Hadapi Pemilu 2024, IAS Dorong KPI Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan Penyiaran
Sabtu, 09 Des 2023 11:06
IAS bersama pembicara lain pada Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 di Hotel Melia, Kota Makassar, Jumat (8/12/2023). Foto/Tri Yari Kurniawan
MAKASSAR - Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), termasuk KPID Sulsel untuk lebih meningkatkan pengawasan penyiaran menjelang Pemilu 2024. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh IAS saat menjadi pembicara pada Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 di Hotel Melia, Kota Makassar, Jumat (8/12/2023). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPI pusat itu menghadirkan pembicara dari KPI pusat, KPID Sulsel, akademisi, tokoh masyarakat dan anggota DPR RI.
"KPI, termasuk KPID Sulsel, harus lebih mendorong lagi agar pengawasan penyiaran itu benar-benar bisa melibatkan masyarakat," kata IAS, yang juga Ketua Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Sulsel.
Diakuinya perlu sosialisasi yang lebih luas terkait jenis dan bentuk pelanggaran lembaga penyiaran terkait siaran pemilu. Musababnya, tidak mungkin mengajak masyarakat melakukan pengawasan, sementara masyarakat sendiri tidak paham apa saja yang termasuk pelanggaran dan bukan.
Ia juga mendorong KPI menciptakan kanal yang mudah terkait mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Sekaligus menyosialisasikan secara luas kanal pelaporan tersebut.
"Banyak elemen dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, yang bisa diajak untuk menciptakan pengawasan swadaya masyarakat," ujarnya.
Bukan hanya KPI, lembaga penyiaran meliputi TV dan radio juga punya tugas dan tantangan berat menghadapi Pemilu 2024. Olehnya itu, IAS mendorong agar media senantiasa menaati pedoman perilaku penyiaran standar program siaran (P3&SPS). Sedangkan, untuk wartawannya dalam bekerja harus tertib tetap taat pada kode etik jurnalistik.
"Lembaga penyiaran resmi ini adalah milik publik. Diharapkan peran media, khususnya lembaga penyiaran televisi dan radio menjadi penyampai informasi yang baik dan benar selama tahapan Pemilu 2024," jelasnya.
Lebih jauh, IAS menyampaikan media penyiaran juga mengalami tantangan terkait potensi konflik kepentingan bagi media yang dimiliki politikus. Sudah diketahui publik, rata-rata lembaga TV arus utama dimiliki oleh pengusaha sekaligus politikus, semisal Hary Tanoesoedibjo (owner MNC Group), Surya Paloh (owner Metro TV) dan Abu Rizal Bakri (owner TV One & ANTV).
Tantangan lain menjelang Pemilu 2024 bagi lembaga penyiaran, kata IAS adalah iklan. Jangan juga karena iklan, membuat lembaga penyiaran tidak berimbang dalam menyiarkan peserta pemilu.
"Tantangan terbesar sebuah lembaga penyiaran untuk bisa independen dan memberi kesempatan yang sama bagi para kontestan pemilu adalah belanja iklan. Selalu saja ada potensi privilege berlebihan untuk mereka yang belanja media lebih besar," jelasnya.
Pada kesempatan itu, IAS mengatakan masyarakat pada umumnya menaruh harapan besar agar lembaga penyiaran semakin melipatgandakan upayanya menangkal hoaks atau berita bohong. Apalagi, lembaga penyiaran diyakini masih memiliki tingkat kepercayaan lebih baik di mata masyarakat dari pada informasi yang beredar lewat media sosial.
"Jangan malah sebaliknya, lembaga penyiaran menjadi tempat beredarnya informasi yang tidak benar, provokatif, fitnah dan hinaan terhadap agama," pungkasnya.
Hal itu disampaikan oleh IAS saat menjadi pembicara pada Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 di Hotel Melia, Kota Makassar, Jumat (8/12/2023). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPI pusat itu menghadirkan pembicara dari KPI pusat, KPID Sulsel, akademisi, tokoh masyarakat dan anggota DPR RI.
"KPI, termasuk KPID Sulsel, harus lebih mendorong lagi agar pengawasan penyiaran itu benar-benar bisa melibatkan masyarakat," kata IAS, yang juga Ketua Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Sulsel.
