LBH Makassar Minta Penegak Hukum Dalami Dugaan Praktik Transaksional Seleksi KI-KPID Sulsel
Tim Sindomakassar
Kamis, 09 Mei 2024 20:16
Logo LBH Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar angkat bicara terkait informasi dugaan praktik transaksional seleksi anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.
Informasi dugaan praktik transaksional ini bergulir setelah Komisi A DPRD Sulsel mengumumkan hasil seleksi tanpa melalui prosedur yang seharusnya, ditambah lagi sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi.
Salah seorang aktivis LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa mengatakan, isu yang sudah bergulir di publik ini harus segera ada ujungnya, yakni pengungkapan siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana modus yang dilakukan. Menurutnya, kasus ini harus bergulir di ranah pidana selain di Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
"Ini sudah menjadi konsumsi publik. Maka, aparat penegak hukum harusnya sudah turun dan bergerak untuk mendalami dugaan suap ini. Jangan lagi menunggu harus ada yang melapor atau mengadu," kata Abdul Azis melalui keterangan resminya yang diterima Sindo Makassar pada Kamis, (09/05/2024).
Azis Dumpa menuturkan, informasi dugaan praktik transaksional ini mencoreng institusi DPRD Sulsel. Bahkan di akhir-akhir periode legislatif 2019-2024, ternyata ada lagi praktik yang memalukan seperti ini.
Dengan demikian, kata dia, memang sudah selayaknya, dugaan dugaan praktik transaksional ini diproses segera. Dan jika memang terbukti, maka sanksi pidana, sanksi etik, dan sanksi publik harus diterima mereka yang terlibat.
"Sangat disesalkan, ada dugaan suap seperti ini. BK harus proaktif menggulirkan masalah ini karena hanya BK yang bisa menjaga marwah institusinya. Kalau didiamkan, maka sama saja melakukan pembiaran," ungkapnya.
Selain itu, dia berharap mereka yang bisa mengungkap fakta ini untuk tidak perlu khawatir dalam melakukan pelaporan. Di sisi lain, Azis berharap ada perlindungan bagi mereka yang menggaungkan kasus ini.
Sebab, hanya dengan cara seperti ini, praktik-praktik kotor bisa dicegah terus terjadi dan merusak semua sendi institusi negara.
Sebelumnya eks Ketua Komisi Informasi Sulsel, Aswar Hasan juga menyoroti proses fit and proper test oleh Komisi A DPRD Sulsel. Selain karena dilakukan secara tertutup, juga proses uji kelayakan seperti ala kadarnya karena tidak mendalami sejauh mana kompetensi calon komisioner.
"Ini melanggar prosedur sehingga memang seleksi kali ini di Komisi A perlu dipertanyakan," ujarnya.
Informasi dugaan praktik transaksional ini bergulir setelah Komisi A DPRD Sulsel mengumumkan hasil seleksi tanpa melalui prosedur yang seharusnya, ditambah lagi sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi.
Salah seorang aktivis LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa mengatakan, isu yang sudah bergulir di publik ini harus segera ada ujungnya, yakni pengungkapan siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana modus yang dilakukan. Menurutnya, kasus ini harus bergulir di ranah pidana selain di Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
"Ini sudah menjadi konsumsi publik. Maka, aparat penegak hukum harusnya sudah turun dan bergerak untuk mendalami dugaan suap ini. Jangan lagi menunggu harus ada yang melapor atau mengadu," kata Abdul Azis melalui keterangan resminya yang diterima Sindo Makassar pada Kamis, (09/05/2024).
Azis Dumpa menuturkan, informasi dugaan praktik transaksional ini mencoreng institusi DPRD Sulsel. Bahkan di akhir-akhir periode legislatif 2019-2024, ternyata ada lagi praktik yang memalukan seperti ini.
Dengan demikian, kata dia, memang sudah selayaknya, dugaan dugaan praktik transaksional ini diproses segera. Dan jika memang terbukti, maka sanksi pidana, sanksi etik, dan sanksi publik harus diterima mereka yang terlibat.
"Sangat disesalkan, ada dugaan suap seperti ini. BK harus proaktif menggulirkan masalah ini karena hanya BK yang bisa menjaga marwah institusinya. Kalau didiamkan, maka sama saja melakukan pembiaran," ungkapnya.
Selain itu, dia berharap mereka yang bisa mengungkap fakta ini untuk tidak perlu khawatir dalam melakukan pelaporan. Di sisi lain, Azis berharap ada perlindungan bagi mereka yang menggaungkan kasus ini.
Sebab, hanya dengan cara seperti ini, praktik-praktik kotor bisa dicegah terus terjadi dan merusak semua sendi institusi negara.
Sebelumnya eks Ketua Komisi Informasi Sulsel, Aswar Hasan juga menyoroti proses fit and proper test oleh Komisi A DPRD Sulsel. Selain karena dilakukan secara tertutup, juga proses uji kelayakan seperti ala kadarnya karena tidak mendalami sejauh mana kompetensi calon komisioner.
"Ini melanggar prosedur sehingga memang seleksi kali ini di Komisi A perlu dipertanyakan," ujarnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Mengancam Kebebasan Pers, IJTI Sulsel Tegas Tolak RUU Penyiaran
IJTI Sulsel secara tegas menolak RUU Penyiaran. Salah satu alasan mendasar karena aturan itu jika disahkan bakal mengancam kebebasan pers.
Senin, 20 Mei 2024 16:24
Sulsel
Bahas Penyelenggaraan Jamsostek, Pansus DPRD Sulsel Kunker ke Sulawesi Utara
Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat (17/05/2024).
Sabtu, 18 Mei 2024 12:54
Sulsel
Survei Pilkada Sidrap 2024, Syahar Unggul Telak dari Semua Kandidat Lain
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem DPD Kabupaten Sidrap merilis sejumlah kandidat Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang akan berkontestasi di Pilkada pada November 2024 mendatang.
Jum'at, 17 Mei 2024 19:10
Sulsel
Ranperda Pengelolaan Terumbu Karang Lebih Optimal Libatkan Elemen Desa
Pansus Ranperda Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat kembali menggelar rapat di DPRD Sulsel, kemarin. Agenda kali ingi menghadirkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.
Rabu, 15 Mei 2024 18:50
Sulsel
PPP Siapkan Andi Ugi Maju Pilkada Bantaeng 2024
PPP mendaulat Andi Sugiarti Mangun Karim sebagai calon tunggal di Pilkada Bantaeng 2024. Partai kakbah ini memprioritaskan kader perempuannya, dengan tidak membuka penjaringan di Butta Toa.
Rabu, 15 Mei 2024 18:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Syahar Gandeng Nurkanaah jadi Wakil, Tokoh Birokrat Sidrap
2
Mengancam Kebebasan Pers, IJTI Sulsel Tegas Tolak RUU Penyiaran
3
Si Jago Merah Ratakan 2 Rumah Kayu di Jeneponto
4
Siswa SMAK Pelita Kasih Dibekali Rencana Karir Profesional Sejak Dini
5
Bawaslu Bantaeng Umumkan Hasil Seleksi Calon Anggota Panwas Tingkat Kecamatan
6
Indosat Luncurkan Empowering Indonesia Report 2024 di Momen Harkitnas
7
Prudential Indonesia dan Syariah Luncurkan Dua PRUWell Medical