mahasiswa Didorong Berperan Antisipasi Konflik di Pilkada 2024
Penyelenggaraan Pilkada serentak November 2024 mendatang diharapkan tidak menghadirkan konflik yang bisa membuat keutuhan dan persatuan di masyarakat tidak terjadi. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Penyelenggaraan Pilkada serentak November 2024 mendatang diharapkan tidak menghadirkan konflik yang bisa membuat keutuhan dan persatuan di masyarakat tidak terjadi.

Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) Komisariat UIT Makassar menggelar FGD bertajuk Peran Edukasi Digital dan Mengantisipasi Konflik dan Praktik Black Campaign pada Pilkada Serentak di Hotel Almadera, Makassar, Sabtu (22/06/2024).

Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah pada paparan materinya menyampaikan bahwa peran mahasiswa begitu penting dalam menghadirkan Pilkada yang sehat.

"Kita bisa berperan meskipun itu kecil pasti sangat dibutuhkan, misalnya dalam menyambut Pilkada ini kita mengajak untuk memerangi hoaks atau berita bohong yang bisa saja menimbulkan konflik, itu sudah sangat baik," ujar Dede.

Lebih jauh, Dede menyampaikan bahwa aksi-aksi kecil yang dilakukan jauh lebih berarti dibanding dengan rencana besar namun tidak bisa dikerjakan.

"Jadi lakukanlah kebaikan itu meskipun itu kecil. Peran teman-teman mahasiswa tentu sangat punya kontribusi besar dalam menghadirkan Pemilukada yang kondusif di Sulsel dan Makassar," ungkap komisioner Bawaslu Makassar berlatar belakang pengacara tersebut.

Sementara itu, komisioner KPID Sulsel Riswansyah Muchsin menyampaikan bahwa pihaknya hanya mampu melakukan pengawasan hoaks maupun black campaign di dunia penyiaran baik itu televisi maupun radio.

"KPID punya kewenangan terbatas, masyarakat sekarang dengan kecanggihan teknologi Medsos jadi primadona, padahal disana informasi yang berseliweran masih ada belum terkonfirmasi, belum akurat dan sebagainya," tuturnya.

Dia pun mengajak kepada mahasiswa untuk memberikan edukask ke masyarakat agar bijak menggunakan Medsos, apalagi dalam waktu yang tidak lama akan ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.
(UMI)
Berita Terkait
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
Sulsel
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
DKPP merehabilitasi nama 10 penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan. Keputusan itu diumumkan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Rabu, 11 Jun 2025 14:56
Berita Terbaru