Ratusan Petugas Pintu Air Luwu Timur Tuntut Kesetaraan, Nasib Tak Kunjung Diperhatikan
Kamis, 26 Sep 2024 17:13

Melalui tiga perwakilannya, mereka menggelar konferensi pers di Warkop Regency, Puncak Indah, Malili, pada Kamis (26/9). Foto: Fitra Budin
LUWU TIMUR - Ratusan petugas pintu air pengairan persawahan di Luwu Timur akhirnya mengadu kepada media setelah perjuangan panjang mereka untuk perubahan nasib tak kunjung membuahkan hasil.
Melalui tiga perwakilannya, mereka menggelar konferensi pers di Warkop Regency, Puncak Indah, Malili, pada Kamis (26/09/2024). Mereka berharap suaranya bisa didengar lebih luas.
Widodo, salah satu perwakilan dari UPTD Kalaena, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang seolah menutup mata terhadap nasib mereka. "Kami sudah memperjuangkan nasib kami, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat, tapi selalu diabaikan," keluhnya.
Perjuangan ini, menurut Widodo, bukanlah hal baru. Sejak 2005, para petugas pintu air telah berupaya menyampaikan aspirasi mereka ke berbagai level pemerintahan, termasuk Pemkab Luwu Timur dan Pemprov Sulsel, namun semua upaya itu tak pernah menghasilkan apa pun kecuali janji-janji kosong.
"Kami ini ujung tombak pertanian di Sulawesi Selatan, termasuk di Luwu Timur. Kami yang memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Tapi kenapa hak-hak kami tidak diperhatikan?" serunya dengan nada kecewa.
Petugas pintu air di Luwu Timur menginginkan kesetaraan dan hak yang sama, termasuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka merasa dianaktirikan karena unit kerja lain telah diberikan kesempatan, namun petugas pintu air yang memegang peran vital justru diabaikan.
"Beberapa tahun lalu kami diminta mengumpulkan berkas, dijanjikan akan ada perubahan. Tapi itu hanya manis di mulut. Sampai hari ini, tak ada kabar kelanjutan. Seolah nasib kami tertelan bumi," tambah Widodo dengan nada kesal.
Perjuangan ratusan petugas pintu air ini tak hanya soal pekerjaan mereka, tapi juga terkait dengan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, yang mereka anggap akan terancam jika nasib mereka terus dibiarkan tanpa kepastian.
Kini, mereka berharap bahwa suara mereka yang disampaikan melalui media akan membuka mata pemerintah dan memberi perhatian yang layak terhadap tuntutan mereka. Namun, apakah perjuangan panjang ini akan membuahkan hasil, atau hanya menjadi janji-janji kosong yang lain? Masyarakat Luwu Timur menunggu jawabannya.
Melalui tiga perwakilannya, mereka menggelar konferensi pers di Warkop Regency, Puncak Indah, Malili, pada Kamis (26/09/2024). Mereka berharap suaranya bisa didengar lebih luas.
Widodo, salah satu perwakilan dari UPTD Kalaena, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang seolah menutup mata terhadap nasib mereka. "Kami sudah memperjuangkan nasib kami, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat, tapi selalu diabaikan," keluhnya.
Perjuangan ini, menurut Widodo, bukanlah hal baru. Sejak 2005, para petugas pintu air telah berupaya menyampaikan aspirasi mereka ke berbagai level pemerintahan, termasuk Pemkab Luwu Timur dan Pemprov Sulsel, namun semua upaya itu tak pernah menghasilkan apa pun kecuali janji-janji kosong.
"Kami ini ujung tombak pertanian di Sulawesi Selatan, termasuk di Luwu Timur. Kami yang memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Tapi kenapa hak-hak kami tidak diperhatikan?" serunya dengan nada kecewa.
Petugas pintu air di Luwu Timur menginginkan kesetaraan dan hak yang sama, termasuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka merasa dianaktirikan karena unit kerja lain telah diberikan kesempatan, namun petugas pintu air yang memegang peran vital justru diabaikan.
"Beberapa tahun lalu kami diminta mengumpulkan berkas, dijanjikan akan ada perubahan. Tapi itu hanya manis di mulut. Sampai hari ini, tak ada kabar kelanjutan. Seolah nasib kami tertelan bumi," tambah Widodo dengan nada kesal.
Perjuangan ratusan petugas pintu air ini tak hanya soal pekerjaan mereka, tapi juga terkait dengan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, yang mereka anggap akan terancam jika nasib mereka terus dibiarkan tanpa kepastian.
Kini, mereka berharap bahwa suara mereka yang disampaikan melalui media akan membuka mata pemerintah dan memberi perhatian yang layak terhadap tuntutan mereka. Namun, apakah perjuangan panjang ini akan membuahkan hasil, atau hanya menjadi janji-janji kosong yang lain? Masyarakat Luwu Timur menunggu jawabannya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Perebutan Kursi Panas Ketua KONI Lutim Dimulai, Pendaftaran Resmi Dibuka
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Luwu Timur mengumumkan dimulainya tahapan penjaringan calon ketua umum periode 2023–2027, setelah ketua sebelumnya menyatakan mundur dari jabatannya.
Selasa, 03 Jun 2025 16:22

Sulsel
Bawaslu Lutim Sambut Tiga CPNS Baru, Tekankan Peneguhan Nilai-nilai Pancasila
Bawaslu Luwu Timur secara resmi menerima tiga orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan memperkuat jajaran Pengawas Pemilu di Bawaslu Luwu Timur.
Senin, 02 Jun 2025 15:35

Sulsel
DPK Lutim Lakukan Pendampingan Verifikasi dan Identifikasi Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Luwu Timur melakukan kegiatan pendampingan verifikasi dan identifikasi arsip di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Luwu Timur, Rabu (28/5/2025).
Rabu, 28 Mei 2025 18:58

Sulsel
Pemkab Lutim Ikuti Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) mengikuti pembukaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (27/05/2025).
Rabu, 28 Mei 2025 09:13

Sulsel
Lawan SK Gubernur dan Belum Terima Putusan Partai, Siddiq Somasi DPRD Luwu Timur
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem telah resmi memberhentikan HM. Siddiq BM sebagai pimpinan DPRD Luwu Timur. Itu dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) DPP Partai Nasdem Nomor : 27.8a-SK/AKD/DPP-NasDem/IV/2025.
Selasa, 27 Mei 2025 15:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

HLUN ke-29, Pemkab Pangkep Gelar Pemkes dan Serahkan Bantuan
2

Lantik 64 Pejabat, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Ungkap Masih Ada Mutasi Susulan
3

Diduga Nonprosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 CJH di Sejumlah Bandara
4

Indosat & GoTo Dorong Kedaulatan Digital Lewat Sahabat-AI
5

Akta Hibah Mantan Cawalkot Makassar Muhyina Muin Dibatalkan Pengadilan Agama
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

HLUN ke-29, Pemkab Pangkep Gelar Pemkes dan Serahkan Bantuan
2

Lantik 64 Pejabat, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Ungkap Masih Ada Mutasi Susulan
3

Diduga Nonprosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 CJH di Sejumlah Bandara
4

Indosat & GoTo Dorong Kedaulatan Digital Lewat Sahabat-AI
5

Akta Hibah Mantan Cawalkot Makassar Muhyina Muin Dibatalkan Pengadilan Agama