Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
Kamis, 17 Jul 2025 17:23
DPRD Sulsel menerima kunjungan perwakilan eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan PT Huadi Group di Ruang Rapat Komisi D pada Kamis (17/07/2025). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - DPRD Sulsel menerima kunjungan perwakilan eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan PT Huadi Group di Ruang Rapat Komisi D pada Kamis (17/07/2025). Mereka didampingi oleh anggota DPRD Bantaeng, Hasriani, LBH Makassar, Serikat Buruh dan KontraS Sulawesi.
Mereka diterima langsung oleh sejumlah anggota dewan yakni Andi Aan Nugraha, Abd Rahman dan Muhtadin.
Legislator Bantaeng, Hasriani yang memimpin rombongan ini menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan. Ia memperjuangkan agar upah yang menjadi hak mereka bisa segera dibayarkan.
"Teman-teman eks karyawan yang telah diPHK meminta agar kelebihan jam kerja atau upah lembur teman-teman ini segera dibayarkan. Sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja yang telah diatur sebelumnya," katanya.
Hasriani menuturkan, karyawan yang telah dirumahkan juga membutuhkan kepastian. Mulai dari berapa lama mereka diistirahatkan dan berapa upah yang akan diterima setiap bulannya sebagai bentuk kompensasi dari pihak perusahaan.
Salah satu karyawan PT Huadi Group, Idris menambahkan bahwa dirinya termasuk pekerja yang dirumahkan. Ia meminta DPRD Sulsel untuk memperjuangkan nasibnya bisa Kembali bekerja di perusahaan yang terletak di Bantaeng itu.
"Saya salah satu karyawan PT Huadi Group yang terdampak, yang dirumahkan selama tiga bulan. Tapi setelah itu, tidak tentu kapan akan kembali normal atau kapan kami bisa bekerja kembali," tambahnya.
Anggota DPRD Sulsel, Aan Nugraha mengaku sudah menerima aspirasi eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan PT Huadi Group di Bantaeng. Selain itu, ia mendapat informasi terjadi PHK besar-besaran yang mencapai ribuan.
"Mereka mau mendesak ini perusahaan untuk segera dibayarkan gajinya, katanya ada 3 bulan tidak terbayarkan. Terus minta transparansi kenapa ada PHK di PT Huadi sebelum memberikan klarifikasi terhadap pekerja yang ada di Kabupaten Bantaeng," ungkapnya.
"Jadi ada sekitar 2000 PHK yang ada di PT Huadi. Makanya ini ya teman-teman menuntut klarifikasi dan transparansi sehingga ada PHK besar-besaran yang terjadi di PT Huadi," sambungnya.
Polisi Nasdem ini berkomitmen siap memperjuangkan aspirasi mereka dengan menindaklanjutinya menjadi rapat dengar pendapat (RDP). Ia bilang Komisi E bakal menjadwalkan RDP minggu depan.
"Insya Allah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadwalkan RDP dengan PT Huadi dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dinas tenaga kerja Sulsel, dan teman-teman serikat buruh serta karyawan yang dirumahkan dan diPHK," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur PT Huadi Bantaeng Industry Park, Lily Dewi Candinegara menanggapi rencana RDP yang akan dijadwalkan oleh DPRD Sulsel. Ia mengaku pihaknya siap memenuhi undangan tersebut.
"Kita negara hukum harusnya disesuaikan dengan prosedur hukum. Siap, kita terima untuk kebaikan semua pihak," tandasnya.
Mereka diterima langsung oleh sejumlah anggota dewan yakni Andi Aan Nugraha, Abd Rahman dan Muhtadin.
Legislator Bantaeng, Hasriani yang memimpin rombongan ini menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan. Ia memperjuangkan agar upah yang menjadi hak mereka bisa segera dibayarkan.
"Teman-teman eks karyawan yang telah diPHK meminta agar kelebihan jam kerja atau upah lembur teman-teman ini segera dibayarkan. Sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja yang telah diatur sebelumnya," katanya.
Hasriani menuturkan, karyawan yang telah dirumahkan juga membutuhkan kepastian. Mulai dari berapa lama mereka diistirahatkan dan berapa upah yang akan diterima setiap bulannya sebagai bentuk kompensasi dari pihak perusahaan.
Salah satu karyawan PT Huadi Group, Idris menambahkan bahwa dirinya termasuk pekerja yang dirumahkan. Ia meminta DPRD Sulsel untuk memperjuangkan nasibnya bisa Kembali bekerja di perusahaan yang terletak di Bantaeng itu.
"Saya salah satu karyawan PT Huadi Group yang terdampak, yang dirumahkan selama tiga bulan. Tapi setelah itu, tidak tentu kapan akan kembali normal atau kapan kami bisa bekerja kembali," tambahnya.
Anggota DPRD Sulsel, Aan Nugraha mengaku sudah menerima aspirasi eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan PT Huadi Group di Bantaeng. Selain itu, ia mendapat informasi terjadi PHK besar-besaran yang mencapai ribuan.
"Mereka mau mendesak ini perusahaan untuk segera dibayarkan gajinya, katanya ada 3 bulan tidak terbayarkan. Terus minta transparansi kenapa ada PHK di PT Huadi sebelum memberikan klarifikasi terhadap pekerja yang ada di Kabupaten Bantaeng," ungkapnya.
"Jadi ada sekitar 2000 PHK yang ada di PT Huadi. Makanya ini ya teman-teman menuntut klarifikasi dan transparansi sehingga ada PHK besar-besaran yang terjadi di PT Huadi," sambungnya.
Polisi Nasdem ini berkomitmen siap memperjuangkan aspirasi mereka dengan menindaklanjutinya menjadi rapat dengar pendapat (RDP). Ia bilang Komisi E bakal menjadwalkan RDP minggu depan.
"Insya Allah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadwalkan RDP dengan PT Huadi dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dinas tenaga kerja Sulsel, dan teman-teman serikat buruh serta karyawan yang dirumahkan dan diPHK," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur PT Huadi Bantaeng Industry Park, Lily Dewi Candinegara menanggapi rencana RDP yang akan dijadwalkan oleh DPRD Sulsel. Ia mengaku pihaknya siap memenuhi undangan tersebut.
"Kita negara hukum harusnya disesuaikan dengan prosedur hukum. Siap, kita terima untuk kebaikan semua pihak," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026