Diakuinya perlu sosialisasi yang lebih luas terkait jenis dan bentuk pelanggaran lembaga penyiaran terkait siaran pemilu. Musababnya, tidak mungkin mengajak masyarakat melakukan pengawasan, sementara masyarakat sendiri tidak paham apa saja yang termasuk pelanggaran dan bukan.
Ia juga mendorong KPI menciptakan kanal yang mudah terkait mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Sekaligus menyosialisasikan secara luas kanal pelaporan tersebut.
"Banyak elemen dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, yang bisa diajak untuk menciptakan pengawasan swadaya masyarakat," ujarnya.
Bukan hanya KPI, lembaga penyiaran meliputi TV dan radio juga punya tugas dan tantangan berat menghadapi Pemilu 2024. Olehnya itu, IAS mendorong agar media senantiasa menaati pedoman perilaku penyiaran standar program siaran (P3&SPS). Sedangkan, untuk wartawannya dalam bekerja harus tertib tetap taat pada kode etik jurnalistik.
"Lembaga penyiaran resmi ini adalah milik publik. Diharapkan peran media, khususnya lembaga penyiaran televisi dan radio menjadi penyampai informasi yang baik dan benar selama tahapan Pemilu 2024," jelasnya.
Lebih jauh, IAS menyampaikan media penyiaran juga mengalami tantangan terkait potensi konflik kepentingan bagi media yang dimiliki politikus. Sudah diketahui publik, rata-rata lembaga TV arus utama dimiliki oleh pengusaha sekaligus politikus, semisal Hary Tanoesoedibjo (owner MNC Group), Surya Paloh (owner Metro TV) dan Abu Rizal Bakri (owner TV One & ANTV).
Tantangan lain menjelang Pemilu 2024 bagi lembaga penyiaran, kata IAS adalah iklan. Jangan juga karena iklan, membuat lembaga penyiaran tidak berimbang dalam menyiarkan peserta pemilu.
"Tantangan terbesar sebuah lembaga penyiaran untuk bisa independen dan memberi kesempatan yang sama bagi para kontestan pemilu adalah belanja iklan. Selalu saja ada potensi privilege berlebihan untuk mereka yang belanja media lebih besar," jelasnya.
Pada kesempatan itu, IAS mengatakan masyarakat pada umumnya menaruh harapan besar agar lembaga penyiaran semakin melipatgandakan upayanya menangkal hoaks atau berita bohong. Apalagi, lembaga penyiaran diyakini masih memiliki tingkat kepercayaan lebih baik di mata masyarakat dari pada informasi yang beredar lewat media sosial.
"Jangan malah sebaliknya, lembaga penyiaran menjadi tempat beredarnya informasi yang tidak benar, provokatif, fitnah dan hinaan terhadap agama," pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Soliditas Tanpa Celah, Golkar Sulsel Jaga Barisan Lawan Wacana Munaslub
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menepis keras isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan berembus di ruang publik.
Sabtu, 07 Nov 2026 14:03
Sulsel
IAS Bersama 197 Pengurus Golkar Sulsel Resmi Dilantik, Target Tambah Kursi 50 Persen
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menegaskan target tambah kursi dalam Pemilu mendatang.
Minggu, 25 Okt 2026 18:18
Sulsel
Golkar Sulsel Gelar Pelantikan dan Pesta Rakyat, Sejumlah Menteri Dijadwalkan Hadir
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan menyiapkan dua agenda besar, yakni pelantikan pengurus periode 2026–2030 dan pesta rakyat yang dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun partai.
Jum'at, 23 Okt 2026 16:13
Sulsel
DPP Golkar Yakin IAS Bisa Capai Target Tambah Kursi DPR RI 50 Persen di Sulsel
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sangat yakin DPD I Partai Golkar Sulsel di bawah komando Ilham Arief Sirajuddin (IAS) akan mewujudkan target tambahan kursi 50 persen untuk DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang.
Jum'at, 16 Okt 2026 19:12
News
Bela Bahlil, Ketua Golkar Sulsel Sebut Penilaian CELIOS Tidak Objektif & Abaikan Kondisi Geopolitik
IAS menilai penilaian CELIOS terhadap kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam jajaran menteri berkinerja terburuk belum mempertimbangkan secara menyeluruh tantangan sektor energi global.
Rabu, 14 Okt 2026 09:39
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
4
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
5
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
4
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
5
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo