Ilham Azikin Klaim di Era Pemerintahannya Mampu Tekan Calo di PT Huadi

Badauni AP
Sabtu, 19 Okt 2024 14:29
Ilham Azikin Klaim di Era Pemerintahannya Mampu Tekan Calo di PT Huadi
Ilham Azikin dikerumuni warga ketika kampanye di Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang. Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
Comment
Share
BANTAENG - Kampanye dialogis yang dilakukan Ilham Azikin di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang mendapat sambutan meriah dari warga. Ikut mendapingi kampanye kali ini legislator Partai Nasdem, Hasriani, Jumat 18 Oktober 2024.

Di hadapan para pendukungnya, Ilham Azikin menegaskan sikap pemerintah daerah terkait rekrutmen tenaga kerja di PT Huadi Indonesia.

Dia mengaku jika pemerintahan tidak punya kewenangan untuk mengurusi dapur perusahaan yang berada di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Pemerintahan hanya bisa membuat kebijakan untuk membantu memberikan prioritas terhadap warga lokal menjadi tenaga kerja.

Di hadapan warga Baruga, Ilham Azikin juga meluruskan informasi yang selama ini beredar di masyarakat jika jumlah tenaga kerja di PT Huadi dominan orang dari luar Bantaeng. Dia menyebut, pada 2018 sampai 2022, perekrutan tenaga kerja di Huadi kerap bermasalah. Ada banyak calo tenaga kerja yang teridentifikasi, waktu itu.

"Kami dapat kabar, waktu itu banyak calo tenaga kerja. Kasihan orang di Baruga, mau masuk kerja dimintai uang sama calo. Makanya, saya sebagai kepala daerah waktu itu melakukan koordinasi untuk membuat kebijakan," kata dia.

Oleh karena itu, jelas dia saat itu, kebijakan perekrutan tenaga kerja dilakukan melalui seleksi Calon tenaga Kerja (CTK) yang terbuka secara luas. Sistem ini dilakukan secara online dan menggunakan sistem yang mendeteksi NIK calon pelamar.

"Kami membuat kebijakan, dan mengusulkan ke PT Huadi mengatur sistem seleksi dengan mendeteksi NIK calon tenaga kerja. Jadi kalau ada orang luar yag baru pindah ke Bantaeng, pasti langsung terdeteksi," kata dia.

Sistem yang diberlakukan oleh PT Huadi ini, kata dia, telah memproteksi tenaga kerja lokal. Dia menyebut, pemerintah telah mengatur kuota sebanyak 50 persen tenaga kerja adalah warga Desa terdampak. Selebihnya, 25 persen adalah tenaga kerja yang merupakan warga kecamatan terdampak. Selebihnya, 25 persen lagi, adalah warga Kabupaten Bantaeng keseluruhan.

"Sekarang, silahkan cek di perusahaan atau di Dinas Tenaga kerja, berapa orang lokal yang menjadi tenaga kerja di perusahaan?. Sebagian besar adalah warga lokal Bantaeng. Sudah tidak ada lagi orang yang berani jadi calo," kata dia.

Kemudian Ilham Azikin juga mengatakan tidak bisa menjanjikan masuk kerja di perusahaan, karena perusahaan itu milik orang. Dan tidak mungkin dirinya mau cawe-cawe menentukan urusan dapur perusahaan.

"Masa ada bupati yang ikut campur menentukan kelulusan tenaga kerja di perusahaan? terlalu rendah itu bupati kalau dia jadi penentu kelulusan tenaga kerja," kata Ilham Azikin.

Dia mengaku, tidak mungkin akan mengeluarkan rekomendasi atau nota untuk meluluskan orang ke perusahaan yang ada di KIBA. Dia menyebut, perusahaan punya aturan sendiri sesuai spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Karena kita tahu dimana batasan kewenangan pemerintah. Tidak boleh kita rusak harkat dan martabat pemerintah hanya untuk kepentingan meloloskan tim sukses bekerja di perusahaan. Itu mi pentingnya kalau calon bupati bisa paham tentang kepemerintahan," kata dia.

Ilham Azikin juga menambahkan, bekerja di perusahaan itu sebenarnya hanya alternatif saja. Dia menyebutkan, warga di Desa terdampak seharusnya bisa berbuat lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar menjadi pekerja di perusahaan.

Sementara itu, Legislator Partai Nasdem Hasriani mengajak semua warga di Baruga untuk menjaga kedamaian di daerah ini. Dia menyebut, masyarakat Baruga senantiasa menjaga kedamaian dan tidak bertengkar karena perbedaan pilihan.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru